A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
BIROKRASI.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Sony Maulana S Fakultas Hukum Universitas Indonesia
BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah.
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
Materi: Organisasi Administrasi Negara, Birokrasi, dan Kebijakan Publik Pengajar: DALY ERNI.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEWENANGAN PEMERINTAH
PERIHAL WEWENANG PEMERINTAH
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
KEWENANGAN.
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
NEGARA INDONESIA Indonesia adalah negara HUKUM (RECHTSSTAAT)
KONSEP PERILAKU DAN ORGANISASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGERTIAN HAN.
Pertemuan ke 3 Dosen Pengasuh : M.NOOR FUADI,S.Sos.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Manajemen Pelayanan Publik
UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN JENJANG S1
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara Pertemuan 8-9.
A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
Resista Vikaliana, S. Si. MM
ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara
Patologi Birokrasi.
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
hukum administrasi (negara)
BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009.
Teori Organisasi.
1. Pengertian & Teori Klasik Birokrasi; Konsep Birokrasi Modern
Konsep Dasar Birokrasi
ORGANISASI PENGELOLA SISTEM INFORMASI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Materi HAN Ujian Sisipan I
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
Bila Anda Mencintai Hutan
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
FILSAFAT DAN TEORI MANAJEMEN
Pembagian kerja dan struktur organisasi
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA HAN / OAN A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HAN / OAN PENGERTIAN PRAJUDI ATMOSUDIRDJO: Organisasi adalah bentuk kerjasama antara sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA HAN / OAN ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA TUGAS/FUNGSI: kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang atau badan berkaitan dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya WEWENANG: hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya JABATAN: kekuasaann yang dipangku oleh seseorang atau badan berkaitan dengan tugas yang diberikan negara PEJABAT: orang yang memangku suatu jabatan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HAN / OAN OAN INDONESIA OAN INDONESIA BERSIFAT: TERRITORIAL: negara sebagai organisasi terikat pada wilayah tertentu yang merupakan wilayah yurisdiksi (grondgebied) FUNGSIONAL: negara sebagai organisasi terikat pada fungsi atau tugas tertentu yang menyangkut yurisdiksi fungsional (zakengebied) dan yurisdiksi orang-orang tertentu (personnengebied) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

STRUKTUR ORGANISASI NEGARA DI TINGKAT PUSAT HAN / OAN STRUKTUR ORGANISASI NEGARA DI TINGKAT PUSAT PIMPINAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR LEMBAGA NON DEPARTEMEN http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HAN / OAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN MENTERI SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL STAF AHLI BADAN DAN PUSAT http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

B. BIROKRASI PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id HAN / OAN B. BIROKRASI PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HAN / OAN PENGERTIAN 1. SECARA ETIMOLOGI: terdiri dari 2 kata: bureau (meja atau kantor) dan kratia (pemerintahan) artinya: pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja kerja 2. ARTI BIROKRASI: a. birokrasi sebagai tipe organisasi yang khas b. birokrasi sebagai suatu sistem kerja c. birokrasi sebagai tatanan dan alat kerja organ negara untuk mencapai tujuan organisasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

BIROKRASI SEBAGAI TIPE ORGANISASI YANG KHAS HAN / OAN BIROKRASI SEBAGAI TIPE ORGANISASI YANG KHAS TIPE YANG IDEAL MENURUT MAX WEBER: - kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi - pengorganisasian jabatan berdasarkan hirarkhi - pelaksanaan kegiatan operasional dikendalikan oleh suatu sistem secara konsisten - pejabat yang ideal yang melaksanakan kewajiban dalam semangat formal non pribadi - penempatan kerja didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pembrhentian yang sewenang-wenang - suatu organisasi administrasi nerdasarkan pengalaman yang memenuhi efisiensi tingkat tinggi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

BIROKRASI SEBAGAI SUATU SISTEM KERJA HAN / OAN BIROKRASI SEBAGAI SUATU SISTEM KERJA Merupakan suatu sistem kerja berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan secara formal, menurut prosedur dan peraturan yang berlaku, impersonal, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih atau prasangka http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

BIROKRASI SEBAGAI TATANAN DAN ALAT KERJA ORGAN NEGARA HAN / OAN BIROKRASI SEBAGAI TATANAN DAN ALAT KERJA ORGAN NEGARA Birokrasi tidak menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh atasan atau ditetapkan oleh peraturan. Setiap pejabat dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan dua asas: 1. asas legalitas 2. asas freies ermessen atau diskresi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

