EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM TATARAN UPAYA INTEGRASI JARINGAN JALAN DI INDONESIA Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga Disampaikan pada FGD Konektivitas dan Intermoda Jakarta, 25 Mei 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

OUTLINE TRANSPORTASI DAN JALAN DI INDONESIA KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN JALAN PENUTUP 2

TRANSPORTASI DAN JALAN DI INDONESIA

KONDISI SEKTOR TRANSPORTASI Jaringan Transportasi Laut Sebagai Backbone Logistik Maritim (1) Bappenas, 2006 (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia KADIN, 2011 FAKTA KONDISI Indonesia sebagai negara maritim Moda transportasi masih sangat bertumpu pada moda transportasi jalan: 84% angkutan penumpang (kereta api 7,3%; udara 1,5%; laut 1,8%; dan sungai 5,3% (2)) 90,4% angkutan barang (laut 7% dan kereta api 0,6%,(1)) Jaringan Transportasi Laut Sebagai Backbone Logistik Maritim Biaya logistik Indonesia mencapai 24% dari total GDP (2) atau sama dengan Rp 1.820 trilyun yang terbagi: biaya transportasi (60%), penyimpanan (30%) dan administrasi (10%) 4

KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK DAN DAYA SAING NASIONAL Definisi Mengoptimalkan potensi yang belum dimanfaatkan dalam sebuah kawasan/koridor dengan mengintegrasikan industri dan infrastruktur secara efektif Status Jalan Panjang (km) Rasio Jalan Indonesia Rasio Jalan (optimum) Kemantapan Jalan Kewenangan Jalan Nasional 47.017 0.1 86 % Menteri PU Jalan Provinsi* 46.486 0.2 70.99 % Gubernur Jalan Kab/Kota* 346.294 0.8 0.7 57.01 % Bupati/Walikota Tujuan Mengembangkan koridor berbasis industri berorientasi ekspor yang dilayani oleh infrastruktur terintegrasi untuk menarik investasi dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Manfaat Integrasi ekonomi Peningkatan efisiensi transportasi Pemerataan pembangunan Meningkatkan potensi dan daya saing ekonomi Meningkatkan perdagangan regional dan investasi Mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi Jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia sebagai bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah; 5 * Data 2014

KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN JALAN

PETA RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA MARGA 2015-2019 Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing Customers/ Stakeholders Asset Management Pengembangan Jalan Nasional Dukungan Jalan Daerah Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : PENGUSAHAAN JALAN TOL KETERPADUAN PERENCANAAN , PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DAN DAERAH Jaringan jalan & jembatan yang terpelihara berdasarkan life cycle cost yang optimal Pengadaan tanah mendukung pembangunan jalan tol Internal Process Perencanaan pengembangan jaringan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jalan & jembatan yang berkualitas Penanganan jalan daerah yang mendukung kawasan strategis Pembangunan jalan tol pada koridor utama, dan Perkotaan di Sumatera Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Pembangunan jalan & jembatan yang handal, berkelanjutan dan berkeselamatan Jalan tol eksisting yang memenuhi SPM Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : Learning & Growth SDM yang kompetitif Organisasi yang kondusif Sistem manajemen informasi yang terintegrasi Pelaksanaan anggaran yang optimal

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP SISLOGNAS MELALUI PROGRAM STRATEGIS DITJEN. BINA MARGA 2015-2019 Pengembangan Jaringan Jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan daya saing Manajemen Jaringan Jalan dalam menciptakan jaringan jalan yang reliabel (handal) Dukungan Penyelenggaraan Jalan Sub Nasional untuk mencapai seamless connectivity KEBIJAKAN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Modernisasi / peremajaan Jaringan Jalan Nasional Preservasi Jalan Nasional Penanganan Jalan Sub Nasional STRATEGI PROGRAM STRATEGIS Pembangunan Jalan Nasional Baru Penggantian dan Pembangunan Jembatan Pembangunan Perlintasan Tak Sebidang Pembangunan Fly Over dan Underpass Preservasi jalan dan jembatan nasional mendukung PKN, KSN, KSPN, dan akses outlet pelabuhan dan bandara Peningkatan Struktur Jalan Nasional Peningkatan Jalan Sub Nasional yang mendukung sentra produksi, ekonomi, industri, pariwisata dll Optimalisasi APBD, program hibah berbasis kinerja dan DAK yang lebih terstruktur koordinasi dengan stakeholders terkait untuk mengurangi overloading pada jalan utama

