Arah sistem politik indonesia

Government Politics Social Base Attitudes Culture Interests

NEGARA HUKUM MPR-RI MAHKAMAH KONSTITUSI PRESIDEN DPD-RI DPR-RI BPK MA KONTESTASI PEMILU PERS Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan kepentingan Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan kepentingan Sistem multipartai dan Pluralisme perwakilan kepentingan Undang-undang Judicial Review JAMINAN HAK ASASI MANUSIA Rakyat INDONESIA: multietnik, ras, agama, dan lain-lain BERDAULAT

IDE/FILOSOFI: KEBEBASAN PERSAMAAN PROSEDUR KONTESTASI POLITIK PARTISIPASI DEMOKRASI PROSEDURAL MINIMALIS Civil & political liberties PLURALITAS KEINDONESIAAN Partai politik ETNISITAS AGAMA GOLONGAN GENDER KELAS DAERAH LAIN-LAIN

Konsolidasi demokrasi Regularitas: rutinitas dan kesinambungan dalam mekanisme berdemokrasi Semua pihak menikmati manfaat dari mekanisme demokrasi yang dijalankan: output yang adil, transparan, mereduksi ketimpangan

Negara Pembangunan Otoriter Orde Baru Tekanan Keterbukaan Kemerosotan dan Krisis Transisi Demokrasi Merosot Mandeg Mantap Disintegrasi Otokrasi Cacat Berakar Kuat

Prakondisi Sosial dan Ekonomi Konsep Demokrasi Mengakar MK dan Kesbangpol Prov. Jawa Timur 18/09/2018 Prakondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sipil Kenegaraan Hak Sipil Kebebasan Politik C B D E Akuntabilitas Kekuasaan Horizontal Efektif Rezim pemilihan A

Konstitusionalisasi/Amandemen MK dan Kesbangpol Prov. Jawa Timur 18/09/2018 Gejolak Politik Reformasi Liberalisasi-Demokratisasi Konstitusionalisasi/Amandemen Loyal Semi-Loyal Tak-Loyal Efektivitas Defektivitas

Peringkat Ukuran dan sebab-akibat Pengukuran Konsolidasi Demokrasi [Schedler, 2001] Peringkat Ukuran dan sebab-akibat Objek observasi Asumsi penyebab Dasar-dasar perilaku Perilaku yang bisa diobservasi: fakta kontra fakta Institusi bergantung pada aktor. Perilaku masa lalu merupakan alat prediksi Dasar-dasar sikap Perspektif partisipan: strategi, norma, dan persepsi Sikap merupakan alat prediksi perilaku Dasar-dasar struktural Konteks struktural: ekonomi, sosial, dan institusi Konteks (insentif dan halangan) membentuk aktor dan sikap

Dimensi Aspek penilaian Elemen Kondisi Prosedural Aturan hukum (rule of law, output keputusan, dan implementasi berdasa supremasi hukum) Akuntabilitas: vertikal dan horizontal Persamaan dalam penegakan hukum Supremasi negara hukum Independensi lembaga peradilan Informasi Penyebaran nilai demokratis dan liberal Tradisi birokrasi Partisipasi Kompetisi politik Struktur perantara Substansial Hormat terhadap hak dan capaian kebebasan Implementasi progresif persamaan politik, sosial, ekonomi Hak-hak sipil, politik, dan sosial Persamaan formal dan substansial

Dimensi Aspek penilaian Elemen Kondisi Hasil Responsivitas (kapasitas untuk memuaskan rakyat melalui pelaksanaan kebijakan yang sesuai tuntutan rakyat) Kebijakan Pelayanan Distribusi material Produk simbolik Civil society: independen, informatif, terlibat baik Struktur-struktur perantara yang aktif dan membantu