CIRI-CIRI BIROKRASI ADANYA PELAKSANAAN PRINSIP2 ORGANISASI HAN / OAN CIRI-CIRI BIROKRASI ADANYA PELAKSANAAN PRINSIP2 ORGANISASI ADANYA PERATURAN YANG BENAR2 DITAATI PERA PEJABAT BEKERJA DENGAN PENUH RASA MEMILIKI PARA PEJABAT TERIKAT OLEH DISIPLIN PARA PEJABAT DIANGKAT BERDASARKAN SYARAT2 YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN ADANYA PEMISAHAN ANTARA URUSAN DINAS DAN URISAN PRIBADI http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

TIPE BIROKRASI BIROKRASI KLASIK BIROKRASI PERILAKU HAN / OAN TIPE BIROKRASI BIROKRASI KLASIK BIROKRASI PERILAKU 1. MODEL NEW BEREAUCRACY 2. MODEL INSITUSI 3. MODEL HUBUNGAN KEMANUSIAAN 4. MODEL PILIHAN PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

PERAN BIROKRAT (APARATUR NEGARA) HAN / OAN PERAN BIROKRAT (APARATUR NEGARA) SEBAGAI MODERNISATOR SEBAGAI KATALISATOR SEBAGAI DINAMISATOR SEBAGAI STABILISATOR SEBAGAI MOTIVATOR http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

PATOLOGI BIROKRASI PERSEPSI DAN GAYA MANAGERIAL PARA PEJABAT HAN / OAN PATOLOGI BIROKRASI PERSEPSI DAN GAYA MANAGERIAL PARA PEJABAT KURANG ATAU RENDAHNYA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PETUGAS TINDAKAN BIROKRAT YANG MELANGGAR NORMA HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU PERILAKU BIROKRAT YANG DISFUNGSIONAL ATAU NEGATIF AKIBAT DARI SITUASI INTERNAL http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

TERAPI PATOLOGI BIROKRASI HAN / OAN TERAPI PATOLOGI BIROKRASI DIPERLUKAN PEMAHAMAN TENTANG PARADIGMA BIROKRASI YANG IDEAL SEBAGAI TOLOK UKUR EFEKTIVITAS KEGIATAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT(TQM) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

C. KEBIJAKAN PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id HAN / OAN C. KEBIJAKAN PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HAN / OAN PENGERTIAN JAMES E. ANDERSON: Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HAN / OAN KLEIJN: TINDAKAN SECARA SADAR DAN SISTEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN SARANA YANG SESUAI DENGAN TUJUAN POLITIK YANG JELAS SEBAGAI SASARAN YANG DIJALANKAN TAHAP DEMI TAHAP http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

HOGWOOD dan GUNN: sebagai label suatu bidang kegiatan tertentu HAN / OAN HOGWOOD dan GUNN: sebagai label suatu bidang kegiatan tertentu pernyataan tujuan umum yang dikehendaki usulan khusus keputusan pemerintah suatu pengesahan formal suatu program suatu keluaran suatu hasil akhir sebuah teori atau model suatu proses http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK HAN / OAN CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK TINDAKAN PEMERINTAH YANG BERTUJUAN MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIBUAT MELALUI TAHAP SISTEMATIS HARUS DAPAT DILAKSANAKAN OLEH UNIT ORGANISASI PELAKSANA HARUS DIEVALUASI SEHINGGA DIKETAHUI BERHASIL ATAU TIDAKNYA PENYELESAIAN SUATU MASALAH http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN HAN / OAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PIMPINAN MERUPAKAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINASI KERJASAMA PROSES TERUS-MENERUS ADANYA PENGATURAN USAHA KELOMPOK SECARA TERATUR ADANYA KONSEP KESATUAN TINDAKAN BERTUJUAN MENCAPAI TUJUAN BERSAMA http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018

EVALUASI KEBIJAKAN ... UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI HAN / OAN EVALUASI KEBIJAKAN ... UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI 1. DUKUNGAN DAN PENOLAKAN DARI LEMBAGA EKSTERNAL 2. KETERSEDIAAN WAKTU DAN SUMBER DAYA YANG CUKUP 3. DUKUNGAN DARI BERBAGAI SUMBER DAYA YANG ADA 4. KEMAMPUAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAN KEPATUHAN TERHADAP KESEPAKATAN DAN TUJUANNYA http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Tuesday, September 18, 2018