Dukungan Jalan Mendukung Multimoda Dukungan jalan terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 Bandara baru Dukungan jalan terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi Dukungan jalan terhadap intermoda dengan jalur KA Restrukturisasi jaringan jalan perkotaan Pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas Dukungan jalan di 15 kawasan industri prioritas Konstruksi jalan bebas hambatan (1.000 km) Pembangunan jalan nasional (2.650 km) Pemeliharaan jalan nasional (47.017 km) Pembangunan FO/UP pada perlitasan KA dan kota metropolitan (15.000 m) Dukungan jalan sub-nasional (500 km) Pembangunan Jalan Strategis Pembangunan missing link menuju Pelabuhan dan Bandara 1.000 km Pembangunan lingkar 300 km 1.350 km

Dukungan Jalan terhadap Pembangunan 24 Pelabuhan (Tol Laut) Jalur rencana Pelabuhan Hub Jalur rencana Pelabuhan Feeder Pulau Pelabuhan Sumatera 1. Malahayati Belawan )* Kuala Tanjung )* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar Jambi: Talang Duku Palembang: Boom Baru Jawa 8. Tanjung Priok )* 9. Tanjung Perak )* 10.Tanjung Emas Kalimantan 11.Sampit 12.Banjarmasin Pulau Pelabuhan Kalimantan 13.Samarinda 14.Balikpapan: Kariangau 15.Pontianak Bali-Nusra 16.Kupang Sulawesi 17.Makasar )* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung )* Maluku 21.Ternate: A. Yani 22.Ambon Papua 23.Sorong 24.Jayapura Dukungan jaringan jalan nasional: Pelabuhan Utama (PU) dan Pelabuhan Pengumpul (PP) (Permen PU No. 03/PRT/M/2012) Dari 24 pelabuhan: 21 pelabuhan telah diakses oleh jaringan jalan nasional eksisting (termasuk Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa) 3 pelabuhan lainnya akan didukung oleh penambahan jaringan jalan nasional, yaitu Batu Ampar, Kendari, dan Sorong Terdapat 19 pelabuhan yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014): Hanya 1 pelabuhan yang beririsan dengan 24 pelabuhan versi Trilatertal Meeting (Bappenas), yaitu Palaran (Samarinda) 5 pelabuhan merupakan Pelabuhan Regional (PR) pada tahun 2015-2030  bukan kewenangan nasional 1 pelabuhan merupakan PR pada tahun 2015 dam akan menjadi PP pada tahun 2019-2030 5 pelabuhan merupakan PP  telah diakses jaringan jalan nasional (eksisting & penambahan) 7 pelabuhan merupakan PP  belum diakses jaringan jalan nasional 10 Ket: )* Pelabuhan Hub

Dukungan Jalan terhadap Pembangunan 15 Bandar Udara Keterangan: Bandar Udara Pengumpul Rencana Pembangunan 15 Bandara Pengembangan 9 Bandara Pelayanan Kargo Udara Pulau Bandar Udara Sumatera 1.Letung 2.T ambelan Jawa 3. Kerta Jati: Majalengka Bali-Nusra 4. Kabir- Patar Kalimantan 5. Muara Teweh: Beringin 6. Tebelian: Susilo 7. Maratua 8. Samarinda Baru: Temindung/ Sungai Siring 9. Buntu Kunik: Pontiku/ Tana Toraja Baru Sulawesi 10.Morowali 11.Miangas 12.Siau: Sitaro Pulau Bandar Udara Maluku 13. Namniwel: Namlea Papua 14.Werur 15.Koroway Batu Terdapat 20 bandar udara yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014): Terdapat 13 bandar udara yang beririsan dengan 15 bandar udara versi Trilatertal Meeting (Bappenas), kecuali Namniwel dan Koroway Batu Hanya 5 bandar udara yang merupakan Bandar Udara Pengumpul (Primer/ Sekunder/ Tersier) s/d tahun 2020  kewenangan nasional Dukungan jaringan jalan nasional: bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT) (Permen PU No. 03/PRT/M/2012) Dari 15 bandar udara, hanya 3 bandar udara (Kertajati, Tebelian, Samarinda Baru) yang merupakan bandar udara pengumpul pada tahun 2020 – 2030 dan telah diakses oleh jaringan jalan nasional 11

