AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BASIS AKUNTANSI.
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
Good governance, dan Accountability
Prosedur Pemeriksaan Aktiva Tetap
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Pendahuluan Audit Sektor Publik
Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PENGANTAR AKUNTANSI II
SIKLUS JASA PERSONALIA
Penentuan Basis Akuntansi, Accrual Basis, Cash Basis, atau Mix Basis
Local Government Auditing Course Berbasis IPSAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
Pertemuan 3 TEORI, KONSEP DASAR, STANDAR (NORMA), MATERIALITAS DAN RESIKO PEMERIKSAAN Teori menurut klasifikasinya ada dua yaitu bersifat normatif yang.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Palupi ׀ Marlina ׀ Wahyu
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
DTE/dte-FINANCIAL AUDITING
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
AUDIT LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN AUDIT & TANGGUNG JAWAB AUDITOR
MODUL 3 RESKINO TUJUAN AUDIT, PROGRAM AUDIT, dan KERTAS KERJA AUDIT
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
RESIKO DETEKSI DAN PERANCANGAN PENGUJIAN SUBTANTIF
Universitas Negeri Semarang
AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
BUKTI AUDIT.
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD.
AKUNTANSI SEBAGAI SISTEM INFORMASI & PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN SEGMEN DAN INTERIM
ISAK 29 PENGUPASAN TANAH PADA TAHAP PRODUKSI TAMBANG TERBUKA
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
Pengungkapan Menyeluruh Laporan Keuangan
Good governance, dan Accountability
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN AUDIT
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Kelompok 6 Maria Widi Hapsari
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGAUDITAN SIKLUS JASA PERSONALIA Disusun Oleh : 1. Bunga Firiyani ( ) 2. Nining Wulandari ( ) 3. Rika Agustin ( ) 4. Yemima.
Pemahaman Struktur pengendalian intern
RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI PENELITIAN BISNIS
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Audit Siklus Investasi Instrumen Keuangan (Obligasi dan Saham)
AUDIT SIKLUS PENDANAAN
Konsep Audit Siwidyah DL. Kenapa Auditing Diperlukan? Adanya hubungan ekonomi di dalam entitas, dan hubungan antara entitas dengan pihak lain yang memiliki.
BAB 10 AUDIT SALDO KAS.
TEORI AKUNTANSI “STRUKTUR TEORI AKUNTANSI”
REVIEW AUDITING Halaman.
Transcript presentasi:

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Oleh: Sigit P Utomo, Drs.,SE.,MM.

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A. PENDAHULUAN SISTEM AKUNTANSI YANG DIRANCANG DAN DIJALANKAN SECARA BAIK AKAN MENJAMIN DILAKUKANNYA PRINSIP STEWARDSHIP DAN ACCOUNTABILITY DENGAN BAIK PULA.

B. TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SUATU TEORI PERLU DIDUKUNG OLEH BERBAGAI RISET YANG DIDALAMNYA TERDAPAT HIPOTESA-HIPOTESA YANG DIUJI KEBENARANNYA. TEORI MEMILIKI 3 (TIGA) KARAKTERISTIK DASAR, YAITU : KEMAMPUAN UNTUK MENERANGKAN ATAU MENJELASKAN FENOMENA YANG ADA (THE ABILITY TO EXPLAIN). KEMAMPUAN UNTUK MEMPREDIKSI (THE ABILITY TO PREDICT)

3 KEMAMPUAN MENGENDALIKAN FENOMENA (THE ABILITY TO CONTROL GIVEN PHENOMENA) 3 (TIGA) TUJUAN MEMPELAJARI TEORI AKUNTANSI 1. MEMAHAMI PRAKTEK AKUNTANSI YANG SAAT INI ADA. 2. MEMPELAJARI KELEMAHAN DAN KEKURANGAN DARI PRAKTIK AKUNTANSI YANG SAAT INI ADA. 3. MEMPERBAIKI PRAKTIK AKUNTANSI DI MASA DATANG. DISIPLIN ILMU DIKLASIFIKASIKAN DALAM 5 (LIMA) KELOMPOK, YAITU : 1. ILMU MURNI ATAU ABSTRAK (ABSTRACT SCIENCE) MISALNYA : MATEMATIKA. 2. ILMU DESKRIPTIF (GENERAL DESCRIPTIVE SCIENCE) MISALNYA : KIMIA, BIOLOGI DAN SOSIOLOGI

