KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Jakarta, 12 September 2013 Rapat Kerja Nasional.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
UPAYA PENINGKATAN PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL, IACM DAN CONTINUOUS AUDIT DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA 1 Jakarta, 1 Desember 2015.
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
HASIL SIDANG KOMISI VII
REVIU LK PTN SUHARTONO.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Oleh : Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
BAHAN BUKTI AUDIT Pertemuan 10
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018
Pemahaman Struktur pengendalian intern
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI PROGRAM PENGUATAN INDUSTRI
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
Simulasi Reviu atas Mekanisme Take Out
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN AGAR TETAP WTP Ainun Na’im Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Jakarta, 8 Februari 2018

KRITERIA PELAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS WTP 1 Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2 Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan 3 Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan 4 Efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

STRATEGI UMUM PERTAHANKAN WTP Pemberdayaan Inspektorat Jenderal dan SPI saat review Laporan Keuangan Kementerian / Satker dan saat proses hariannya Penyelesaian temuan BPK tahun sebelumnya Menertibkan pengelolaan Rekening Koran Satuan Kerja Penerapan SAP secara memadai untuk seluruh transaksi keuangan termasuk penyajian informasi keuangan yang memadai dan penerbitan Lapkeu Tepat Waktu Menghindari potensi temuan serupa dengan tahun sebelumnya dengan mengatisipasi permasalahan agar tidak muncul kembali Bekerjasama dengan APIP – BPKP melakukan identfikasi permasalahan yang ada

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 1 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Penerapan SAP secara memadai untuk seluruh transaksi keuangan termasuk penyajian informasi keuangan yang memadai dan penerbitan Lapkeu Tepat Waktu melalui : Memberikan pendidikan dan latihan pelaporan keuangan berbasis Akrual oleh Pusdiklat. Melakukan verifikasi atas akurasi pencatatan akuntansi saat rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK-BMN a f Melakukan pembinaan personil penyusun Laporan Keuangan oleh Biro Keuangan dan Umum Monitoring atas penyelesaian CaLK yang dilaksanakan Satuan Kerja b e c d Penerbitan Peraturan, Juknis dan Pedoman Pembinaan pengelolaan BMN oleh Biro Keuangan dan Umum.

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 2 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Pemberdayaan Inspektorat Jenderal dan SPI saat review Laporan Keuangan Kementerian / Satker dan saat proses hariannya Mengefektifkan riviu Laporan Keuangan Semester I dan II oleh APIP/SPI a Mendorong sinergi dan komunikasi Satker dengan Itjen/SPI dalam menghadapi permasalahan akuntansi yang dialami Satker  SPI sebagai mitra problem solving akuntansi b Itjen/SPI melakukan pendampingan kementerian/Satker saat dilakukan audit oleh BPK c

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 3 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Bekerjasama dengan APIP – BPKP melakukan identfikasi permasalahan yang ada Kerja sama melakukan pemetaan permasalahan pengelolaan keuangan dan akuntansi a b Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil pemetaan masalah oleh Satker

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 4 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Penyelesaian temuan BPK tahun sebelumnya Percepatan tindak lanjut temuan BPK tahun sebelumnya oleh Biro Keuangan dan Umum SPI mendorong dan membantu penyelesaian temuan BPK pada Satuan Kerja a b

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 5 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Menertibkan pengelolaan Rekening Koran Satuan Kerja Biro Keuangan dan Umum menyusun aplikasi monitoring Rekening Satker b Biro Keuangan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Satker utk menertibkan Rekening Bank a

STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP 6 STRATEGI RINCI PERTAHANKAN WTP Menghindari potensi temuan serupa dengan tahun sebelumnya dengan mengatisipasi permasalahan agar tidak muncul kembali Kementerian mendorong pimpinan Satker untuk lebih komit terhadap kualitas Laporan Keuangan dan menghindari a Itjen/SPI berperan sebagai pengingat pertama “early warning” bagi Satuan Kerja agar tidak mengulang kembali praktik-praktik seperti temuan BPK sebelumnya b

TERIMA KASIH KEMENRISTEKDIKTI Gedung D Lt 10 Jl Pintu Satu Senayan Jakarta 021-57000000 www.ristekdikti.go.id