PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK-POKOK PIKIRAN LDII 2014
Advertisements

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
KI kd/indikator materi pustaka
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pendidikan Pancasila.
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
4 PILLAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
Impeachment atau Pemakzulan
Uud dasar negara republik indonesia
PERUBAHAN KONSTITUSI
Politik Luar Negeri Indonesia
Hak atas Kebebasan Pribadi
Pengantar Problem UUD 1945 : - Dasar fundamental negara -Substansi - batang tubuh Permusyawaratan vs keputusan dg ‘suara terbanyak’ Presiden penyelenggara.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Wawasan Kebangaan dan Nasionalisme Indonesia
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
PEMILIHAN UMUM.
Jenis, Hierarki & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
Konstitusi & Rule of Law
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Sistem Pemerintahan Indonesia
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-11
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM UUD 1945
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Ketanegaraan Indonesia
Unggul Profesional Islami
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT Direktorat Pembelajaran.
Transcript presentasi:

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Problem dan Upaya Solusinya HERI SANTOSO PSP UGM Dipresentasikan dalam Kajian “Negara Pancasila sebagai Dâr Al-‘Ahdi Wa Al-Syahâdah: Perspektif Teologis dan Ideologis” PP Muhammadiyah, Di UMY, 10 Juni 2016 Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Apakah Pancasila sudah dijadikan dasar negara? Pengantar Apakah Pancasila sudah dijadikan dasar negara? Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Bahan renungan (1) NKRI masih menghadapi masalah besar dalam hal : Hasil Kongres Pancasila VIII di UGM, 31 Mei-1 Juni, butir 5-12 intinya NKRI masih menghadapi masalah besar dalam hal : kedaulatan beragama, kedaulatan pangan, energi, ilmu dan teknologi, kemaritiman, kepariwisataan, dll Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Hasil Kongres Pancasila VIII di UGM, 31 Mei-1 Juni, butir 13 menyebutkan... “Nilai Pancasila harus didirikan dan ditegakkan, bingkai yang dapat mendirikan dan menegakkan adalah UUD 1945, budaya, dan pencegahan intervensi asing. Penurunan penghayatan nilai- nilai Pancasila by design diawali dengan cara mengubah UUD 1945 menjadi UUD hasil amandemen Tahun 2002 yang keblabasan, terlalu bebas dan tidak ada kontrol perubahan.” Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Hasil Kongres Pancasila VIII di UGM, 31 Mei-1 Juni, butir 14 menyebutkan... Kepentingan 'ego sektoral' dan golongan menyebabkan pengelolaan negara tumpang tindih. Rekruitmen anggota dewan yang terpilih dari partai tidak menunjukkan kriteria yang jelas agar kompeten. Kekuasaan hari ini menghasilkan kepemimpinan yang digerakkan kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan negara. Bidang ekonomi, penyelenggaraannya dikuasai oleh sistem “makelaran”. Negara Indonesia yang belum kuat “didesain” agar setelah tidak kuat dilakukan intervensi internasional. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Intervensi internasional itu berupa: (1)Narkoba, korbannya lebih hebat dari teroris. Ada 5,6 juta orang kecanduan narkoba dan 56 mati karenanya. (2) Demoralisasi, degradasi mental bangsa dengan alasan HAM (pornografi, sex di luar nikah, isu LGBT dll). HAM berdasar Pancasila dipinggirkan diganti dengan HAM menurut pemikiran barat yang pada dasarnya beraliran sekulerisme dan atheisme. Inilah yang tentunya bertentangan dengan Pancasila. Komisi PBB dikelilingi dan didanai oleh lembaga internasional dan sponsor yang selalu memusuhi HAM Pancasila. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Intervensi internasional itu berupa: (3) Terorisme, intervensi teroris didanai organisasi trans nasional. (4) Korupsi, di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis, melanda semua lapisan, dan mengurangi daya kekuatan negara untuk membangun kesejahteraa rakyat. Ditengarai ada 360 kepala daerah dari 510 kabupaten/kota yang bermasalah dengan korupsi. Tidak ada partai politik yang terbebas dari korupsi. (5) Perang persepsi dan media, kekuatan internasional telah berhasil menyusup keseluruh lapiran masyarakat Indonesia dalam hal membentuk persepsi rakyat Indonesia.... media nasional tidak mampu menjadi media yang mencerahkan bangsa.. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Masalah lain: Pasca Amandemen UUD 1945 atau Era Reformasi, Legislator kita “terlalu banyak memproduksi UU”, bahkan disinyalir “mabuk Undang-Undang” Contoh: Pasca Reformasi (1997-2011) telah diproduksi 426 UU, yang diperkarakan di MK, 102, yang dinyatakan gugur beberapa pasal dan ayat 37 UU, yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali 5 UU (Santoso, dkk., 2011). Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Intinya.... 1. Ada masalah besar dengan UUD NRI pasca amandemen 2. Ada ancaman besar terhadap kedaulatan NKRI 3. Ada masalah besar implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Beberapa pertanyaan sebagai pengantar diskusi 1. Apakah kita perlu meninjau ulang UUD NRI hasil amandemen? Dengan segala macam resikonya? 2. Apakah ancaman terhadap kedaulatan bangsa ini kita biarkan begitu saja tanpa ada upaya serius untuk mengatasinya? 3. Apakah tradisi memproduksi UU sebagai target kinerja DPR harus terus dilaksanakan tanpa menjadikan Pancasila sebagai dasar pertimbangannya? Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Sumbangan Pemikiran (1) “UUD NRI Hasil Amandemen” UUD NRI hasil amandemen perlu ditinjau ulang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, - beberapa pasal dan ayat mendasar perlu dikaji ulang, terutama terkait dengan kedaulatan rakyat, HAM, dan masalah perekonomian. - peninjauan ulang memang menjadi kewenangan MPR, tetapi kajiannya lebih baik diserahkan kepada lembaga independen yang kredibilitasnya diakui, dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat, jika perlu dapat diadakan referendum. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Sumbangan Pemikiran (2) “Ancaman Kedaulatan NKRI” Pancasila harus benar-benar ditegakkan secara konsisten sebagai dasar negara, +++ Pancasila dikembangkan sebagai... ideologi, pandangan hidup, dan dasar orientasi pengembangan ilmu Bagi para penyelenggara negara dan warga negaranya. sebaik apapun peraturan perundang-undangan, ujung- ujungnya tergantung pada iktikad baik penyelenggara negara Fendy Suhariadi - Psikologi Unair

Sumbangan Pemikiran (3) “Fenomena Mabuk/Kecanduan Undang-Undang” Perlu menata ulang paradigma ilmu hukum yang digunakan untuk memproduksi UU, ilmu hukum yang dimaksud adalah ilmu hukum (berparadigma) Pancasila, bukan ilmu hukum lain... produk hukum yang telah dihasilkan pasca reformasi, agar... - sejalan dengan nilai-nilai Pancasila - tidak tumpang tindih dan saling bertentangan - perlu klasifikasi antara UU pokok dengan UU turunannya. Fendy Suhariadi - Psikologi Unair