LKM yang Sustanabel LPD di Bali

Agar LKM sehat dan sustanabel perlu dukungan faktor internal dan eksternal

Agar LKM sehat dan sustanabel perlu dukungan eksternal Peraturan Pemerintah Peraturan Sosio Kultural Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk tingkah laku klien Kondisi sosial ekonomi

Agar LKM sehat dan sustanabel perlu dukungan internal Manajemen internal (tata kelola) yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan dan jangkauan yang pada akhirnya akan mempengaruhi sustanabilitas

Pengaruh Institusi Informal

LPD adalah unik karena secara langsung terpengaruh oleh adat sosial masyarakat Bali yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, dan sanksi-sanksi sosial Dalam kegiatan operasional, manajemen LPD bertanggungjawab terhadap desa adat melalui pemimpinnya (bendesa adat) yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas LPD Manajemen LPD harus membuat laporan yang diserahkan kepada Bendesa Adat Tim manajemen dan staf direkrut dan dipilih dari anggota komunitas (krama desa) desa adat dan ditetapkan dalam pertemuan desa (paruman desa) Rekruitmen ini harus disetujui oleh bendesa adat berdasarkan tes sikap dan bakat para kandidat

Prinsip pemberian pinjaman pada LPD didasarkan atas basis perorangan dan hanya diberikan kepada anggota desa adat dimana LPD berada Proses penyelesaian pinjaman melibatkan bendesa adat. Setelah mengisi aplikasi pinjaman, pelamar harus mendatangi bendesa adat untuk meminta referensi. (didasarkan pada karakter pelamar)

LPD menggunakan struktur sosial dalam menyeleksi peminjam potensial untuk memastika bahwa peminjam tersebut dipilih secara tepat dan pelunasan dapat dilakukan tepat waktu LPD bergantung pada reputasi, otoritas,status resmi dan sosial bendesa adat untuk mengatasi salah satu kekurangan sistem perbankan yaitu informasi yang tidak cukup dalam hal kelayakan kredit peminjaman potensial

Sanksi sosial dapat dikenakan pada staf LPD dan kllien (misal tidak membayar kredit dengan benar atau kesalahan manajemen) Sanksi sosial yang paling berat adalah pengucilan peminjam yang nakal dari komunitasnya yang berarti mereka kehilangan bagian mereka dalam kepemilikan komunitas dan sepetak tanah tempat bangunan keluarga tinggal dicabut kembali Sanksi sosial ini berperan dalam menjaga tingkat rasio peminjam yang ngemplang (delinquent borrower ratio) sangat rendah

Pengaruh Institusi Formal

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8/2002 dan Keputusan Gubernur No Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8/2002 dan Keputusan Gubernur No.2/2003 menunjuk 3 kelompok lembaga dalam pengawasan dan pembinaan LPD yaitu: Pemerintah Lokal (Gubernur dan Walikota) Bank BPD Bali Organisasi LPD (Pembina LPD provinsi)

Fungsi Pemerintah memberikan pembimbingan secara umum, pengakuan dan pengawasan Fungsi Bank BPD Bali: Memberikan bimbingan teknis Mengelola koordinasi dengan organisasi lain yang berhubungan dengan pengawasan dan bimbingan LPD Memberikan laporan evaluasi mengenai kinerja keuangan dan kesehatan LPD kepada gubernur