SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Advertisements

PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
SEJARAH PEMIKIRAN DEMOKRASI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Filsafat Pancasila.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
NEGARA KOTA DALAM PEMIKIRAN PLATO
Sejarah Peradaban Lembah Sungai Kuning (Hoang Ho)
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
EKSISTENSI PROFESI DIPANDANG DARI SEGI ETIKA UMUM DAN ETIKA KHUSUS
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
Materi 1 Pengantar.
PEMBAGIAN ILMU ADMINISTRASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien & efektif.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Sistem pemerintahan daerah masa kerajaan nusantara
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
Ruang lingkup antropologi
Definisi Etika Pemerintahan
Teori tentang Rahasia Bank
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
Demokrasi.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
Definisi Etika Pemerintahan
IV. PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien &
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
KERAJAAN HINDU-BUDHA DAN ISLAM
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Era Neolitikum Pertemuan 2
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Definisi Etika Pemerintahan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Sistem Pembinaan PNS Sistem kawan ( Patronage System ) :
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI Siswidiyanto

SEJARAH ialah Cerita tentang Asal Usul, Kejadian dan Peristiwa yang benar benar terjadi pada masa lampau yang telah diberi tafsir ilmu pengetahuan, sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh; Sejarah Administrasi ialah cerita tentang asal-usul administrasi yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan kebenarannya serta penyusunannya menggunakan persyaratan ilmiah.

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI SBG “ SENI “ Adm dpt dipandang sbg seni atau kiat (art), sebab dlm prakteknya adm memerlukan kecakapan atau skill yg dpt dicapai melalui pelatihan, dan di dalamnya ada ruang untuk memakai pertimbangan pribadi. Administrasi sbg Artistic Science juga sebagai Scientific Art (Sondang P. Siagian)

Adm sbg seni sama tuanya dengan peradaban manusia kegiatan administrasi sudah ada sejak adanya kerjasama manusia. Alfred Lepawsky  membagi perkembangan administrasi sebagai seni menjadi 3 (tiga) fase, yaitu: Fase Pra Sejarah yang berakhir pada tahun 1 masehi; Fase Sejarah yang berakhir pada tahun 1886 Masehi; dan Fase Modern, yaitu sejak tahun 1886 sampai sekarang.

FASE PRASEJARAH (21.000 SM – 1 MASEHI) Manusia hidup dalam kebudayaan yg belum mengenal tulisan,  Untuk melacak peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dilakukan melalui bukti-bukti tidak tertulis, yaitu peninggalan-peninggalan masa lalu; Masyarakat pada masa itu telah menjalankan prinsip-prinsip administrasi, walaupun dengan sangat sederhana; Bukti-bukti pelaksanaan administrasi dapat dilacak mulai: Peradaban Mesopotamia; Peradaban Babilonia; Mesir Kuno; Tiongkok Kuno; Romawi Kuno; Yunani Kuno.

I. ADMINISTRASI JAMAN PERADABAN MESOPOTAMIA Bukti sejarah paling kuno tentang penerapan sebagian prinsip-prinsip administrasi didapatkan dari peninggalan peradaban kota Mesopotamia Kuno (terletak di Irak Selatan- 21.000 SM); Prinsip-prinsip Adm. dlm bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, pengangkutan (sungai) telah digunakan; Menggunakan logam sbg alat tukar yg sah yg dpt mempermudah dan memperlancar administrasi perdagangan dan bisnis; Ada kesulitan para ahli dalam menerjemahkan tulisan kuno Mesopotamia.

II. ADMINISTRASI JAMAN PERADABAN BABILONIA Bangsa Amorit (2000 SM) setelah menguasai Mesopotamia telah berhasil membina suatu sistem administrasi terutama bidang teknologi mampu membuat taman tergantung yg konon sampai sekarang belum ada yg menandingi; Telah dibuat aturan di bidang kriminal, hak milik, perdagangan, hubungan keluarga dan perkawinan, dana kesehatan, dan akuntabilitas publik  dikenal “ The Code of Hammurabi ” Pembuktian sistem adm yg ada belum tuntas keterbatasan dlm menafsirkan tulisan kuno yg ada.

III. ADMINISTRASI PADA JAMAN MESIR KUNO Telah banyak perkembangan administrasi yg diketahui; Kerajaan yg beribukota di Memphis (dekat Kairo sekarang) diperintah seorang raja (Fir’aun) yg memerintah dengan kekuasaan mutlak; Telah diatur sistem pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan dan pertanian, termasuk irigasi, dan bidang hukum; Proses administrai dijalankan hanya untuk kepentingan Fir’aun dan keluarganya dan bukan untuk keperntingan rakyat. Piramida yang dibuat oleh sekitar 100.000 orang selama 20 tahun  membutuhkan sistem administrasi yang handal

