BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Kementerian Perumahan Rakyat
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAKSANAAN PROGRAM SPAM REGIONAL DADIMURIA
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
OLEH: HARI PRIMAHADI, BAE, S.Sos, M.Ak, C.Fr.A
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Basis Data Sosial Ekonomi
Suyitno LPSE Depdiknas
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN ( TFL)
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SERTIFIKAT Basic Safety Training (BST) Latihan Keselamatan Dasar
LAPORAN PENERIMA BSPS BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 2016
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MEKANISME PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 2016
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Paparan Capaian Progres Pelaksanaan Pisew dan Hasil Monev
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Materi : Tahapan Pelaksanaan Dan Pasca Konstruksi
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
PENGAWASAN BERSAMA BPKP DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Jumat, 17 Oktober 2018 Oleh : Sumitro Direktur PLP.
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
STRATEGI PENGAWASAN PEngADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 17 Juli 2018.
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
SISTEM INFORMASI DAN DATA SDA
PERATURAN PERUNDANGAN