Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual TOT Narasumber Sosialisasi SAP Akrual

Dasar Hukum PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

KOMPONEN LK Berbasis Akrual Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan www.ksap.org 21/09/2018

Laporan Realisasi Anggaran PSAP 02 tentang LRA Berbasis Kas LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CALK. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CALK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CALK.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS-PSAP 02 CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL AKUNTANSI PENDAPATAN Pengecualian asas bruto – Tidak ada pengecualian. AKUNTANSI SILPA/SIKPA SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca – Ekuitas Dana Lancar AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA Pengecualian asas bruto - Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. (Par 25) SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan SAL. (Par 62)

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS-PSAP 02 CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi --Tidak disajikan dalam LRA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 NO. URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 1 PENDAPATAN   2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xx 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) xxxx 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

34   35 BELANJA 36 BELANJA OPERASI 37 Belanja Pegawai xxx xx 38 Belanja Barang 39 Bunga 40 Subsidi 41 Hibah 42 Bantuan Sosial 43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) xxxx 44 45 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah 47 Belanja Peralatan dan Mesin 48 Belanja Gedung dan Bangunan 49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 51 Belanja Aset Lainnya 52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) 53 54 BELANJA TAK TERDUGA 55 Belanja Tak Terduga 56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) 57 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) 58 59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) 66 67 SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) 68

69 PEMBIAYAAN   70 71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 Penggunaan SiLPA xxx xx 73 Pencairan Dana Cadangan 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 84 Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) xxxx 85 86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 87 Pembentukan Dana Cadangan 88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) PEMBIAYAAN NETO (84 - 92) 95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93) Xxxx

Laporan Perubahan SAL Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: SAL awal; Penggunaan SAL; SILPA/SIKPA tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain; SAL Akhir. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP SAL dalam CALK.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO URAIAN 20X1 20X0   1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) 3 Subtotal (1 - 2) 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5 Subtotal (3 + 4) 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7 Lain-lain 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional ; Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional; Pos luar biasa; Surplus/defisit-LO. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam LO jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS HUBUNGAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit PP 24/2005 CTA Opsional LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas akhir Ekuitas awal Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 13

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan/Beban yg bukan merupakan operasi biasa Tidak diharapkan sering/rutin terjadi Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs Sifat & jumlah diungkap dalam CalK Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Hak pemerintah Diakui sebagai penambah ekuitas Dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan Tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional) Beban (dari kegiatan operasional) Pos Luar Biasa Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit LO Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan

AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau Pada saat pendapatan direalisasi . Berdasarkan azas bruto Pengakuan Pencatatan Pendapatan LO Pengungkapan Klasifikasi Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Menurut sumber pendapatan

AKUNTANSI BEBAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Menurut klasifikasi ekonomi Penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi Saat timbul kewajiban Terjadinya konsumsi aset Terjadinya penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa . Pengakuan Pencatatan Beban LO Pengungkapan Klasifikasi Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx 4 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%)   KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

34   35 BEBAN 36 Beban Pegawai xxx 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 49 50 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48) 51 52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 54 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 55 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 56 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 57 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 58 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) 59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) 60 61 POS LUAR BIASA 62 Pendapatan Luar Biasa 63 Beban Luar Biasa 64 POS LUAR BIASA ( 62-63) 65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64)

Laporan Perubahan Ekuitas LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir.; Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CALK.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO URAIAN 20X1 20X0   1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 6 LAIN-LAIN 7 EKUITAS AKHIR

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

ISI SINGKAT NERACA DAERAH Cash Towards Accrual Aset Lancar Kas dan Setara Kas 100 Investasi Jangka Pendek 200 Piutang 300 Persediaan 200 Jumlah Aset Lancar 800 Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang 200 Aset Tetap 400 Dana Cadangan 500 Aset Lainnya 100 Jumlah Aset Non Lancar 1.200 Jumlah Aset 2.000 Kewajiban Jangka Pendek 50 Kewajiban Jangka Panjang 600 Jumlah Kewajiban 650 Ekuitas Ekuitas Dana Lancar 800 Ekuitas Dana Investasi 700 Ekuitas Dana Cadangan 500 Jumlah Ekuitas 1.350 Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2.000

