LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Advertisements

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
TEMU SILATURAHMI DRD DENGAN MITRA
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
POTENSI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) DI PROVINSI BENGKULU
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
Kapita Selekta IKA UNS 21 November 2015.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
PUSAT STUDI HEWAN TROPIKA Center for Tropical Animal Studies (CENTRAS)
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
ADVOKASI KESEHATAN INTRODUCTION.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
VISI,MISI,DAN TUJUAN SEKOLAH/MADRASAH
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DEWAN PENDIDIKAN DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
STRATEGI KEBIJAKAN.
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
Prodi S3 Kedokteran dan Kesehatan
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
Strategi Pemeranan Akademisi pada keterbatasan sumberdaya
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
(KREATIVITAS DAN INOVASI) KABUPATEN KARANGANYAR
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011 Oleh: Prof. Urip Santoso

Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan Iptek (Sisnas P3 Iptek). Pasal 20 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas P3 Iptek. Untuk mendukung fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah membentuk DRD yang mewakili masyarakat dari unsur kelembagaan iptek di daerahnya.

Tugas Pokok DRD Memberikan masukan kepada Pemda untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemda di bdang iptek. Mendukung Pemda melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain. Mencari solusi dalam menyelesaikan isu-isu strategis dan permasalahan dan kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat Bengkulu. Sebagai mediator antar stakeholders di bidang iptek.

Fungsi & Peran DRD memberikan masukan kepada Pemda berupa pemikiran dalam rangka: a) pemetaan kebutuhan iptek; b) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki; c) menentukan prioritas utama dan perangkat kepentingan permasalahan riset dan iptek; d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek; sebagai gudang pakar, DRD berperan secara aktif untuk: a) mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; b) secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah; sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai: a) kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan iptek; b) pendukung moral untuk mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan.

Fungsi & Peran DRD DRD merupakan inisiator dan akselerator pembangunan iptek yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan iptek di daerah. Sebagai inisiator pembangunan iptek, DRD dapat secara aktif: a) memprakarsai pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya masing-masing daerah; b) melakukan inventarisasi kapasitas dan kapabilitas iptek daerah dan memanfaatkannya untuk pemanfaatan iptek yang merata, efektif dan efisien; serta c) melakukan pemilihan kategori iptek yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam mencari solusi terhadap permasalaahn kritis yang dihadapi daerah.

Fungsi & Peran Sebagai akselerator pembangunan iptek daerah, DRD dapat secara aktif: a) memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah; b) melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan industri di daerah sehingga industri di daerah mampu mengaplikasikan iptek dan meningkatkan kapasitas iptek-nya untuk meningkatkan nilai tambah produk; serta c) mendorong mobilisasi potensi iptek di daerah sehingga pemanfaatan dan penguasaan iptek dapat dilakukan secara optimal untuk mempercepat proses kemandirian daerah.

Sasaran Kegiatan DRD Sasaran kegiatan kerja DRD adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan jalan menyediakan kemudahan bagi: terjadinya konsolidasi sumber daya iptek daerah, terkoordinasinya kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di daerah, terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan penelitian di daerah, terkondisinya pemanfaatan hasil iptek yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan DRD Tahun 2011 Merevisi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah 2011-2015. Menyusun Agenda Riset Daerah 2012-2015 Inventarisasi Kegiatan Riset di Provinsi Bengkulu. Memberikan opini atas suatu isu di Provinsi Bengkulu. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait di bidang iptek. Sosialisasi DRD melalui kunjungan langsung ke enam kabupaten. Sosialisasi DRD melalui media massa (Surat Kabar, TV)

Kegiatan DRD Sosialisasi DRD melalui website Menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholders (Unib, BI, Kadin dll.).

Peningkatan Kualitas Layanan DRD Sosialisasi DRD ke seluruh stakeholders perlu diintensifkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa (internet, TV, Koran dan radio), kunjungan langsung ke stakeholders atau media lainnya. Perlu dikembangkannya koordinasi yang intensif antara DRD dengan instansi terkait, dan dengan DRN. DRD perlu studi banding ke DRD yang telah berhasil, yaitu DRD Sumatera Selatan dan DRD Jawa Tengah.

Peningkatan Layanan Kualitas DRD DRD harus melakukan rapat koordinasi secara rutin, paling sedikit satu bulan satu kali. Perlu dikembangkan upaya sinergi yang konsisten antara Pemda, lembaga riset, perguruan tinggi, industridan masyarakat. Perlu dilakukan pemetaan riset di Provinsi Bengkulu, sehingga bisa dibuat Agenda Riset Daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.  

Rencana kegiatan DRD Tahun 2012 Inventarisasi kegiatan penelitian di Provinsi Bengkulu. Finalisasi Agenda Riset Daerah 2012-2015. Focus Group Discussion tentang Isu-isu strategis di Provinsi Bengkulu (satu kali/bulan). Studi banding ke DRD Sumatera Selatan & Jawa Tengah. Rapat koordinasi dengan DRN (2 x/tahun). Menjalin kerjasama dengan stakeholders di Provinsi Bengkulu.

Rencana Kegiatan DRD Tahun 2012 Publikasi kegiatan DRD ke media massa. Publikasi Jurnal Dewan Riset Daerah Bengkulu. Direncanakan terbit satu kali/tahun. Evaluasi internal program dan kegiatan DRD Bengkulu.