LPP Lokal: Di persimpangan Jalan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
PEMBELAJARAN AKTIF DI PERGURUAN TINGGI Dr. Johannes, S.E., M.Si November 2011.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Kajian Dan Posisi Manajemen Media Serta Peta Media Di Indonesia
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI DAERAH (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)
MOCHAMAD RIYANTO KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
RENSTRA PKS
Profil RRI PALANGKARAYA
MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki.
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
AUDIT MANAJEMEN KERJASAMA JARINGAN BPMRP-RADIO MITRA MASDUKI. M.Si, MA Alumnus S2 Jurnalisme Penyiaran di the Ateneo De Manila University, Aktif mengikuti.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Anggaran Berbasis Kinerja
Pertemuan 8 KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN.
TUGAS JURNAL Dhita deliarwan
STIE GOTONG ROYONG CABANG CILEDUG
Perpustakaan Dalam Era Teknologi Informasi
Regulasi Penyiaran.
SISTEM PEMANCAR SIARAN LUAR RRI JAMBI Afphan Kurniawan
Penjaminan Mutu Pendidikan
SEJARAH TELEVISI DI INDONESIA
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PRESENTASI DIREKTUR UTAMA Rosarita Niken Widiastuti
KEY ISSUES.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
Peranan CPR dan MPR Euis Nurul B, M.Si.
Dosen Pengampu : Ali Hanafiah, SE. MM.
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
Matakuliah : J0072 – Ekonomi Koperasi Tahun : 2006 Versi : R1
Performativity, Management, and Governance
“IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI”
TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK
Welcome to the Manajemen Media TV Class
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
PRESENTASI PENELITIAN/PENGKAJIAN HUKUM TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN
POTRET LINGKUNGAN DI LUAR DAN DIDALAM LPP RRI
POLICY FOCUS AREAS.
PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014
LATIHAN DAN TUGAS AKHIR PRA-UTS
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
Oleh : Andika Persia #09 Irra Febrianty #12 Ade Kreksistian #13
STUDI KELAYAKAN MEDIA Aspek hukum dan legalitas formal
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Budaya Perusahaan yang Diarahkan oleh Pengetahuan
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Assalamu alaikum, Wr. Wb Perasentase makalah jurnal kemahasiswaan mahasiswa PPL 2013 di POSMON Sorong.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
(UN Peacekeeping Operation)
Pengertian Dasar Fasilitasi
Pertemuan 4 – Sistem Basis Data
KPU Provinsi Jawa Tengah
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sistem Penyiaran di Indonesia
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
Mencermati Perkembangan Industri Radio di Indonesia
SEJARAH TELEVISI DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA
PRODUKSI BERITA TV-PART 1
Regulasi Penyiaran.
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Fakta dan Dinamika Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) #1 Indonesia Retirement Outlook (IRO) Seminar 2018 SUHERI.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Transcript presentasi:

LPP Lokal: Di persimpangan Jalan Masduki, M.Si, MA Pendiri Rumah Perubahan LPP Dosen Ilmu Komunikasi UII www.penyiaranpublik.org

Posisi LPP dalam UU 32/2002 Pelengkap LPP RRI dan TVRI, tergantung dinamika di kedua LPP Terpisah penuh dari LPP Nasional, bukan jaringan yang permanen Bersifat optional, bukan keharusan Government Heavy, not Public

Konteks Historis Solusi jangka pendek atas krisis kepercayaan kepada kemampuan RRI dan TVRI LPPL sebagai entitas lanjutan dari RSPD yang telah mengalami krisis eksistensi Kepentingan merawat asset infrastruktur LPPL dipersepsi keliru sebagai media milik Pemerintah Daerah (pencitraan, top down)

Dualisme Model LPP: DUPLIKASI LPP NASIONAL: RRI dan TVRI: Dipilih DPR LPP LOKAL: PERDA/SK Gubernur/Bupati/WK Khas Indonesia, tidak memiliki basis akademik dan historik internasional yang kuat. Dalam hukum tata negara, bertindihan. Perlu dilebur menjadi (1) LPP lokal berjaringan seperti NPR atau (2) LPP Nasional dengan banyak cabang sesuai kebutuhan.

Peta Problem Independensi: berawal dari siapa pembuat SK Sumber dana: ketergantungan pada APBD Profesionalisme: kompetensi siaran, loyalitas Frekuensi: terbatas, perizinan yang lama Program siaran: orientasi partisipasi yang rendah Khalayak: jumlah pemirsa/pendengar?

Revisi UU 32/2002 Prinsip: SAVE LPP, SAVE PUBLIC RIGHTS Tiga pilihan sikap ke depan: Menjadi bagian dari transformasi LPP RRI dan TVRI menjadi RTRI melalui UU khusus Tetap seperti sekarang: problematik Mentransformasikan diri menjadi LPK: kembali menjadi milik masyarakat sepenuhnya

Rekomendasi Rumah Perubahan LPP Secara bertahap melebur ke dalam RTRI, dengan beberapa argumentasi: Menjamin prinsip independensi Tidak terjadi duplikasi, peran PEMDA sebagai regulator saja, bukan pengelola Menjamin kepastian sumber dana Menjamin sentralisasi perizinan Menjamin standarisasi manajemen

Fokus Bersama Memastikan segera dimulainya pembahasan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) Sikap kongkret KPI dan pemerintahan baru ditunggu: mendorong independensi LPP via pengesahan RUU RTRI