3. ILMU DERIVATIF (SPECIAL DERIVATIVE SCIENCE) TURUNAN DARI ILMU LAIN. MISALNYA BOTANI, ZOOLOGI. 4. ILMU SINOPSIS (SYNOPTIC SCIENCE) TURUNAN DARI ILMU DERIVATIF DAN MERUPAKAN GABUNGAN DARI BERBAGAI ILMU. MISALNYA : AUDITING, GEOGRAFI DAN GEOLOGI. 5. ILMU TERAPAN (APPLIED SCIENCE) DISIPLIN ILMU YANG SECARA KHUSUS TERPISAH DARI DISIPLIN ILMU LAIN, NAMUN BISA JUGA KOMBINASI DARI BERBAGAI PRINSIP YANG DIAMBIL DARI DISIPLIN ILMU LAIN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PRAKTIS ILMU TERSEBUT. MISALNYA : AKUNTANSI.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DIKATAKAN MEMILIKI TEORI YANG MAPAN APABILA MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN. BANGUNAN ILMU TERDIRI ATAS : 1. KONSEP DASAR (BASIC CONCEPT) SEBAGAI LANDASAN ILMU (PHILOSOPHICAL FOUNDATION). 2. POSTULAT. 3. TEORI. 4. KONSEP. 5. PRINSIP. 6. STANDAR. 7. PRAKTEK APLIKASI.

UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK YANG RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN TERDAPAT BEBERAPA KENDALA (CONSTRAINS) YANG DIHADAPI OLEH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. HAMBATAN TERSEBUT ADALAH. 1. OBJECTIVITAS. OBJECTIVITAS MERUPAKAN KENDALA UTAMA DALAM MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG RELEVAN. HAL INI DISEBABKAN ADANYA PERBEDAAN KEPENTINGAN ANTARA MANAJEMEN DAN STAKEHOLDER.

TEORI AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN HARUS MEMILIKI DERAJAT OBJECTIVITAS YANG DAPAT DITERIMA SEMUA PIHAK YANG MENJADI STAKEHOLDER. KONSISTENSI. ADALAH PENGGUNAAN METODE AKUNTANSI YANG SAMA UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN SELAMA BEBERAPA PERIODE BERTURUT-TURUT. TUJUANNYA AGAR LAPORAN KEUANGAN DARI PERIODE YANG BERBEDA DAPAT DIPERBANDINGKAN. 3. DAYA BANDING ADALAH LAPORAN KEUANGAN HENDAKNYA DAPAT DIPERBANDINGKAN ANTAR PERIODE WAKTU DAN DENGAN INSTANSI LAIN YANG SAMA

4. EKONOMIS DIDALAM PENYAJIAN LAPORAN. MANFAAT YANG DIPEROLEH HARUS LEBIH BESAR DARI BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN TERSEBUT. 5. MATERIALITAS. SUATU INFORMASI DIANGGAP MATERIAL APABILA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN.

C. PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. RUANG LINGKUP AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH MELIPUTI PENGUMPULAN DATA, PENGANALISAAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH SEBAGAI SUATU ENTITAS, SERTA PENAFSIRAN HASIL-HASILNYA. MASISI (1978) DALAM GLYM (1993) MENJELASKAN ATURAN DASAR SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASIONAL YANG RELEVAN. 2. PENGKLASIFIKASIAN KEGIATAN OPERASI SECARA TEPAT.

