PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG TENTANG K3
Advertisements

Oktos EL Asywal PT. Trakindo Utama
PENTINGNYA PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM KERJA
Disusun : WIDIAYANTI SUMINAR, S.Pd.
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA
Penyaji Materi : dr. Sinatra Gunawan, MK3, SpOk
HIGIENE INDUSTRI ( INDUSTRIAL HYGIENE )
KANTIN PERUSAHAAN Keuntungan : Mendapat makanan yg bergizi dan cukup
PERUNDANG-UNDANGAN temu : 2 UU No 1 Tahun 1970,tentang Keselamatan Kerja * untuk mencapai kesejahteraan hidup,meningkatkan produksi dan produktivitas.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI X V ( MINGGU XV ) LISENSI TENAGA KESEHATAN KERJA DAN PELAPORAN KECELAKAAN DAN P.A.K.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja disusun oleh: farah fadillah ade rismana annisa prima hani lestari (1-b kesmas)
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
DASAR-DASAR KESEHATAN KERJA DAN P3K DI TEMPAT KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
Keselamatan dan kesehatan kerja
HIGIENE INDUSTRI ( INDUSTRIAL HYGIENE )
KESEHATAN KERJA.
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
PERUNDANG UNDANGAN BIDANG K3
KESIMPULAN: 1. Sangat perlu dan penting mewujudkan kesepahaman
PERUNDANG-UNDANGAN SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HIGIENE SANITASI PANGAN
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Program Penyehatan Makanan
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
HALIMA TUSSAKDIYAH, S. Pd KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (K3)
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
KANTIN PERUSAHAAN Keuntungan : Mendapat makanan yg bergizi dan cukup
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
HIGIENE SANITASI SEKOLAH
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
Uu k3.
HIGIENE INDUSTRI ( INDUSTRIAL HYGIENE )
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
HIGIENE INDUSTRI ( INDUSTRIAL HYGIENE )
Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang Diperlukan.
KANTIN PERUSAHAAN Keuntungan : Mendapat makanan yg bergizi dan cukup bentuk pengelolaan makanan standart kebutuhan bhn makanan selama bekerja(pedoman kecukupan.
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA

UNDANG – UNDANG UU No. 13 / 2003 (UU KETENAGA KERJA) UU No. 1 / 1970 (KESELAMATAN KERJA) UU No. 3 / 1992 (JAMINAN SOSIAL TK) UU No. 23 / 1992 (TENTANG KESEHATAN)

PERATURAN MENTERI PERMEN PERBURUHAN No. 7 / 1964 tentang : Syarat Kesehatan , kebersihan , penerangan dalam tempat kerja Tidak termasuk : Kapal , pesawat terbang , KA , angkutan umum RS , apotek  DEPKES Tempat kerja dibawah pengawasan departemen angkatan darat , laut , udara , kepolisian

PERATURAN MENTERI PERMEN PERBURUHAN No. 7 / 1964 tentang : Berkaitan : Bangunan dan fasilitas Kakus ( 1 – 15 orang = 1 kakus ) 16 – 30 orang buruh = 2 kakus 61 – 80 = 5 kakus 81 – 100 = 6 kakus Selanjutnya tiap 100 orang 6 kakus

PERATURAN MENTERI PERMEN TK. TRANS DAN KOP. No. PER 01 / MEN / 1976 Kewajiban latihan. hyperkes bagi dokter perusahaan No. PER 01 / MEN / 1979 Latihan. Hyperkes bagi tenaga para medis perusahaan No. 02 / MEN / 1980 Pemeriksaan kesehatan TK dalam penyelenggaraan keselamatan kerja

PERATURAN MENTERI No. PER 01 / MEN / 1981 Tentang kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja No. PER 03 / MEN / 1982 Pelayanan kesehatan kerja

KEPUTUSAN MENTERI Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEPTS 333 / MEN / 1989 TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PAK Dilandasi : UU No.2 / 1951  Kecelakaan kerja UU No.1 / 70 PER No. 02 / MEN / 1980 PER No. 01 / MEN / 1981 PER No. 03 / MEN / 1982

KEPUTUSAN MENTERI Keputusan Menteri No. 147 / MEN / 1989 Pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi jamsostek KEP MEN TK No. 612 / MEN / 1989 Tentang data bahan berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja KEP 51 / MEN / 1999 Nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja

KEPUTUSAN MENTERI KEP 187 / MEN / 1999 Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja

SURAT EDARAN & INSTRUKSI MENTERI Surat Edaran Men. TK, Trans dan Kop. No. 01/Men/1978 tentang nilai ambang batas iklim kerja dan kebisingan. SE No. 02/Men/1978 tentang NAB bahan Kimia SE No. 01 / MEN / 1979 Tentang pengadaan kantin dan ruang makan 50 – 200 orang : meyediakan ruang tempat makan > 200 : menyediakan kantin

SURAT EDARAN & INSTRUKSI MENTERI SE No. 86 / BW / 1989 Tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi TK SE No. 01 / MEN / 1997 Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja Intruksi menteri TK No. INS 2 / M / BW / BK / 1984 Tentang pengesahan APD

SURAT EDARAN & INSTRUKSI MENTERI No. INS 01 / MEN / 1988 Pengawasan pengadaan kantin dan toilet perusahaan No. INS 03 / M / BW / 1999 Pengawasan pengelolaan makanan di tempat kerja

Didalam sanitasi Jasa Boga juga ada peraturan yang mengatur persyaratan kesehatan jasa boga yaitu PERMENKES No. 712/Men.Kes/Per/X/1986 Berbadan Sehat dengan surat keterangan dokter Bebas Penyakit menular Mempunyai kartu pemeriksaan kesehatan