IV. ADMINISTRASI PADA JAMAN TIONGKOK KUNO Pemerintahan sudah berjalan dengan baik dengan adanya kesatuan perintah, pengaturan, kepemimpinan, kepegawaian dan pendelegasian wewenang; Telah diciptakan sistem administrasi kepegawaian yg menjadi dasar penting dalam prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern, yang dikenal dengan “ merit system “; Terdapat beberapa tokoh penting yang ajaran-ajarannya sampai sekarang memberi sumbangan sangat bernilai dalam perkembangan administrasi sekarang ini, antara lain: Confucius, Chow, Shihlin Hsu, Mo Ti

CONFUCIUS Dikenal sbg ahli filsafat yang ulung, rohaniawan agung, dan administrator besar; Sbg Perdana Menteri telah menyusun “ ketentuan-ketentuan administrasi publik “ (Rule of Publik Administration) yang merupakan kode etik bagi pejabat pemerintah atau administrator pada masa itu; Confucius (Kong Fut Se) mengajarkan agar setiap orang berakhlak yang baik  dijadikan sbg falsafah hidup bagi masyarakat Cina.

CHOW (600-500 SM) The Constitution of Chow 1. Pemerintahan didirikan berdasarkan instrumen organisasi/kelembagaan. 2. Dengan aneka fungsi kelembagaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi jelas. 3. Dengan pengaturan hubungan (fungsional), sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi bersifat kooperatif. 4. Dengan penataan prosedur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien. 5. Dengan formalitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara terlihat solid dan permanen. 6. Dengan pengawasan, sehingga penyelenggaraan negara menjadi bersih. 7. Dengan hukuman, sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dikoreksi. 8. Dengan tata-buku anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa diaudit.

SHIHLIEN HSU  Rule of Public Administration 1. Penguasa dan Para Pimpinan pemerintahan harus memahami secara baik keadaan negeri yang dipimpinnya. 2. Pimpinan Pemerintahan harus menguasai “CARA”, artinya, menggunakan pendekatan terhadap suatu masalah dengan mencari seluas mungkin berbagai pendapat yang beraneka ragam dan berbeda-beda dan dengan melakukan studi yang cermat mengenai beberapa fakta. dilakukan dengan tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga pemecahan masalah bisa dilakukan secara moderat, praktis, dan logis sesuai tuntutan etika jabatan. 3. Semangat pengabdian kepada masyarakat adalah hal yang paling pokok dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Confucius sangat mengecam “ favoritisme” dan “ koncoisme”. 4. Pemerintah harus memajukan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. 5. Penyelenggaraan Adm.Neg. yang baik adalah menciptakan “kesibukan” Menurut Confucius, seni menyelenggarakan pemerintahan adalah memikirkan sekalian urusan pemerintahan tanpa rasa lelah dan melakukannya secara konsisten. 6. Penyelenggaraan Adm. Negara yang baik adalah dengan memilih pejabat-pejabat yang jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan memiliki kapabilitas.

Mo Ti Memperkenalkan pendekatan sistem dalam administrai bisnis; Sbg Perdana menteri yg pertama kali memperkenalkan pandangan politik sosialisme di dunia; Memberikan sumbangan berharga dalam perbaikan administrasi pertanian atau administrasi yang berorientasi pada rakyat.

V. ADMINISTRASI PADA JAMAN ROMAWI KUNO Telah ditemukan sumber-sumber ilmiah penting yg dapat dipelajari dlm bidang administrasi; Seorang filsuf bernama Cicero yg telah menerbitkan bukunya, yaitu: De Officii (The Office) dan De Legibus (The Law) menjelaskan bahwa Pemerintahan Romawi Kuno utk pertama kalinya berhasil memerintah daerah yg sangat luas, meliputi seluruh bagian dunia yg telah mereka ketahui pd waktu itu “System Approach”  Tugas-tugas pemerintahan dibagi dlm departemen-departemen yg disebut “Magistrates” dan dipimpin oleh seorang “Magistrator”.

Romawi Kuno berhasil mengembangkan administrasi militer (karena wilayahnya luas, maka harus memiliki militer yg tangguh untuk mempertahankan wilayahnya); administrasi pajak (karena pemasukan dari pajak yg besar diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemeintahan); dan administrasi perhubungan (untuk menjaga kesatuan wilayah)

VI. ADMINISTRASI JAMAN YUNANI KUNO Sumbangan terbesar pada masa ini adalah dalam hal pengembangan konsep demokrasi (walaupun konsep demokrasi pd masa itu berbeda dengan konsep demokrasi yang berlaku saat ini); Perbedaan konsep demokrasi tsb terletak pada makna “rakyat”. Pada jaman Yunani Kuno, yang dimaksud rakyat adalah mereka yang memiliki syarat-syarat yaitu: 1) pria, 2) dewasa (sdh berusia 21 tahun), 3) lahir di Athena, dan 4) orang tua warna negara Athena. Setiap orang yg tergolong sbg “rakyat” paling tidak sekali dalam hidupnya harus menjadi pegawai negeri tanpa bayaran;

Yunani Kuno telah berhasil menciptakan parlemen pertama di dunia disebut “Dewan Orang-Orang Tua yang Bijaksana”. Urusan-urusan di bidang pertahanan dan keamanan militer diatur tersendiri oleh suatu dewan yang disebut “ Dewan Militer”.

MATUR NUWUN...