PENGEMBANGAN PRODUK SUMBER DAYA HAYATI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Advertisements

SISTEM AGRIBISNIS.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Arah Kebijakan Persusuan
TRANSPORTASI INDONESIA 2045
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
Oleh: M. Wahid Supriyadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
SUB SEKTOR PERIKANAN.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Kebijakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
Arah Kebijakan Persusuan
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Belanja Pemerintah Pusat menurut Klasifikasi Organisasi
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Sustainable Development Goals (SDGs)
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN PRODUK SUMBER DAYA HAYATI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGEMBANGAN PRODUK SUMBER DAYA HAYATI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Direktorat Kelautan dan Perikanan Kemen. Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Tata Kelola Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati Jakarta, 25 Januari 2018

MARITIM DAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 TARGET PEMBANGUNAN MARITIM DAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 NO. URAIAN BASELINE 2014 SASARAN 2019 1. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim a Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.466 (Selesai th 2017) b Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara 2 Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% 3 Membangun konektivitas Nasional Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut --- 24 Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 270 c Pembangunan kapal perintis 50 unit 104 unit 4 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton) 22,4 40-50*) Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 24 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha Keterangan *) = Termasuk ikan 18,8 juta ton, rumput laut 19,5 juta ton, garam 4,5 juta ton, dan produk ikan olahan 6,8 juta ton

TARGET PEMBANGUNAN MARITIM DAN KELAUTAN LAINNYA DALAM RPJMN 2015-2019 Tahun 2019: Konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun Pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2 persen per tahun Nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 9,5 miliar

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2017 Sulit tercapai <60% SASARAN 2014 (baseline) 2015 Target 2015 Realisasi 2016 Target 2016 Realisasi 2017 Target 2017 Angka Sementara 2018 2019 Pencapaian 2017 I. Pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau) 13.466 +750 1.375 Identifikasi 1375 & Validasi 357 +500 849 Identifikasi 849 & Validasi 749 2.454 Identifikasi 1426 & Validasi 1028 2.590 (Akumulasi 16056) Selesai (17.466) 105% II. Penyelesaian batas maritim antarnegara (negara) 1 - - - - 9 ? III. Ketaatan pelaku usaha perikanan (persen) 52 66 83 73 79,85 76 78,24 81 87 103 % IV. Produksi hasil kelautan dan perikanan (juta ton) 28,72 33,10 30,63 35,41 29,58 39,43 25,49 44,13 49,60 (40-50) 65 % 1. Perikanan tangkap (juta ton) 6,48 6,30 6,50 6,45 6,83 6,63 5,67 9,45*) 6,98 86% 2. Perikanan budidaya 14,36 17,90 15,64 19,46 16,67 22,80 12,62 24,08*) 31,32 55% a. Ikan (juta ton) 4,28 7,30 4,37 8,35 5,04 9,41 4,25 7,91*) 11,78 45% b. Rumput laut (juta ton) 10,08 10,60 11,27 11,11 11,63 13,39 8,37 16,17 19,54 63% 3. Produksi garam (juta ton) 2,50 3,30 2,91 3,60 0,12 3,80 1,24 4,10 4,50 33% 4. Produk perikanan olahan (juta ton) 5,38 5,60 5,58 5,90 5,96 6,20 5,96 6,50 6,80 96 % Note: A. Tahapan pencatatan/deposit ppk ke PBB (pulau) identifikasi: oleh BIG Validasi: oleh KKP Verifikasi : oleh Kemendagri pencatatan ke PBB : oleh Kemenlu B. Revisi komposisi Target Produksi Ikan (di luar rumput laut), berdasarkan hasil TM II KKP TA 2018 (23 Mei 2016): Total tetap 17,36 juta ton Ikan tangkap = 9,45 juta ton (semula 6,81 juta ton) Ikan budidaya = 7,91 juta ton (semula 10,55 juta ton) V. Pengembangan pelabuhan perikanan (pelabuhan perikanan) 22 22 22 22 22 22 23 24 ? VI. Luas kawasan konservasi (juta ha) 16,40 16,50 17,30 17,80 17,98 18,60 19,18 18,80 20,00 103 % VII. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 38,14 40,90 41,11 43,88 43,88 47,12 46,5 50,65 54,49 99 % VIII.Ekspor Hasil Perikanan (USD miliar) 4,64 5,86 3,95 6,82 3,78 7,62 3,17 8,53 9,54 42% Produksi ikan (juta ton) di luar rumput laut 10,76 13,6 10,87 14,80 11,87 16,04 9,91 17,36 18,76 62% Keterangan: * = Koreksi angka target pada RKP 2018 Update per 27 Desember 2017

SEBARAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) Jumlah UPI: 61.603 unit Skala Menengah Besar = 718 unit Skala Mikro-Kecil = 60.885 unit  mendominasi hingga 98,8% Sumber: Ditjen PDS KKP, 2015 5

UPI SKALA BESAR BERDASARKAN JENIS OLAHAN (718 unit) Sumber: Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Ditjen PDS, 2017

EKSPOR MENURUT KOMODITAS UTAMA TAHUN 2012-2017 Nilai ekspor komoditas perikanan didominasi oleh : Udang, TTC (Tuna-Tongkol-Cakalang), dan Rajungan-Kepiting Negara tujuan ekspor komoditas perikanan didominasi oleh: Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, Tiongkok, dan UE Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP (474 produk HS 10 digit 2012 dan 484 produk HS 8 Digit 2017 ) * Angka sementara 2017 7

Perkembangan Ekspor Hasil Perikanan Menurut Asal Produk, 2012-2017 Volume Nilai Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Tren 14-15 Tren 15-16 Tren 14-16 Perikanan Budidaya (PB) 329,632 355,589 388,862 390,350 377,820 128,447 0.38 -3.21 -1.60 Non-Olahan (NO) 251,735 282,488 306,106 306,096 292,650 102,372 -0.00 -4.39 -2.20 Olahan (O) 77,897 73,101 82,756 84,255 85,169 26,075 1.81 1.09 0.56 Perikanan Tangkap (PT) 910,456 899,638 884,364 685,854 697,375 183,378 -22.45 1.68 0.62 541,925 538,701 499,886 287,260 280,924 72,744 -42.53 -2.21 -1.53 368,531 360,937 384,478 398,594 416,451 110,634 3.67 4.48 2.28 Jumlah 1,240,088 1,255,227 1,273,227 1,076,204 1,075,195 311,825 -15.47 -0.09 -0.20 Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Tren 14-15 Tren 15-16 Tren 14-16 Perikanan Budidaya (PB) 1,348,398 1,689,705 2,060,748 1,616,739 1,681,958 577,744 -21.55 4.03 1.80 Non-Olahan (NO) 761,783 1,034,017 1,241,860 958,879 1,000,776 356,863 -22.79 4.37 1.96 Olahan (O) 586,615 655,688 818,888 657,860 681,182 220,882 -19.66 3.55 1.58 Perikanan Tangkap (PT) 2,522,939 2,470,688 2,580,788 2,326,962 2,490,295 720,499 -9.84 7.02 3.41 896,383 811,133 706,564 598,165 603,255 163,243 -15.34 0.85 0.27 1,626,556 1,659,555 1,874,224 1,728,796 1,887,039 557,256 -7.76 9.15 4.50 Jumlah 3,871,337 4,160,393 4,641,536 3,943,701 4,172,253 1,298,243 -15.03 5.80 2.75 Sumber: BPS diolah Ditjen PDS * Data sementara sampai dengan April 2017 (Non-Olahan: produk hidup, segar, dingin dan beku utuh)

