Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IPDN KAMPUS SUMBAR 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Prof. Dr. Sjamsiar Indradi REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Oleh: Tim Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang 2009
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Pembiayaan Pembangunan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pengelolaan Keuangan Daerah
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Unduh bahan dari Internet
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PERUBAHAN APBD DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pembiayaan Pembangunan
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pengelolaan Keuangan Daerah
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IPDN KAMPUS SUMBAR 2015 Kelompok 3 Alfath Zulhiansyah Shaza Sekar Maharani Feby Novitasari Achmad Fauzi Lubis Anas Maulana S Syamsul Maa’arif Zulvikar Varhad

Dasar Hukum Tentang Pertanggungjawaban APBD UU No. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara pada BAB XVII Pasal 27 dan 31 UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Paragraf ke 9 Pada pasal 184 dan 185 UU No. 1 Thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 - 56 UU No. 33 Thn 2004 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah UU No. 23 Thn 2014 Tentang Penmerintahan Daerah pada Paragraf 7 pada pasal 320 - 323

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71/2010 & Permendagri 64 2013) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Per. Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Uu 32 tahun 2004 Uu 23 thun 2014 3

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI 1 5 4 Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Sebelum 31 Maret 2 31 Maret 6 3 Sebelum 31 Maret BPK PPKD 5

Rancangan Perda Pertanggunngjawaban APRD UU 23 Tahun 2014 Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.   Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota ) 1 5 4 Laporan Keuangan (unaudited) Raperda LPJ (Lap. Keuangan) 2 31 maret Plg lambat 6/7 bulan bulan Laporan Keuangan (audited) 6 BPK DPRD Audit (2 bulan) 3 Uu 32 2004 dan UU 23 2014 7

Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Per. Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas laporan keuangan Dilampiri: Laporan Keuangan BUMD Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 / 2010 & Permendagri 64 2013) 8

Raperda Pertnggjwaban APBD/Rapergub penj. pertngjawaban APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi ( UU 23 2014) 7 HARI Apabila Evaluasi oleh mendagri Gubernur 15 Hari Mendagri Max 3 hari Tindak lanjut Raperda Pertnggjwaban APBD/Rapergub penj. pertngjawaban APBD 7 bln Perda ABBD Perda Per. APBD Lap. Hasil Pemeriksaan BPK DPRD PROV. Perda Provinsi

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota ( UU 23 2014) 15 HARI Apabila Evaluasi oleh mendagri BUPATI/WALIKOTA 7 Hari GUBERNUR ( Wkl dri Pem. Pusat ) Max 3 hari Tindak lanjut Raperda Pertnggjwaban APBD/Raperkada penj. pertngjawaban APBD 7 bln Perda ABBD Perda Per. APBD Lap. Hasil Pemeriksaan BPK DPRD KAB/KOTA Perda Kab / Kota

DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  Rancangan Perkada ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.  Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.   15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada Perkada

Terima Kasih  