Dukungan Jalan terhadap 60 ASDP Nias Selatan Telaga Punggur Penagi (P. Bunguran), Natuna Kep. Meranti Sintete Tanjung Api-api Gangga P. Nyamuk, Karimun Jawa Ketapang Kayangan Poto Tano Raijua Kajadoi Teluk Batang Karatung Kabonga Lero Bombana Kaladupa Raha Mamuju Malili Maros Pinrang Pare-pare Leti Moa Weda Wayaloar Warem Kaonda Numfor Salawati Sorong Meulaboh Penarik Kuala Tungkal Bakauheni Merak Padang Bai Gilimanuk Lembar Ciremai Jangkang P. Sebuku Simanggaris Penajam Manado Tua Sikeli Toyando Wunlah Bastiong Folley Gunaksa Dukungan jaringan jalan nasional : ASDP yang melayani angkutan penyeberangan antar provinsi Dari 60 ASDP: 27 ASDP telah diakses oleh jaringan jalan nasional 12 ASDP akan didukung oleh penambahan jaringan jalan nasional Terdapat 6 ASDP yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014): Hanya 2 ASDP yang beririsan dengan 60 ASDP , yaitu Gunaksa dan Wailey  telah didukung oleh jaringan jalan nasional (eksisting dan penambahan) 39 ASDP (27 + 12) yang telah diakses oleh jaringan jalan nasional ASDP yang belum diakses 12

Dukungan Jalan terhadap 15 Kawasan Industri (KI) Prioritas 2015-2019 pada 10 Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Wilayah Pengembangan Industri (WPI): pengelompokan wilayah berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Kawasan Industri (KI): kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Dari 15 KI, 10 KI telah diakses oleh jaringan jalan nasional. 5 KI lainnya akan didukung oleh penambahan jaringan jalan nasional. Bitung Kuala Tanjung Sei Mangke Palu Morowali Konawe Halmahera Timur Ketapang Landak Batulicin Teluk Bintuni Tanggamus Bantaeng Sayung (Jatengland) JIIPE Ket: KI Prioritas 2015-2019 13

PENUTUP Ditjen. Bina Marga, Kementerian PU&PR mendukung Konektivitas, Intermoda, Sistem Logistik Nasional berupa peningkatan kapasitas dan preservasi lintas-lintas utama, jalan strategis serta dukungan terhadap pelabuhan laut dan bandara (multimoda); Diperlukan koordinasi Kementerian PU&PR dan Kementerian Perhubungan dalam menyediakan infrastruktur transportasi antar moda sebagai upaya membagi beban yang dipikul moda transportasi jalan; Perlu solusi komprehensif untuk meningkatkan kondisi jalan sub nasional yang saat ini tingkat kemantapannya sangat rendah dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional. 14

