Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Pemanfaatan BMN.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Perbendaharaan Negara
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
1 Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I JAMKESMAS-JAMPERSAL TAHUN 2011.
Transcript presentasi:

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD dr. Faisal Soeparianto., Msi.

PusKesmas Adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tk 1 dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif. Mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.

UKM Adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. UKp Adalah suatu kegiatan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan penyakit akibat penyakit dan memulikan kesehatan perseorangan

UKP tk 1 dilaksanakan dalam bentuk : Dalam menyelenggarakan UKP Puskesmas berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, bersinambungan dan bermutu. UKP tk 1 dilaksanakan dalam bentuk : Rawat Jalan Pelayanan Gawat Darurat Pelayana Satu Hari ( one day care ) Home Care Rawat Inap Berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

PPK BLUD menjadi sangat penting Puskesmas di era jkn Dengan turunnya perpres 32 tahun 2014 tentang “Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah” Dengan turunnya permenkes no 19 tahun 2014 “ penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukunga biaya operasional pada fasilitas kesehatan tikngkay pertama milik pemerintah daerah PPK BLUD menjadi sangat penting

Apa itu BLUD ? Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada perinsif efisiensi dan produktivitas

Apa itu PPK- BLUD ? Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ( PPK-BLUD) Adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan pratek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Non ppk-blud ( konvensional ) Bedahara Retribusi Puskesmas Setor uang ke bendahara penerimaan dinas Kas daerah DPPKAD

Pengajuan SPJ oleh bendahara operasional Puskesmas Keuangan dinas Verifikasi Mengeluarkan suratan perintah membayar Surat permintaan pembayaran Tanda tangan kadis

Siklus tadi dapat dipangkas dengan PPK-BLUD DPPKAD SP2D ( surat permintaan pencairan dana ) Bendahara pengeluaran dinas Bendahara pengeluaran oprasional Puskesmas Siklus tadi dapat dipangkas dengan PPK-BLUD

Dengan RBA ( Rencana Bisnis Anggaran ) Segala pendapatan fungsional Puskesmas dapat langsung masuk ke rekening BLUD dan dapat langsung digunakan oleh Puskesmas tanpa harus melalui siklus konvensional tadi.

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari : Jasa layanan b. Hasil kerja sama dengan pihak lain c. APBD d. APBN e. Lain-lain pendapatan BLUD

Dengan kata lain pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dapat lebih cepat dan bermutu melalui PPK-BLUD

Terima kasih