Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
ONTOLOGI ILMU POLITIK  .
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Disarikan dari Siregar & Samadhi
MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH Kuliah ke 3.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN PARTISIPATIF
Strategi Pembangunan Nasional:
STANDAR UMUM PEMERIKSAAN
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE.
TOPIK JUDUL DAN MASALAH PENELITIAN
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DESENTRALISASI KESEHATAN
Kebijakan Kesehatan.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Strategi Pembangunan Nasional:
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Kebijakan Kesehatan.
Good Governance Etika Bisnis.
Pendekatan Partisipasi
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
ISU KEBIJAKAN DAN AGENDA SETTING
DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK Prof. Dr. Suratman Nur, M.Si
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
PERANAN-PERANAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
Pelaksanaan Solusi Bisnis & Pengelolaan Perubahan
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Pengertian Kebijakan Publik
Disarikan dari Siregar & Samadhi
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PERENCANAAN PARTISIPATIF
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Oleh : Drs. Suhaimi Syukur
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Evaluasi Kebijakan Publik
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
Pengaruh Faktor-Faktor Non-Rasional Dalam Pengambilan Keputusan
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
WELCOME … KPP students 9/21/2018.
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Fungsi Kontrol (Monev) pada Proses Pengembangan Kebijakan
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan

Terminologi Publik Umum, Masyarakat, Pemerintah Kebijakan Politik Keputusan Hukum

Pengertian Kebijakan Publik Program yang telah memperhitungkan nilai2 tujuan dan prakteknya (Laswel dan Kaplan, 1950) Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu (Fredrich, 1963) Tindakan yang diambil oleh pemerintah (Sharkansky, 1970) Pilihan pemerintah, untuk melakukan atau tidak (Dye, 1975) Tindakan pemerintah dengan nyata dan penjelasan alasannya (Simeon, 1976) Sekumpulan keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik untuk mencapai tujuan dalam situasi yang khusus, dimana keputusan2 tsb prinsip merupakan kekuasaan bagi aktor2 tersebut untuk mencapainya (Jenkins, 1978) Kebijakan yang dibuat oleh badan2 dan pejabat2 pemerintah (Anderson, 1984) Tindakan segera atau sedang dilaksanakan yang dipilih oleh otoritas pemerintah/publik dalam rangka mengatasi masalah/hubungan antar kumpulan masalah (Pal, 1987)

Masalah Publik Masalah publik merupakan suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan Masalah akan menjadi masalah kebijakan bila masalah tersebut diartikulasikan Masalah publik merupakan masalah yang berdampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang2 yg tidak secara langsung terlibat Jika masalah publik mendapat dukungan dari masyarakat dan kelompok2 yang berkepentingan dengan masalah tersebut mengorganisasikan diri, maka kemungkinan besar masalah tersebut menjadi agenda pemerintah

Keputusan Publik Keputusan merupakan sesuatu yang ditetapkan sesudah mempertimbangkan/ memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan ybs Ketetapan merupakan sikap atau langkah terakhir yang harus dilaksanakan Keputusan publik adalah hasil akhir yang telah ditetapkan sesudah mempertimbangkan/ memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan ybs yang harus dilaksanakan oleh orang banyak/publik/masyarakat/pemerintah

Proses Pengambilan Keputusan Publik Secara Teknokratis Yg berperan  tenaga ahli dan pemerintah Asumsi  tenaga ahli dan pemerintah punya keahlian, sementara masyarakat emosional Evaluasi  efisiensi dan rasionalitas Secara Demokratis Yg berperan  seluruh stakeholder Asumsi  masyarakat terkena dampak dan suara masyarakat menentukan putusan publik Evaluasi  Keterjangkauan proses dan tanggapan pihak terkena dampak

Permasalahan Keputusan Publik di Indonesia (Winarso dkk, 2002) Perumus perencanaan pembangunan hanya terbatas pada institusi pemerintah Prioritas tidak berdasarkan rencana jangka panjang namun berdasarkan ketetapan KaDa dan DPR/D Pembangunan di daerah terganggu oleh kebijakan dan keputusan pemerintahan yang lebih tinggi/luas Kurang akurat dan validnya data yang tersedia untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan Tidak terfasilitasinya potensi masyarakat (umum dan swasta) dalam perencanaan Pembangunan

Pergeseran Pengambilan Keputusan Publik Secara Teknokratis  Secara Demokratis Latar Belakang Kekecewaan terhadap sistem yang ada (teknokratis) Keputusan tidak aspiratif atau partisipatif Tuntutan peranan publik dalam proses pengambilan keputusan

Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Merupakan suatu kesepakatan para pakar dalam proses berfikir yang menjadi dasar dalam pengembangan keilmuan. Top down Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang di atas atau dipusat, di bawah atau di daerah berperan untuk menjabarkan atau menerapkan keputusan Bottom Up Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang berkepentingan (stake holder)/ di bawah/ di daerah. di atas/pusat/pengelola berperan manjadi fasilitator

Penerapan Paradigma Persyaratan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan: Top down Pengambil keputusan harus berorientasi pada kepentingan publik Sistem pengawasan baik oleh lembaga yang berwenang Hukum harus menjadi supremasi Bottom Up Sistem pengelolaan (pemerintahan) yang demokratis Pemahaman masyarakat relatif homogen Transparan