Neraca Basis Kas Menuju Akrual Idealnya sudah menerapkan Penyusutan sebagaimana diatur pada PSAP dan Bultek CTA Sudah Memperhitungkan Penyisihan Piutang Sudah Melakukan Penyusutan/Amortisasi Sudah Melakukan Penyesuaian pada Pos-pos Neraca Ekuitas pada Neraca CTA merupakann pasangan dari Pos Aset/Kewajiban Neraca Basis Akrual Ekuitas pada Neraca merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Kondisi LK Pemda dan Langkah korektif SAAT ini: Sudah melakukan akrualisasi pos-pos neraca-> tidak perlu menghitung dampak kumulatif perubahan basis akuntansi Belum melakukan akrualisasi pos-pos neraca Langkahnya: Jika belum melakukan akrualisasi, maka yang mungkin dilakukan: Melakukan perhitungan dampak kumulatif perubahan basis akuntansi terhadap pos-pos neraca yang memerlukan akrualisasi. Hasil penghitungan dampak kumulatif akrualisasi pos neraca untuk tahun-tahun sampai dengan 2014 disajikan pada LPE dan diungkapkan pada CALK. Sesuai PSAP 10 par 42.

Neraca Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas;  PSAP 01, 03 investasi jangka pendek;  PSAP 06 piutang pajak dan bukan pajak;  Bultek 16 persediaan;  PSAP 05 investasi jangka panjang;  PSAP 06 aset tetap;  PSAP 07, 08, Bultek 15, 17 kewajiban jangka pendek;  PSAP 09 kewajiban jangka panjang;  PSAP 09 ekuitas. PSAP 01 Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan dalam Neraca jika SAP mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan.

ISI SINGKAT NERACA DAERAH BASIS AKRUAL Aset Lancar Kas dan Setara Kas 100 Investasi Jangka Pendek 200 Piutang 300 Persediaan 200 Jumlah Aset Lancar 800 Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang 200 Aset Tetap 400 Dana Cadangan 500 Aset Lainnya 100 Jumlah Aset Non Lancar 1.200 Jumlah Aset 2.000 Kewajiban Jangka Pendek 50 Kewajiban Jangka Panjang 600 Jumlah Kewajiban 650 Ekuitas 1.350 Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2.000

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0   No. Uraian 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Kas di Bendahara Penerimaan 7 Investasi Jangka Pendek 8 Piutang Pajak 9 Piutang Retribusi 10 Penyisihan Piutang (xxx) 11 Belanja Dibayar Dimuka 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 18 Piutang Lainnya Xxx 19 Persediaan 20 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 21   22 INVESTASI JANGKA PANJANG 23 Investasi Nonpermanen 24 Pinjaman Jangka Panjang xxx 25 Investasi dalam Surat Utang Negara 26 Investasi dalam Proyek Pembangunan 27 Investasi Nonpermanen Lainnya 28 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) 29 Investasi Permanen 30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Investasi Permanen Lainnya 32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) 33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) 34 35 ASET TETAP 36 Tanah 37 Peralatan dan Mesin 38 Gedung dan Bangunan 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 40 Aset Tetap Lainnya 41 Konstruksi dalam Pengerjaan 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) 44

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 45 DANA CADANGAN   46 Dana Cadangan xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran 51 Tuntutan Ganti Rugi 52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 53 Aset Tak Berwujud 54 Aset Lain-Lain 55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) 56 57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) xxxx 58 59 KEWAJIBAN 60 61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 63 Utang Bunga 64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 65 Pendapatan Diterima Dimuka 66 Utang Belanja 67 Utang Jangka Pendek Lainnya 68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) 69

