SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
Pengelolaan Keuangan Daerah
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
AKUNTANSI ASET (Lanjutan)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BENDAHARA PENGELUARAN
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Perbendaharaan Negara
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penatausaan Pengeluaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Transcript presentasi:

SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA TU PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA LS

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU Penerimaan SP2D UP PPK-SKPD menerima SP2D UP dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran (dalam prakteknya melalui bendahara pengeluaran). Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal: (Debet): Kas di Bendahara Pengeluaran xxx (Kredit): R/K PPKD xxx

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU Pencatatan pertanggungjawaban (LPJ UP) PPK SKPD secara periodik menerima pertanggungjawaban/penggantian penggunaan UP dari Bendahara Pengeluaran dengan menerima dokumen2 berupa: SPP GU Bukti Transaksi LPJ UP/GU

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU PPK SKPD memverifikasi LPJ UP/GU dengan kelengkapan dan keabsahan bukti2 transaksi penggunaan UP PPK SKPD memverifikasi LPJ UP/GU dengan SPP GU hal 3. Bila LPJ UP/GU tersebut telah disetujui PPK SKPD membuat jurnal: Debit: Belanja …. XXX Belanja ….. XXX dst….. XXX Kredit:Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU 3. Pencatatan penerimaan SP2D GU PPK-SKPD menerima SP2D GU dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran (dalam prakteknya melalui bendahara pengeluaran). Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan ganti uang persediaan tersebut dengan menjurnal: (Debet): Kas di Bendahara Pengeluaran xxx (Kredit): R/K PPKD xxx

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA UP/GU 4. Pencatatan penyetoran sisa UP pada akhir tahun (bulan Desember) Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa UP ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran berkenaan. Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti setor sisa up tersebut kepada PPK SKPD dan kuasa BUD (dapat dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan up yang terakhir/spp gu nihil). Berdasarkan bukti setor sisa up tersebut, PPK SKPD membuat jurnal: Debit:R/K-PPKD XXX Kredit: Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA TU Penerimaan SP2D TU PPK-SKPD menerima SP2D TU dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran (dalam prakteknya melalui bendahara pengeluaran). Berdasarkan SP2D TU, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan tambah uang persediaan tersebut dengan menjurnal: (Debet): Kas di Bendahara Pengeluaran xxx (Kredit): R/K PPKD xxx

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA TU Pencatatan pertanggungjawaban penggunaan dana TU. Bendahara pengeluaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana TU selambat-lambatnya satu bulan sejak SP2D TU diterbitkan, kecuali untuk kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan dan untuk kegiatan yang mengalami penundaan waktu pelaksanaan karena keadaan force majeur. Bila terdapat sisa dana TU setelah selesainya kegiatan, harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA TU Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban melalui PPK SKPD dengan menggunakan dokumen berupa: LPJ Penggunaan TU Bukti Transaksi Bukti setor sisa TU PPK SKPD memverifikasi LPJ Penggunaan TU dengan bukti2 transaksi dan bukti setor sisa TU Bila LPJ TU tersebut telah disetujui, PPK SKPD membuat jurnal: Debit: Belanja …. XXX Belanja ….. XXX RK PPKD (untuk mencatat pengembalian sisa TU) XXX Kredit: Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA LS PPK-SKPD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran (dalam prakteknya melalui bendahara pengeluaran). Berdasarkan SP2D LS, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal: (Debet): Belanja..... xxx (Kredit): R/K PPKD xxx Khusus untuk pencatatan Belanja modal, jurnal di atas diikuti dengan jurnal korolari sbb.: (Debet): Aset Tetap (... sesuai nama rekeningnya) xxx (Kredit): Diinvestasikan dlm Aset Tetap xxx