3. ADANYA SISTEM PENGENDALIAN UNTUK MENJAMIN RELIABILITAS. SISTEM PENGENDALIAN MEMILIKI 2 (DUA) KOMPONEN, YAITU : a. KOMPONEN FORMAL PEMBUKUAN BERPASANGAN (DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING) b. KOMPONEN SUBSTANSIAL MEKANISME KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST). 4. MENGHITUNG PENGARUH MASING-MASING OPERASI.

D. STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK STANDAR AKUNTANSI MERUPAKAN PEDOMAN ATAU PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN PELAPORAN KEPADA PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN, SEDANGKAN PROSEDUR AKUNTANSI MERUPAKAN PRAKTEK KHUSUS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN STANDAR. STANDAR AKUNTANSI DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN KONSISTENSI DALAMM PELAPORAN KEUANGAN.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI ANTARA LAIN : 1. STANDAR MEMBERUKAN PEDOMAN TENTANG INFORMASI YANG HARUS DISAJIKAN DALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN, KINERJA, DAN AKTIVITAS SEBUAH ORGANISASI BAGI SELURUH PENGGUNA INFORMASI. 2. STANDAR MEMBERIKAN PETUNJUK DAN ATURAN TINDAKAN BAGI AUDITOR YANG MEMUNGKINKAN PENGUJIAN SECARA HATI-HATI DAN INDEPENDEN SAAT MENGGUNAKAN KEAHLIAN DAN INTEGRITASNYA DALAM MENGAUDIT LAPORAN SUATU ORGANISASI SERTA SAAT MEMBUKTIKAN KEWAJARANNYA.

3. STANDAR MEMBERIKAN PETUNJUK TENTANG KUMPULAN DATA YANG PERLU DISAJIKAN YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI VARIABEL YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN DALAM BIDANG PERPAJAKAN, REGULASI, PERENCANAAN SERTA REGULASI EKONOMI DAN PENINGKATAN EFISIENSI EKONOMI SERTA TUJUAN SOSIAL LAINNYA. 4. HINDARKAN STANDAR YANG OVERLOAD. STANDAR OVERLOAD TERJADI KETIKA a. STANDAR TERLALU BANYAK. b. STANDAR TERLALU RUMIT. c. TIDAK ADA STANDAR YANG TEGAS (RIGID) SEHINGGA SULIT UNTUK MEMBUAT PILIHAN DALAM PENERAPANNYA.

d. STANDAR MEMPUNYAI TUJUAN YANG SIFATNYA UMUM (GENERAL-PURPOSE STANDARDS) SEHINGGA GAGAL DALAM MENYAJIKAN PERBEDAAN KEBUTUHAN ANTARA PARA PENYAJI DAN PENGGUNA. e. STANDAR KURANG SPESIFIK, SEHINGGA GAGAL DALAM MENGIDNTIFIKASI PERBEDAAN ANTARA : 1) ENTITAS PUBLIK DAN ENTITAS NON PUBLIK. 2) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN INTERIM. 3) ORGANISASI BESAR DAN KECIL. 4) LAPORAN KEUANGAN AUDITAN DAN NON AUDITAN. f. PENGUNGKAPAN YANG BERLEBIHAN, PENGUKURAN YANG TERLALU KOMPLEKS, ATAU KEDUA-DUANYA.

d. STANDAR MEMPUNYAI TUJUAN YANG SIFATNYA UMUM (GENERAL-PURPOSE STANDARDS) SEHINGGA GAGAL DALAM MENYAJIKAN PERBEDAAN KEBUTUHAN ANTARA PARA PENYAJI DAN PENGGUNA. e. STANDAR KURANG SPESIFIK, SEHINGGA GAGALALAM MENGIDNTIFIKASI PERBEDAAN ANTARA : 1) ENTITAS PUBLIK DAN ENTITAS NON PUBLIK. 2) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN INTERIM. 3) ORGANISASI BESAR DAN KECIL. 4) LAPORAN KEUANGAN AUDITAN DAN NON AUDITAN.

f. PENGUNGKAPAN YANG BERLEBIHAN, PENGUKURAN YANG TERLALU KOMPLEKS, ATAU KEDUA-DUANYA.

E. TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK. AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI ANGGARAN MENYAJIKAN JUMLAH YANG DIANGGARKAN DENGAN JUMLAH AKTUAL SECARA BERPASANGAN (DOUBLE ENTRY). AKUNTANSI KOMITMEN AKUNTANSI KOMITMEN ADALAH SISTEM AKUNTANSI YANG MENGAKUI TRANSAKSI DAN MENCATATNYA PADA SAAT ORDER DIKELUARKAN. TUJUAN UTAMA AKUNTANSI KOMITMEN ADALAH UNTUK PENGENDALIAN ANGGARAN.

AKUNTANSI DANA (FOUND ACCOUNTING) MASALAH UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI PUBLIK ADALAH PENCARIAN SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA. DANA DIMAKNAI SEBAGAI ENTITAS ANGGARAN DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG TERPISAH. AKUNTANSI KAS (CASH BASIS) AKUNTANSI KAS :PENDAPATAN DICATAT PADA SAAT KAS DITERIMA,DAN PENGELUARAN DICATAT KETIKA KAS DIKELUARKAN. KELEBIHAN CASH BASIS MENCERMINKAN PENGELUARAN YANG AKTUAL, RIIL DAN OBYEKTIF. KEKURANGAN CASH BASIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SUATU KEGIATAN, PROGRAM DAN AKTIVITAS TIDAK DAPAT DIUKUR DENGAN BAIK

AKUNTANSI AKRUAL (ACCRUAL BASIS) AKUNTANSI AKRUAL :PENDAPATAN DICATAT PADA SAAT FAKTUR DIKELUARKAN ,DAN PENGELUARAN DICATAT KETIKA FAKTUR DITERIMA. PENGAPLIKASIAN ACCRUAL BASIS DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA DASARNYA ADALAH UNTUK MENENTUKAN COST OF SERVICES (BIAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK) DAN CHARGING FOR SERVICES (PENENTUAN HARGA PELAYANAN YANG DIBEBANKAN KEPADA PUBLIK.

PERBEDAAN ANTARA AKUNTANSI BERBASIS KAS DENGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 1. BASIS KAS = PENERIMAAN KAS – PENGELUARAN KAS = PERUBAHAN KAS. 2. BASIS AKRUAL = PENDAPATAN (INCOME) – BIAYA-BIAYA = RUGI/LABA (SURPLUS/DEFISIT) 3. PENDAPATAN = PENERIMAAN KAS SELAMA 1 (SATU) PERIODE AKUNTANSI – SALDO AWAL PIUTANG + SALDO AKHIR PIUTANG. 4. BIAYA = KAS YANG DIBAYARKAN SELAMA 1 (SATU) PERIODE AKUNTANSI – SALDO AWAL HUTANG + SALDO AKHIR HUTANG.

AKUNTANSI AKRUAL MEMBEDAKAN ANTARA : 1. PENERIMAAN KAS DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KAS. 2. PENGELUARAN KAS DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYARKAN KAS. OLEH KARENA ITU SISTEM AKRUAL PENDAPATAN DAN BIAYA DIAKUI PADA SAAT DIPEROLEH (EARNED) ATAU TERJADI (INCURRED), TANPA MEMANDAG APAKAH KAS SUDAH DITERIMA ATAU DIKELUARKAN.

SINGLE ENTRY DAN DOUBLE ENTRY ADALAH PEMBUKUAN TUNGGAL. DOUBLE ENTRY ADALAH PEMBUKUAN BERPASANGAN DITUJUKAN UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG AUDITABLE DANTRACEABLE SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN PENGUKURAN KINERJA SECARA LEBIH TEPAT.