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 59 KEWAJIBAN   60 61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx 63 Utang Bunga 64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 65 Pendapatan Diterima Dimuka 66 Utang Belanja 67 Utang Jangka Pendek Lainnya 68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) 69 70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 71 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 72 Utang Dalam Negeri - Obligasi 73 Premium (Diskonto) Obligasi 74 Utang Jangka Panjang Lainnya 75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) 76 JUMLAH KEWAJIBAN (68+75) 77 78 EKUITAS 79 80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79) xxxx

LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03

LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Diperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Definisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dalam bagian definisi Definisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam paragraf PSAP Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas (PSAP 03 par 9, PP 71/2010)

LAPORAN ARUS KAS Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas: operasi, KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas: operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan Termasuk Investasi dan Divestasi aset keuangan non anggaran (PSAP 03par 14, PP 24/2005) investasi, pendanaan dan transitoris (PSAP 03 par 15, PP 71/2010)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung   (Dalam Rupiah) No. Uraian 20X1 20X0 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pajak Daerah XXX 4 Penerimaan Retribusi Daerah 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 15 Penerimaan Hibah 16 Penerimaan Dana Darurat 17 Penerimaan Lainnya 18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 19 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) 20 Arus Keluar Kas 21 Pembayaran Pegawai 22 Pembayaran Barang 23 Pembayaran Bunga 24 Pembayaran Subsidi 25 Pembayaran Hibah 26 Pembayaran Bantuan Sosial 27 Pembayaran Tak Terduga 28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung   (Dalam Rupiah) No. Uraian 20X1 20X0 34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi   35 Arus Masuk Kas 36 Pencairan Dana Cadangan XXX 37 Penjualan atas Tanah 38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 41 Penjualan Aset Tetap 42 Penjualan Aset Lainnya 43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) 46 Arus Keluar Kas 47 Pembentukan Dana Cadangan 48 Perolehan Tanah 49 Perolehan Peralatan dan Mesin 50 Perolehan Gedung dan Bangunan 51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 52 Perolehan Aset Tetap Lainnya 53 Perolehan Aset Lainnya 54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) 57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) 58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 59 60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 69 Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung   (Dalam Rupiah) No. Uraian 20X1 20X0 70 Arus Keluar Kas   71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX 72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 80 Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) 81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80) 82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 83 Arus Masuk Kas 84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 85 Jumlah Arus Masuk Kas (84) 86 87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 88 Jumlah Arus Keluar Kas (87) 89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87) 90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) 91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91) 93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 94 Saldo Akhir Kas (92+93)

Komparasi Laporan Keuangan 2015 No Laporan Keuangan Komparasi Keterangan 1 Laporan Realisasi Anggaran Ya,, 2015 dan 2014 Basis CTA ada 2 Laporan Perubahan SAL Tidak Basis CTA tidak ada 3 Laporan Operasional 4 Laporan Perubahan Ekuitas 5 Neraca Ya, 2015 dan 2014 6 Laporan Arus Kas 7 Catatan Atas Laporan Keuangan Menyesuaikan

Catatan Atas Laporan Keuangan CALK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan LPE. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas LK, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA Ketentuan Umum Tujuan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar Ketentuan Lain-lain

Transaksi Transitoris LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LRA 1 4 7 Belanja LRA SAL C A L K **) Transfer Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO LPE Beban Kas & Setara Kas Kebijakan Akt & SAPD Permen dagri 64/2013 Piutang Persediaan 3 Investasi Jangka Panjang Neraca Aset Tetap & Penyusutan 6 LAK Dana Cadangan Aset Lainnya Transaksi Transitoris Kewajiban *) Koreksi Kesalahan **) Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan ***)

Aset Tetap & Penyusutan LAPORAN KEUANGAN SKPD 1 5 C A L K Pendapatan-LRA LRA Belanja Pendapatan-LO 2 4 LO LPE Beban PP 71/2010 Permendagri 64/2013 Kas & Setara Kas Piutang Persediaan 3 Neraca Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda

TRANSAKSI AKRUAL

TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI AKRUAL Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan Beban Penyisihan piutang Transaksi belanja modal dan pembiayaan langsung ke pos dalam neraca

PENYESUAIAN KAS - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja dan Beban LRA LO LRA LO Belanja Sekaligus Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

TRANSAKSI KAS Beberapa transaksi kas yang bukan transaksi akrual Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja  LRA Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual  sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut  retribusi Beberapa transaksi kas yang bukan transaksi akrual Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang

ANGGARAN - SKPD Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat penetapan anggaran. Jurnal ini tidak harus secara formaal dibuat. Tanggal 1 Januari 20X5 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD A untuk tahun 20X5 adalah Rp500.000.000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp650.000.000. Tanggal Finansial Anggaran 2 Jan 20x5 Estimasi Pendapatan Estimasi SAL Aproriasi Belanja 500.000.000 150.000.000 650.000.000

PENDAPATAN Pendapatan yang diterima akan diakui sebagai pendapatan ketika kas sudah diterima – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain. Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar  akan diakui sebagai piutang. Pada tanggal 1 Juni 20X2 diterima pendapatan pajak sebesar 300.000.000. Pada 31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Kas Pendapatan pajak – LO 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan – LRA 31 Des Piutang Pajak 50.000.000 Tidak dicatat

PENDAPATAN - SKPD Tanggal 28 Mei 20X5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Bulan sebesar Rp50.000.000 Tanggal 10 Juni 20X5 Hotel Bulan membayar pajak hotel ke SKPD Tentram Rp50.000.000. Tanggal 11 Juni 20X5 Bendahara Penerimaan SKPD Aman menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20X5 Piutang pajak hotel Pendapatan LO 50.000.000 - 10 Juni 20X5 Kas di Bendahara Penerimaan Perubahan SAL Pendapatan pajak hotel - LRA 11 Juni RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan

PENDAPATAN - SKPD Tanggal 29 Mei 20X5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hiburan atas Bioskop71 sebesar Rp400.000.000 Tanggal 14 Juni 20X5 Bioskop71 membayar pajak hiburan ke kas daerah Tentram Rp360.000.000. Tanggal 30 Juni 20X5 masih terdapat saldo piutang pajak hiburan Rp 40.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20X5 Piutang pajak hiburan Pendapatan pajak hiburan - LO 400.000.000 - 14 Juni 20X5 RK PPKD Piutang pajak hiburan 360.000.000 Perubahan SAL Pendapatan pajak hiburan - LRA 14 Juni PPKD Kas RK SKPD

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Des. 20X2 Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 250 Jt. Pendapatan tahun 20X2 Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20X2 51

PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 250.000.000. Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20X3 Pada 31 Desember 20X2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20X2 sebesar 500.000.000 berbunga 6%, jangka waktu 3bulan, jatuh tempo 1 Februari 20X3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO 250.000.000 Tidak dicatat Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO 5.000.000 1 Feb 20X3 Kas Perubahan SAL Pendapatan Pajak-LRA 7.500.000 2.500.000 Pendapatan bunga- LRA

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA  AKRUAL Pendapatan LRA tahun berjalan -/- Piutang awal periode +/+ Piutang akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan atau – penurunan piutang   20X5 20X4 Pendapatan LO Pendapatan LRA 300.000 Piutang 25.000 20.000 5.000 kenaikan Pendapatan LRA + kenaikan piutang 305.000   20X5 20X4 Pendapatan LO Pendapatan LRA 800.000 Piutang 50.000 80.000 30.000 penurunan Pendapatan LRA – penurunan piutang 770.000

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. Contoh: Pajak / Retribusi Diterima Dimuka  Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pembayaran 1 Juli 20X2 Rp. 100 Jt. Des. 20X2 Des. 20X3 Berakhir 30 Jun 20X4 25 Jt. 50 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20X4 18 bulan sebagai : Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); Pengurang Pendapatan Akrual 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” 12 bulan pendapatan 20X3, 6bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20x4 55

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20X2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20x2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO 100.000.000 Perubahan SAL Pendapatan – LRA 31 Des Pendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO 25.000.000 Tidak dicatat

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA  AKRUAL Pendapatan LRA tahun berjalan +/+ Pendapatan diterima dimuka awal -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka + penurunan pendapatan diterima dimuka   20X2 20X1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 400.000 Pendapatan diterima dimuka 30.000 10.000 (20.000) kenaikan Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka 380.000   20X2 20X1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 600.000 Pendapatan diterima dimuka 50.000 90.000 40.000 penurunan Pendapatan LRA + penurunan pendapatan diterima dimuka 640.000

PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20X2 diterima uang jaminan sebesar 20.000.000. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20x2 Kas Utang jaminan 20.000.000 tidak dicatat 31 Des Pendapatan – LO Perubahan SAL Pendapatan – LRA

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA  AKRUAL Pendapatan LRA tahun berjalan -/- Piutang awal periode +/+ Piutang akhir periode +/+ Pendapatan diterima dimuka awal -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka   20X2 20X1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 300.000 Piutang 25.000 20.000 5.000 kenaikan Pendapatan diterima dimuka 10.000 14.000 (4.000) penurunan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka 309.000

PENDAPATAN BUKAN KAS Pendapatan LO meliputi pendapatan yang diterima bukan dalam bentuk kas, misalnya Hibah dalam bentuk barang Hibah dalam bentuk jasa yang dapat diukur dengan andal. Pendapatan bukan kas, akan diakui sebagai pendapatan LO namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA. Klasifikasi pendapatan mengikuti kententuan dalam kontrak pemberian barang/jasa dan bagan akun entitas. Untuk hibah dalam bentuk jasa, harus dipastikan bentuk dari jasa tersebut (terukur) dan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan kinerja misal jasa perawatan gedung, jasa sewa gedung, jasa tenaga dokter.

PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20X2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai 420.000.000 beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar 10.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Jan 20X2 Kendaraan Pendapatan hibah 420.000.000 Tidak dicatat Beban Pemeliharaan 10.000.000

BEBAN Beban akan diakui pada saat terdapat bukti transaksi beban telah terjadi. Biasanya terkait dengan bukti pembayaran. Belanja yang dibayarkan dapat seluruhnya menjadi beban namun ada juga belanja yang pada akhir tahun masih belum dimanfaatkan sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian Pada 2 Juni 20X2 dibayar beban barang (pembelian ATK) 30.000.000. Pada 31 Desember masih ada persediaan 2.000.000 Pada 30 Juni 20X2 dibayar gaji sebesar 300.000.000 Pada 1 Juli 20X2 diayar sewa ruang sebesar 200.000.000 untuk masa sewa dua tahun. Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Persediaan Kas 30.000.000 Belanja Barang Perubahan SAL 31 Des Beban Barang 28.000.000 Tidak dicatat 30 Juni Beban Gaji Pegawai 300.000.000 Belanja Gaji Pegawai 1 Juli Sewa dibayar dimuka 200.000.000 Belanja Sewa Beban sewa 50.000.000

BEBAN - SKPD Tanggal 15 Februari 20X5 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp25.000.000 kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama PPK SKPD menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Februari 2015 BUD menerbitkan SP2D UP. Tanggal 20 Februari 20X5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp500.000. Tanggal 25 April 20X5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp2.500.000 Tanggal 28 Februari 20X5 BUD menerbitkan SP2D LS Gaji Pokok sebesar Rp215.000.000. Tanggal Finansial Anggaran 16 Feb 20X5 Kas di Bend. Pengeluaran RK PPKD 25.000.000 - 20 Feb 20X5 Beban makan dan minum rapat Kas di Bendahara Pengeluaran 500.000 Belanja makan minum rapat Perubahan SAL 25 Feb 20X5 Persediaan 2.500.000 Belanja barang 28 Feb 20X5 Beban Gaji Pokok 215.000.000 Belanja Gaji Pokok