TERIMA KASIH

TARGET JALAN TOL OPERASI S.D TAHUN 2019 Medan – Binjai 16/16 km Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi 62/62 km Pejagan - Pemalang 58/58 km Batang – Semarang 75/75 km Balikpapan – Samarinda 12/99 km Manado – Bitung 14/39 km Bakaheuni – Tb. Besar 70/138 km Cikampek – Palimanan 117/117 km Pemalang – Batang 39/39 km Semarang – Solo 50/73 km 23 km (operasional) Solo – Mantingan – Ngawi 90/90 km Ngawi – Kertosono 87/87 km Banda Aceh Kayu Agung – Palembang - Betung 34/112 km Lhokseumawe Medan Kertosono – Mojokerto 26/41 km 15 km (operasional) Mojokerto – Surabaya 34/36 km 2 km (operasional) Dumai Manado Pekanbaru Samarinda Palembang – Indralaya 22/22 km Padang Jambi Balikpapan Palembang Akses Tanjung Priok 17/17 km Bengkulu Lampung Gempol – Pandaan 14/14 km Jakarta Semarang Surabaya 1. Cengkareng – Kunciran : 14/14 km 2. Kunciran – Serpong : 11/11 km 3. Serpong – Cinere : 10/10 km 4. Cinere – Jagorawi : 11/15 km 5.Cimanggis – Cibitung : 9/25 km 5. Cibitung – Cilincing : 12/34 km 6. Depok – Antasari : 6/22 km 7. Bekasi – Kp. Melayu : 11/21 km 8. Sunter – Rawa Buaya - : 20/20 km Batu Ceper 9. Sunter – Pulo Gebang : 9/9 km Bandung Gempol – Pasuruan 21/34 km Solo Cileunyi – Sumedang – Dawuan 31/59 km NO PULAU PANJANG (km) TERBANGUN S.D 2014 ( km) RENCANA PEMBANGUNAN + OPERASIONAL (TAHUN/Km) 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1 SUMATERA 361,19 - 79.20 73.80 50.00 203.00 2 JAWA 1.292,89 91.42 214.84 43.54 93.19 265.05 245.46 889.60 a. TRANS JAWA 850,79 74.25 199.24 32.97 41.06 224.90 98.17 596.34 b. NON TRANS JAWA 442,10 26.87 15.60 10.57 52.13 41.61 105.57 225.48 3 KALIMANTAN 99,02 11.50 4 SULAWESI 39,00 13.50 1.792,10 101.12 172.39 365.31 253.74 1,049.82 Pasirkoja – Soreang 11/11 km Pandaan – Malang 38/38 km Bogor Ring Road : 5/11 km Ciawi – Sukabumi : 15/54 km

(Pembangunan 1000 km Missing Link) RENSTRA DITJEN BINA MARGA 2015 – 2019 : PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL 2650 KM (Pembangunan 1000 km Missing Link) Jantho – Keumala 39 km Geumpang - Pameu 35 km Tj. Kelian – Petaling – Pkl. Pinang; Petaling – Namang – Tobali; Koba – Lbk. Besar – Tj. Berikat 46 km Akses Tayan 1 km Akses Pel. Trisakti 3 km Mamberamo-Tengon-Elelim 38 km Lereh – Tengon 15 km Nanga Pinoh – Tumbang Samba 8 km Akses Pelabuhan Pelaihari 4 km Saubeba - Woda 5 km Sp. Mayang – Kuala Tanjung 3 km Depapre-Bongkrang 7 km Akses Pel. Sintete (Sambas) 3 km Merbau – Tebas 28 km Kelua - Tanjung 8 km Mameh – Ambuni 91 km Matraman – Sei Ulin 15 km Jln Lingkar Raja Ampat 10 km Jln Lingkar Sorong – Pel. Arar 28 km Windesi – Bomberai 45 km Sumusuk – Bintuni 17 km Akses Terminal Tipe A Padang 1,5 km Balinka – Matur- Ngarai Sihanouk (Jmbtn & Terowongan) 15 km Windesi - Wasior 8 km Sejajar RE Martadinata 1 km Cimanggis Nagrag 3 km Akses Dry Port 1 km Arteri Sejajar Jln Tol (JORR) 25 km Marisa - Tolinggula 15 km Tandia - Yahour 20 km Akses Bandara Blimbing Sari 10 km Akses Pel. Belang Belang 33 km Palu – Parigi 18 km Timika-Urumuka 5 km Akses Std. Gede Bage 8 km Akses Tol Karawang Barat& Karawang Timur 16 km Lingkar Luar Yogyakarta 29 km Terminal ALBN Ketamenanu 1,5 km Akses Pel. Belopa 3 km Enaratoli – Tiom 62 km Frontage Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) 3 km Akses Bandara Abd. Saleh (Malang) 10 km Lb. Bajo – Boleng - Terang 24 km Lintas Tengah NTT 15 km Swatar-Dekai-Oksibil-Iwur – Waropko 96 km Towe Hitam-Ubrub 18 km