IMPOR MENURUT KOMODITAS UTAMA TAHUN 2012-2017 Impor produk perikanan didominasi oleh Tepung Ikan - Pellet (TP), Makarel, Rajungan- Kepiting (R-K), dan Salmon Trout (S-T) Tujuan impor produk perikanan: BAHAN BAKU: Tepung ikan-pellet  bahan baku/pakan ikan; Makarel dan sarden  bahan baku pemindangan dan industri pengalengan yang sebagian untuk tujuan ekspor; Rajungan-kepiting  bahan baku industri dengan tujuan ekspor; Salmon-Trout  kebutuhan Horeka-Pasmod; Lemak-minyak Ikan (L-M)  bahan baku industri farmasi Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP (474 produk HS 10 digit 2012 dan 484 produk HS 8 Digit 2017 ) * Angka sementara 2017 9

PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018 Tema RKP 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Revolusi Mental Kesetaraan Gender Perubahan Iklim Tata kelola Pemerintahan yang Baik Pemerataan POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games Dalam RKP Tahun 2018 telah disusun 10 Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; dan (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.   Sejalan dengan tema pembangunan, yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, maka terdapat penekanan secara eksplisit, terhadap urgensi pembangunan infrastruktur dan pengembangan konektifitas maritim. Walaupun demikian, cakupan pembangunan kemaritiman secara umum juga terdapat dihampir semua Prioritas Nasional 2018, diantaranya adalah pembangunan budaya maritim, sumberdaya manusia dan teknologi maritim telah masuk dalam PN Pendidikan; pembangunan perikanan masuk dalam PN Ketahanan Pangan; pengembangan wisata bahari dan industri kelautan telah masuk dalam PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; pengembangan pulau pulau terluar telah menjadi bagian penting dalam PN Pembangunan Wilayah; serta penguatan diplomasi maritim telah masuk dalam PN Politik, Hukum dan Hankam. Pembangunan konektivitas dan infrastruktur maritim merupakan prioritas nasional diantara kegiatan program kemaritiman. Hal ini dilakukan untuk dapat segera mewujudkan terciptanya konektivitas timur barat Indonesia melalui tol laut, sebagai alat pemacu pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan pengurangan disparitas regional, sekaligus merupakan unsur utama yang akan menjadi backbone dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ke depan. = Pengarusutamaan/Mainstreaming

KKP DALAM PRIORITAS NASIONAL RKP 2018 TEMA: MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN Pendidikan Kesehatan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Ketahanan Energi Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Pembangunan Wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan = PN terkait KKP = PN terkait KKP - DJPDS Keterangan:

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RKP 2018 PN: Kesehatan 1 Proyek Prioritas KKP PN: Ketahanan Pangan 10 Proyek Prioritas KKP 32 mitra gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan 25 unit prasarana logistik ikan, t.d coldstorage dan ice flake machines 40 unit sarana logistik ikan (kendaraan berpendingin ) Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional USD 250 juta 12 unit sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun, t.d pasar ikan bersih, pasar ikan modern, revitalisasi pasar, dan sentra kuliner 60 unit peralatan pemasaran 1.700 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan 358 unit sarpras pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan, t.d ICS, SRD, miniplant, sarana pengolahan 12 profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun 58.000 Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non-bank 5 Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI PN: Pembangunan Wilayah 2 Proyek Prioritas KKP SKPT Timika SKPT Biak Numfor Total Proyek Prioritas DJPT: Rp.725 miliar

RKP 2019 TEMA: “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS” PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP 2019 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Transforming in “Functional” to “Emotional” Experience Nature: Memorable Key Attribute: Personal Method of Supply: Revealed over time Buyer : Guest Factor of Demand: Sensation PRICE GOES UP Service Skill & Capacity Regulation How to Transform? Human Resources Innovation & Technology What’s needed? Market Product Infrastructures Certifications Commodity Nature: Fungible Key Attribute: Natural Method of Supply: Bulk Seller: Trader Buyer: Market Factor of Demand: Characteristics VALUE ADDED

TERIMA KASIH