Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
GOOD GOVERNANCE.
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
Kerangka Strategis Mendikbud
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
KEMENTERIAN KEUANGAN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
DESAIN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Good Governance Etika Bisnis.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Pendidikan: Manajemen Kurikulum
Manajemen Perpustakaan dan Organisasi Lembaga
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Peranan Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Mengukur Kualitas Pelayanan
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) Di Lingkungan K/L/D dan BUMN/D Tahun 2018 Jakarta, 8 Februari.
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman ISU STRATEGIS INOVASI PELAYANAN PUBLIK Disampaikan Dalam Pelatihan Revolusi Mental Dalam Pelayanan Publik Angkatan VI Samarinda, 20 Februari 2018 Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman

Perubahan Paradigma

Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan 2016, ORI Kewajiban penyelenggara layanan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat, masuk dalam kategori mengkhawatirkan.

Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan 2016, ORI

Isu Strategis Inovasi Pelayanan Publik Integritas Birokrasi Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Publik Efisiensi dan Efektvitas Birokrasi Sinergitas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Isu Strategis Inovasi Pelayanan Publik

Integritas Birokrasi Pelayanan Publik Integritas sebagai kesesuaian antara apa yang dinyatakan dalam kebenaran dengan apa yang dilakukan dalam kebenaran tersebut. Seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang selalu memaknai kehidupannya dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Di dalam dirinya terdapat mekanisme kontrol untuk selalu berada di dalam jalur dan koridor kebenaran itu.

Kualitas Pelayanan Publik Tolok ukur keberhasilan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Sedangkan tingkat kepuasan penerima layanan ini akan dapat diperoleh apabila seorang penerima layanan tersebut mendapatkan jenis pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan dan butuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan penerima layanan harus sebisa mungkin dipenuhi agar diperoleh kepuasan. (Ratminto dan Atik) Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. (Gaspersz:203) Tangibles Reliability Responsiveness Assurance Empathy

Kendala Kualitas Pelayanan Kepatuhan Standar Pelayanan Rendah Korupsi Maladministrasi Tinggi Kualitas Pelayanan Publik Rendah Inefisiensi Birokrasi

Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Motivasi Birokrasi efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat . (Tidak ada hambatan yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang cepat dan dinamis) Kemampuan Suasana Kerja Lingkungan Fasilitas Pendukung

Sinergitas Pelayanan Publik STATE (Ciptakan Politik & Hukum yang kondusif) Kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. COMMUNITY (Peran Aktif dan positif dalam kegiatan Ekonomi, Politik dan Sosial PRIVATE SEKTOR (Ciptakan Pekerjaan dan Pendapatan)

Upaya Perbaikan Pelayanan Publik Pengawasan & Penanganan Pengaduan Yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Berkeadilan, Akunta-bel dan Berorientasi Publik dan Bersih dari KKN Pemanfaatan TI Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Publik Apresiasi Dalam Bingkai Pengawasan

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT