SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA

Advertisements

Negara Maju dan Negara Berkembang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah

DALAM RANGKA PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANDAL

Hubungan Antar Pemerintahan

GEOPOLITIK BAB 8.

Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik

K ELOMPOK 6 : 1. Sulvana N F H Tito Rahmawati H Zulfa Anindita H

PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.

Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.

Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan

PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award

Ekonomi Politik PEMBANGUNAN UTANG LUAR NEGERI.

MENGEVALUASI PROGRAM PUBLIC RELATIONS Pertemuan 6 Mata kuliah: O Public Relations Management Tahun : 2010.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.

Mengelola Produk di Pasar Internasional

SAW,WP,TOPSIS Sistem Pendukung Keputusan.

INTERNATIONAL ECONOMICS

PENGENALAN KONSEP ANALISIS BIAYA-MANFAAT DAN LINGKUNGAN

Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah

Banama tingang makmur Business Plan.

Mata Kuliah : Perilaku Konsumen Fakultas Ekonomi UMB Kampus Menteng

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Disusun oleh : Asih Reta Wening Surya A

PERAN DAN PELAKU EKONOMI

DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”

TRANSPORTASI INDONESIA 2045

KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA

ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.

Konsep Manajemen Keuangan

PERDAGANGAN INTERNATIONAL

Pertemuan ke-7 Etika utilitarianisme dalam bisnis

Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional

Risiko valuta asing.

OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

MODEL PERENCANAAN PANGAN DAN GIZI

PENENTUAN PRIORITAS MASALAH

ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN

Evaluasi Proyek Pertemuan - 1 Semester VII/Kelas A, B, C

Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.

PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI

Semester VII/Kelas A, B, C

Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.

Badan Usaha Milik Negara / Daerah.

Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM PERPINDAHAN FAKTOR PRODUKSI ANTARA NEGARA Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM.

PEMBANGUNAN NASIONAL DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KE-12 OLEH :

Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.

AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU

Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau

PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI

TEORI SEKTOR PUBLIK

MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.

BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan)

Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju

Sub sistem transportasi laut.

JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA

Hukum Investasi dan Pasar Modal

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Pengenalan ekonomi teknik

Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.

Universitas Gunadarma Studi Kelayakan Bisnis EVALUASI PROYEK Ati Harmoni Universitas Gunadarma 2007.

Ekonomi internasional II kelompok. I.Pendahuluan Perdagangan kerapkali menciptakan pihak-pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pengertian ini.

Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :

Simple Additive Weighting (SAW)

Transcript presentasi:

SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI PUBLIC WELFARE SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI NIM : 111308400045 LUTHFAN DARMA.P NIM : 11130840000 DITA PUTRI NIM : 1113084000041 RADEN RORO ATIQAH ECONOMICS SCIENCE And DEVELOPMENT STUDIES FACULTY OF ECONOMICS And BUSINESS SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY 1436 H / 2015 M

Pertimbangan Parameter Prioritas Tingkat Kegawatan (seriousness) Kemendesakan Kebutuhan (urgency) Perkemnbangan Dampak Negatif (trend) Menetapkan Persyaratan (conditional) Atau Kriteria

A. Tingkat Kegawatan (seriousness) Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembukaan lapangan pekerjaan Kebijakan ekonomi negara menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan Kebijakan ekonomi negara menyangkut kedaulatan dan ketahanan energi

B. Tingkat kemendesakkan kebutuhan (urgency) Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembangunan sarana transportasi publik perkotaan Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi publik antar pulau Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi massal, baik di perkotaan maupun antar kota di Indonesia Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi laut antarpulau di Indonesia

C. Perkembangan dampak negatif (trend) Kebijakan ekonomi negara menyangkut perdagangan luar negeri yang berpihak kepada kepentingan nasional a. National brand b. Untuk produk c. Untuk olahraga Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembangunan merek nasional di pentas internasional

Persyaratan mutlak (IFF atau If and Only If, Condition) D. Menetapkan Persyaratan (conditional) atau kriteria Ada 2 jenis persyaratan Persyaratan mutlak (IFF atau If and Only If, Condition) Persyaratan tambahan bila memungkinkan (conditional)

Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut : Membuat urutan (rangking) berdasarkan persyaratan Mengembangkan alternatif atau pilihan Menyaring alternatif dengan persyaratan mutlak Membandingkan alternatif berdasarkan persyaratan tambahan Menentukan pilihan sementara Mengkaji masalah potensial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Memilih proyek investasi / kegiatan ekonomi publik yang akan dilaksanakan

Kebijakan Negara di Bidang BUMN dan BUMD untuk Kesejahteraan Rakyat Alasan keikutsertaan negara dalam aktivitas ekonomi publik, tolak ukurnya adalah untuk menguntungkan masyarakat dan ekonomi nasional. Bila negara terpaksa ikut dalam aktivitas ekonomi publik, maka dapat diwujudkan melalui BUMN atau BUMD.