(Pembangunan Jalan Strategis 1350 km ) RENSTRA DITJEN BINA MARGA 2015 – 2019 : PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL 2650 KM (Pembangunan Jalan Strategis 1350 km ) Seluas – Bts Kab Sanggau/Bengkayang 7 km Relokasi Bts Kota Sanggau - Sekadau 2 km Entikong – Ng. Badau 149 km Bts Prov Kalbar – Long Nawang - Malinau 163 km Mensalong- Tou Lumbis 1,3 km Temajuk – Aruk 57 km Akses Jbtn Tayan 3,5 km Ng. Badau – Bts Prov Kaltim 72 km Malinau – Long Bawan – Long Midang 2,3 km Akses Maloy III 6 km Sofi - Wayabula 27 km Sausafor - Arfu 71 km Teluk Bintuni 25 km Sentul – Puncak 49 km Pantai Selatan Jawa Tengah Slarang – Ayah/Bodo 4 km Ayah/Bodo - Jladri 2 km Jladri - Wawar 3 km Singaraja-Mengwitani 5 km Pacitan 4 km Malang 72 km Lingkar Sumbawa Besar 30 km Malanuza - Bajawa 17 km Habema – Kenyam 17 km Trenggalek 60 km Pantai Selatan Yogyakarta Bugel-Galur-Poncosaari 4 km Poncosari-Greges 4 km Parangtritis-Girijati 3 km Legundi-Kanigoro-Planjan 8 km Planjan-Tepus 4 km Tepus-Jeruk Wudel 5 km Lumajang 63 km Pemenang-Tanjung 10 km Laktutus – Motoain 123 km Kimibay - Sarmi 93 km Tulungagung 16 km Jember 84 km Jl. Gerung Patung Sapi (Mataram) 7 km Laktutus - Motomasin 41 km Blitar 8 km Banyuwangi 33 km

(Pembangunan Jalan Lingkar / Ring Road 300 km ) RENSTRA DITJEN BINA MARGA 2015 – 2019 : PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL 2650 KM (Pembangunan Jalan Lingkar / Ring Road 300 km ) Tj. Pinang - Kepri 32 km Western Ring Road Thp III - Bali 2 km Lingkar Pontianak 10 km Lingkar Batu Licin 9 km GORR I 30 km GORR II 15 km Lingkar Kota Palu 15 km Padang By Pass 27 km Bandar Jaya - Lampung 16 km Lingkar Selatan Bandung 20 km Lingkar Brebes 18 km Lingkar Barat Banyuwangi 7 km Middle Ring Road Makassar 3 km By Pass Mamminasata 31 km Lingkar Kota Kendari 21 km Lingkar Malangbong 3 km Lingkar Pekalongan 15 km Lingkar Sumpiuh 6 km

RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA MARGA 2015 – 2019 (15 km PEMBANGUNAN FLY OVER/ UNDER PASS) FO SP. SURABAYA 800 m (Aceh) FO PINANG BARIS 886 m, KATAMSO 625 km & SEI MANGKE 470 km (Sumut) FO SP. KABIL 460 m & SP. JAM 150 m (Kep. Riau) SP. NGURAH RAI 700 m (Bali) FO PANTOLOAN 400 m (Sulteng) UP SIMPANG MANDAI MAKASSAR 1.050 m & MAROS – BTS. KAB. BONE 237 m (Sulsel) UP SUDIRMAN 25 m (Maluku) Terowongan BALINGKA – BUKITTINGGI 100 m & FO PADANG LUAR (Sumbar) FO SP. BANDARA – TAA 150 m, LAWAI 278 m & BANTAIAN 150 m, serta UP SP. PATAL - PUSRI 325 m (Sumsel) FO SP. PELABUHAN PANJANG 300 m & SP. TUGU RADEN INTAN 300 m (Lampung) FO GAPLEK 1.450 m, UP BULAK KAPAL 500 m & OP SEDIATMO/ RAWA BIKOR 400 m (DKI Jakarta) FO KOPO – KIARACONDONG 1.015 m, FO BUAH BATU 378 m & FO BANDUNG 20 m (Jabar) UP KENTUNGAN 500 m (DIY) UP JATINGALEH 1.220 m & FO PALUR 630 m (Jateng) FO WONOKROMO 430 m, FO ALOHA 500 m, FO PROBOLINGGO 250 m, BABAT – BOJONEGORO 300 m (Jatim)

