TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Disusun Oleh : Siti Aisah 21309039.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Advertisements

Sengketa Pajak.
Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika Dra. Rahayu Dwisiwi SR, M.Pd.
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
Rencana Penelitian.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG) Disusun oleh : SHINTIANA SALAM.
Presentasi Sidang Tugas Akhir
Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.
PERTEMUAN KE – 6 SURAT KETETAPAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PERTEMUAN 16.
Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan menggunakan Metode Self Assessment System pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tugas Akhir Diajukan.
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pertemuan 11 Penagihan Pajak
PERTEMUAN #8 PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
LINGKUP PENAGIHAN PAJAK
Penagihan Seketika dan Sekaligus
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PENCAIRAN DAN PENAGIHAN PAJAK
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
PENAGIHAN PAJAK.
Materi 11.
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
Materi 14.
“TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PEMBETULAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK, ATAU KARENA JABATANNYA, DIRJEN
SENGKETA PAJAK.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
Juru Sita.
PANDUAN PRESENTASI USULAN PROPOSAL PENELITIAN WORKSHOP PEMASARAN
Materi 11.
SISTIMATIKA PROPOSAL TESIS
PERLAWANAN PAJAK Hafiez Sofyani, SE. M.Sc.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
SENGKETA PAJAK.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Outline Pengertian Standar kelayakan jenis penelitian Prosedur
PERTEMUAN 10.
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada KPP di Kanwil Jawa Barat I ) Indar Yulias
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
TINJAUAN ATAS KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL PADA PT
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
FENOMENA Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa ada masalah di pemeriksaan. Isu kualitas Sistem informasi yang belum optimal dikarenakan.
PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBBP2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)
TAX COLLECTION Penagihan Pajak.
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Disusun Oleh : Siti Aisah 21309039

Latar belakang IDENTIFIKASI MASALAH Adanya Wajib Pajak yang terlambat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak nya setelah batas waktu penyerahan, sehingga dilakukan penagihan pajak daerah sesuai dengan prosedur penagihan pajak daerah. Masih ada wajib pajak yang belum membayar pajaknya padahal sudah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat sejenis lainnya sesuai prosedur pertama.

KAJIAN PUSTAKA Prosedur Pajak Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Surat Teguran Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung KERANGKA PEMIKIRAN Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Wajib Pajak Pajak Self Assesment System Surat Teguran Witholding System Sanksi Administrasi (STP) Tidak melanggar Melanggar Kewajiban Pajak Surat Paksa

METODE PENELITIAN Metode yang digunakan yaitu : Metode Deskriptif Teknik Penentuan Data : - Populasi - Sampel Teknik Pengumpulan Data : - Field Research - Library Research

OPERASIONALISASI VARIABEL Konsep Variabel Indikator Penagihan Pajak Daerah “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.   (Moeljohadi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:197) Prosedur penagihan pajak daerah yaitu dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan Penagihan Seketika dan Sekaligus (Buku Panduan Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung) Penagihan dengan Surat Teguran. Penagihan dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan dengan Surat Paksa. Penagihan dengan Penyitaan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hambatan yang Terjadi dalam Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Upaya atas Hambatan yang Terjadi dalam Prosedur Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. FLOWCHART

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN SARAN

TERIMAKASIH