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Contoh: Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar Belanja lainnya yang masih harus dibayar

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Des. 20X2 Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 150 Jt. Beban tahun 20X2 Diakui sebagai beban pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20X2 65

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar 20.000.000 yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20X3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Beban barang/jasa Beban yang masih harus dibayar 20.000.000 Tidak dicatat 1 Mar 20X3 Kas Belanja barang/jasa Perubahan SAL

BEBAN LO CTA  AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode Beban LO = Beban LRA – penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar.   20X2 20X1 Beban Belanja pegawai 500.000 Beban yang masih harus dibayar 40.000 30.000 10.000 Kenaikan Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar 510.000   20X2 20X1 Beban Belanja pegawai 300.000 Beban yang masih harus dibayar 10.000 30.000 20.000 Penurunan Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar 280.000

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Contoh: Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Persediaan dan aset tetap sebenarnya beban dibayar dimuka, namun karakteristiknya khusus Contoh: Beban Pegawai dibayar dimuka Beban Barang dibayar dimuka Uang muka kegiatan

BEBAN DIBAYAR DIMUKA 30 Jt. 10 Jt. Des. 20X2 Pembayaran 1 Januari 20X2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. Berakhir 31 Des 20X5 10 Jt. 30 Jt. Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20X5 1 tahun sebagai Beban sewa 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20X3-20X5 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka) 69

BEBAN DIBAYAR DIMUKA BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20X2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4tahun. BEBAN DIBAYAR DIMUKA Tanggal Finansial Anggaran 1 Januari 20X2 Beban sewa dibayar dimuka Kas 40.000.000 Belanja barang/jasa Perubahan SAL 31 Des 20X2 Beban sewa 10.000.000 Tidak dicatat 20X3

BEBAN LO CTA  AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan +/+ Beban dibayar dimuka awal periode -/- Beban dibayar dimuka akhir periode Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan beban dibayar dimuka.   20X5 20X4 Beban Belanja pegawai 500.000 Beban dibayar dimuka 30.000 40.000 10.000 Penurunan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka 510.000   20X5 20X4 Beban Belanja pegawai 200.000 Beban dibayar dimuka 20.000 10.000 (10.000) Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka 190.000

BEBAN LO CTA  AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan +/+ Beban dibayar dimuka awal periode -/- Beban dibayar dimuka akhir periode -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode Beban LO = Beban LRA +penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar.   20X2 20X1 Beban Belanja pegawai 500.000 Beban dibayar dimuka 30.000 40.000 10.000 Penurunan Beban yang masih harus dibayar 20.000 14.000 6.000 Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban yang masih harus dibayar 516.000

PEMBELIAN ASET TETAP Aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. Atas peralatan akan dibuat jurnal penyusutan Pada tanggal 2 Juni 20X2 dibeli peralatan sebesar 50.000.000. Pada 31 Desember beban depresiasi 5.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Peralatan Kas 50.000.000 Belanja Modal Perubahan SAL 31 Des Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 5.000.000 Tidak dicatat

ASET TETAP - SKPD Tanggal 9 Juni 20X5 BUD menerbitkan SP2D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai Rp400.000.000 Tanggal 15 Juni 20X5 menerima hibah peralatan dari aktivitas CSR BUMN senilai 200.000.000. Tanggal 29 Juni melakukan pelelangan aset tetap. Peralatan dijual seharga Rp 20.000.000, peralatan tersebut harga perolehannya 80.000.000 dan telah disusutkan semuanya. Kendaraan dijual dengan harga Rp 50.000.000, harga perolehan 200.000.000, akumulasi penyusutan 125.000.000 Tanggal 30 Juni 20X5 mengakui beban depresiasi peralatan sebesar 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 9 Juni 20X5 Kendaraan RK PPKD 400.000.000 Belanja Modal Perubahan SAL 15 Juni Peralatan Pendapatan hibah 200.000.000 - 29 Juni 20X5 Kas Akumulasi Penyusutan Surplus penjualan aset 20.000.000 80.000.000 Pendapatan lain-lain Kas Bend Penerimaan Defisit penjualan aset 50.000.000 125.000.000 25.000.000 30 Juni Beban Penyusutan

SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. Dalam LO transaksi tersebut akan dicatat debit kas, akumulasi depresiasi, kredit aset yang dijual, selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian) Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan aset sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi.

PENJUALAN ASET TETAP Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20X2 dijual peralatan sebesar 10.000.000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50.000.000, akumulasi penyusutan sebesar 30.000.000 Tgl Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan 10.000.000 30.000.000 50.000.000 Perubahan SAL Pendapatan lain-lain

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 70.000.000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 400.000.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 350.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Januari 20X2 Kas Akumulasi Depresiasi Peralatan Surplus penjualan aset - LO 70.000.000 350.000.000 400.000.000 20.000.000 Perubahan SAL Pendapatan lain

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 40.000.000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 300.000.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 240.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Januari 20X2 Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Peralatan 40.000.000 240.000.000 20.000.000 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan lain

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 30/12/20X0 KDP 700.000.000 Belanja Modal Kas Perubahan SAL 30/12/20X1 500.000.000 30/6/20X2 300.000.000 Aset Tetap 1.500.000.000 Tidak ada jurnal 31/12/20X2 Beban dep. 75.000.000 Ak. Dep

BIAYA PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap  penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. Metode penyusutan yang dapat digunakan: Metode garis lurus Metode saldo menurun ganda Metode unit produksi Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. Beban penyusutan  identik dengan beban pemakaian aset tetap Beban penyusutan  beban LO tidak ada dalam LRA

REKONSILIASI DATA PENYUSUTAN Kenaikan akumulasi penyusutan = beban penyusutan jika dalam periode tersebut tidak terdapat penjualan / pelepasa aset. Rekonsiliasi data : akumulasi penyusutan awal periode +/+ beban penyusutan -/- akumulasi penyusutan aset yang dijual / dilepaskan = akumulasi penyusutan akhir periode Beban depresiasi = akumulasi penyusutan akhir periode – akumulai penyusutan awal periode + akumulasi penyusutan barang yang terjual

REKONSILIASI DATA ASET TETAP Dalam Akrual aset tetap akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi : Aset tetap akhir periode = Aset tetap awal + penambahan Penambahan = pembelian (belanja modal) + hibah aset dari pihak lain Pengurangan = penjualan aset tetap + aset yang dihibahkan kepada pihak lain + aset yang dihapuskan. Jika terjadi penjualan aset harus dihitung keuntungan atau kerugian penjualan aset = harga jual aset – (harga perolehan aset yang dijual – akumulasi depresiasi yang telah diakui). Jika aset dihapuskan juga haru dihitung keuntungan / kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol maka akan muncul kerugian.

BIAYA PENYISIHAN PIUTANG Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku.

PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN Pada 31 Desember 20X2, berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan jumlah penyusutan tahun 20X2 sebesar 230.000.000 dan penyisihan piutang sebesar 10.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 230.000.000 Tidak dicatat 20X3 Beban penyisihan piutang Akumulasi penyisihan piutang 10.000.000

PERSEDIAAN Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir

Persediaan yang terpakai Pada 31 Desember 20X1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar 45.000.000. Selama peride 20X2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar 150.000.000. Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar 50.000.000. Persediaan yang terpakai = 45.000.000+150.000.000-50.000.000=145.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Juli 20X2 Persediaan Kas 150.000.000 Belanja barang Perubahan SAL 31 Des Beban persediaan 145.000.000 Tidak ada jurnal

INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200.000.000 Tidak ada jurnal 20X2 Kas 30 Sep 5.000.000 Perubahan SAL Pendapatan bunga – LO Pendapatan bunga – LRA 31 Des Piutang Bunga 2.500.000 Ksd 20X3 Piutang bunga

INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8.000.000.000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada 25 Mart 20X3 sebesar 500.000.000 juta, yang menjadi hak Pemda 300.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Invesasi jangka panjang 8.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan Kas Perubahan SAL 31 Des Investasi jangka panjang 480.000.000 Tidak ada jurnal Pendapatan investasi – LO 25 Des 300.000.000 Pendapatan dividen -LRA

INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Kas 1.750.000.000 Perubahan SAL Investasi jangka panjang 1.000.000.000 Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi Surplus penjualan investasi 750.000.000

TRANSAKSI UTANG JANGKA PENDEK Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10.000.000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Tanggal Finansial Anggaran 30 Juni Beban pemeliharaan 200.000.000 Tidak ada jurnal Utang 10.000.000 Belanja pemeliharaan Kas Perubahan SAL

TRANSAKSI UTANG Pada 1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5.000.000.000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal Finansial Anggaran 1 April 20X2 Kas 5.000.000.000 Perubahan SAL Utang Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 31 Des 20X3 Beban bunga 150.000.000 Tidak ada jurnal Utang bunga 1 Des 20X3 Belanja bunga 200.000.000 50.000.000

ILUSTRASI - PENYESUAIAN Entitas membeli peralatan awal 2013 sebesar 200 juta, masa manfaat 5 tahun. 1 Jan 2015  akumulasi penyusutan = 80  koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 80 Akumulasi penyusutan 80 Beban penyusutan 40 Akumulasi penyusutan 40 Beban penyusutan 40  LO Koreksi kesalahan 80  LPE Akumulasi penyusutan 120  Neraca Entitas 3 Jan 2014 membayar sewa sebesar 500 juta untuk masa sewa 5 tahun. 1 Jan 2015  sewa dibayar dimuka = 400  koreksi Sewa dibayar dimuka 400 Koreksi kesalahan/kebijakan 400 Beban sewa 100 Sewa dibayar dimuka 100 Sewa dibayar dimuka 300  Neraca Beban sewa 100  LO Koreksi kesalahan 400  LPE Persediaan awal sebesar 200 juta, belanja barang sebesar 1.500juta, stock opname 500 juta. Persediaan 1.500 Belanja barang 1.500 Kas 1.500 Perubahan SAL 1.500 Beban barang 1.200 Persediaan 1.200

ILUSTRASI Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Aset Nilai Masa manfaat Tahun Terlewat Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi 1/1/2015 A 40.000 40 2005 10 1.000 10.000 B 20 2008 7 500 3.500 C 2.000 2012 3 200 600 D 1.500 5 2010 300 E 1.600 4 2013 2 400 800 TOT 2.400 16.400 Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Beban Penyusutan 2.400 Koreksi kesalahan/kebijakan 16.400 Akumulasi penyusutan 18.800

ILUSTRASI Entitas pada 4 Januari 2012 menerima pendapatan sewa untuk masa sewa 5 tahun sebesar 250juta. 1 Jan 2015  pendapatan sewa diterima dimuka = 100  koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 100 Pendapatan diterima dimuka 100 Pendapatan diterima dimuka 50 Pendapatan sewa 50 Koreksi kesalahan 100  LPE Pendapatan sewa 50  LO Pendapatan diterima dimuka  50 Neraca Entitas 31 Desember 2015 memiliki piutang pajak 400. Piutang awal tahun 300 juta. Selama satu tahun terdapat penerimaan pajak kas 5.000 Kas 5.000 Perubahan SAL 5.000 Pendapatan pajak LO 5.000 Pendapatan LRA 5.000 Piutang pajak 100 Pendapatan pajak LO 100

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551 website : www.ksap.org Email: sekretariat.ksap@gmail.com