DEFINISI DUKUNGAN TERHADAP JALUR UTAMA ANGKUTAN BARANG PADA LINTAS UTAMA HIGH GRADE HIGHWAY SUMATERA Konsep penyediaan Jalan Bebas Hambatan (expressway) yang berupa Jalan Bebas Hambatan/Freeway (tidak layak secara finansial) dan Jalan Tol/Toll Road (layak secara finansial) Jalan dengan akses terbatas (Limited Access Highway) pada ROW baru yang menghubungkan pusat kegiatan utama Medan – Banda Aceh : 477 km Pekanbaru - Medan: 549 km Bakauheni - Palembang : 444 km Palembang – Pekanbaru : 547 km MANFAAT Mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan lapangan kerja. Meningkatkan akses dan mengurangi biaya transportasi. Merupakan stimulus terhadap pertumbuhan sektor industri, turisme, lapangan kerja, dan pertumbuhan regional. Menghubungkan 8 kota besar (PKN), 8 bandara pengumpul, 7 pelabuhan internasional, 7 ASDP, 3 Kawasan Industri dan 6 KSPN Tebing Tinggi – Sibolga : 175 km Pekanbaru – Padang: 242 km DATA TEKNIS Terdiri atas : Koridor Bakauheni- Banda Aceh, menelusuri lintas timur Sumatera dengan panjang ±2.128 KM Feeder dengan panjang + 720 KM Investasi Rp. + 332 triliun Palembang – Bengkulu : 303 km Dasar Hukum PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera Kepmen PU No. 351/KPTS/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. 21

INOVASI DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS PULAU SUMATERA Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi (MBBPT) 1 1 Tanjung Lesung 6 5 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG CILEGON SERANG Tanjung Api-api 2 3 4 7 8 Tanggamus KA. Palembang dsk KA. Muara Enim dsk KA. Mesuji dsk KA. Kotabumi dsk KA. Bandar Lampung-Metro KA. Bojonegara-Merak-Cilegon KSN Selat Sunda Perencanaan yang komprehensif terintegrasi antar lintas sektor 2 Indralaya Kayu Agung Infrastruktur yang terintegrasi untuk jalan tol, Kereta api dan utilitas lainnya Prabumulih 3 Pematang Panggang Terintegrasi dengan pengembangan kawasan (KEK, KP,KI, KA dan KSN) Menggala Pusat Pertumbuhan Baru (Interchange Jalan Tol) PKN PKW Kawasan Pengaruh MBBPT Rencana Jalan Tol Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kawasan Potensial (KP) Kawasan Industri (KI) Kawasan Andalan (KA) Kawasan Strategis Nasional (KSN) LEGENDA 4 Kota Bumi Terbanggi Besar Terintegrasi antar moda Pelabuhan dan Bandara Metro Tegineneng Babatan 5 Kalianda Pembiayaan yang komprehensif melalui kerjasama Pemerintah-Swasta, penunjukkan BUMN Bakauheni 22

Box Utilitas Multifungsi Konsep Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi Pertamina Listrik Gas Air minum Telekomunikasi dll Box Utilitas Multifungsi

Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Jalan & Rencana Jalan Nasional Entikong Longmidang Longbawan Balai Karangan Mensalong Bts.Kalbar Bts. Kaltim Bts. Kaltara Nanga Era Nanga Badau Long Pangahai I WPS Perbatasan Temanuk-Sebatik Sungai II WPS Pusat Pertumbuhan dan Hinterland Balikpapan-Samarinda-Maloy PKN Kawasan Industri/Ekonomi Khusus III WPS Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Baru Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya PKW Kawasan Strategis IV WPS Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Baru Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas Simpul Kelapa Sawit Simpul Batu Bara Simpul Besi Baja Simpul Bauksit/Alumina Simpul Perkayuan Simpul Migas Keterpaduan infrastruktur wilayah dengan kawasan strategis I Pengembangan kawasan perbatasan melalui dukungan infrastruktur wilayah Konektivitas kawasan-kawasan pinggiran Kalimantan melalui pembangunan jalan lintas selatan Kalimantan/lingkar pulau II IV Konektivitas kawasan inner Kalimantan (konektivitas radial) melalui pengembangan jaringan sungai untuk navigasi III

Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Hinterland Balikpapan-Samarinda-Maloy PKN Hub/ Pelabuhan PKW Kawasan Industri/Ekonomi Khusus KI : Kawasan Industri KEK : Kawasan Ekonomi Khusus MBTK : Maloy Batuta Trans Kalimantan