PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA

A. KONSEPSI TEORITIK ASAHI MARET 20152

1. PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG DAN JASA PUBLIK ASAHI MARET 20153

BERBAGAI PEMIKIRAN BERBAGAI PEMIKIRAN ASAHI MARET 20154

5 PERAN NEGARA

FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI KLASIK PERAN NEGARA WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS 6ASAHI MARET 2015

7 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

FLOW OF CONCEPT MELALUI MEKANISME NON PASAR CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ 8ASAHI MARET 2015

2. PEMERINTAH ITU SIAPA? ASAHI MARET 20159

PEMERINTAH … ? 1.GENERAL GOVERNMENT 2.INSTITUSI PEMERINTAH DENGAN OTONOMI KHUSUS 3.BADAN USAHA MILIK NEGARA 4.INSTITUSI PEMEGANG KEBIJAKAN NEGARA ASAHI MARET

3. KONSEKUENSI PERUBAHAN KONSEPSI ASAHI MARET

KEUANGAN NEGARA BERKEMBANG KE ARAH PENGERTIAN YANG LEBIH LUAS ASAHI MARET

KEUANGAN NEGARA BERKEMBANG MENJADI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ASAHI MARET

B.IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ASAHI MARET

CAKUPAN KEUANGAN NEGARA ASAHI MARET

CAKUPAN ….. SEBUAH PILIHAN …. ASAHI MARET

CAKUPAN …. KONSIDERAN ‘MENGINGAT’ : PASAL 33 UUD 45 PASAL 23 UUD ASAHI MARET

CAKUPAN ….. PENJELASAN ANGKA 2 ALINEA PERTAMA ASAHI MARET

CAKUPAN ….. HAL-HAL BARU DAN/ ATAU PERUBAHAN MENDASAR DALAM KETENTUAN KEUANGAN NEGARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI MELIPUTI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA, …… ASAHI MARET

CAKUPAN ….. PENJELASAN ANGKA 3 ASAHI MARET

CAKUPAN ….. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, ………….. ASAHI MARET

CAKUPAN ….. DARI SISI SUBYEK YANG DIMAKSUD DENGAN KEUANGAN NEGARA MELIPUTI SELURUH OBYEK SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS YANG DIMILIKI NEGARA, DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH, DAN BADAN LAIN YANG ADA KAITANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA. ASAHI MARET

DEFINISI ASAHI MARET

KEUANGAN NEGARA SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG ASAHI MARET PASAL 1 angka 1

KEUANGAN NEGARA a.HAK NEGARA UNTUK MEMUNGUT PAJAK, MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, DAN MELAKUKAN PINJAMAN; b.KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS LAYANAN UMUM PEMERINTAHAN NEGARA DAN MEMBAYAR TAGIHAN PIHAK KETIGA; c.PENERIMAAN NEGARA; d.PENGELUARAN NEGARA; ASAHI MARET MELIPUTI :

KEUANGAN NEGARA e.PENERIMAAN DAERAH; f. PENGELUARAN DAERAH; g.KEKAYAAN NEGARA/KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK LAIN BERUPA UANG, SURAT BERHARGA, PIUTANG, BARANG, SERTA HAK-HAK LAIN YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, TERMASUK KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN NEGARA/ PERUSAHAAN DAERAH; ASAHI MARET

KEUANGAN NEGARA h. KEKAYAAN PIHAK LAIN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM; i.KEKAYAAN PIHAK LAIN YANG DIPEROLEH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS YANG DIBERIKAN PEMERINTAH. ASAHI MARET PASAL 2 UUKN

C. KONSEKUENSI SEBUAH PILIHAN ASAHI MARET

TERHADAP KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA ASAHI MARET

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG TIDAK DIPISAHKAN LEMBAGA PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN ASAHI MARET

ASAHI MARET

ASAHI MARET BUMN : Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

ASAHI MARET PERAN NEGARA

SOSIO EKONOMI KLASIK PERAN NEGARA WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS 34ASAHI MARET 2015

35 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

MELALUI MEKANISME NON PASAR CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ 36ASAHI MARET 2015

37 KEDUDUKAN BUMN

FLOW OF CONCEPT KLASIK MELALUI MEKANISME NON PASAR PERAN NEGARAWUJUD OTORITAS CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA GENERAL GOVERNMENT 38ASAHI MARET 2015

FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI PERAN NEGARA B U M N WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘PERUSAHAAN NEGARA’ PERSERO PERUM TUNDUK PADA UU P.T. TUNDUK PADA UU NO. 19/ ASAHI MARET 2015

40 CAKUPAN KEUANGAN NEGARA (dalam diagram)

FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI KLASIK MELALUI MEKANISME NON PASAR PERAN NEGARA B U M N WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ PERSERO PERUM TUNDUK PADA UU P.T. TUNDUK PADA UU NO. 19/ ASAHI MARET 2015

KERUGIAN NEGARA ASAHI MARET

ASAHI MARET 2015 KEKURANGAN KEKAYAAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH SUATU TINDAKAN MELANGGAR HUKUM/ KELALAIAN SESEORANG KERUGIAN NEGARA 43

DARI SUDUT PANDANG HUKUM KEUANGAN NEGARA, SUATU KERUGIAN DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA APABILA DITINJAU DARI SUDUT SUBYEK, OBYEK, DAN TATA KELOLA SESUAI DENGAN KAIDAH YANG DIANUT OLEH HUKUM ITU SENDIRI. 44ASAHI MARET 2015

DARI SUDUT SUBYEK YANG DIMAKSUD DENGAN NEGARA ADALAH PEMEGANG PERAN SELAKU OTORITAS YANG, SESUAI DENGAN HUKUM DASAR, MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA CUMA-CUMA, DI SATU PIHAK, DAN MEMILIKI HAK UNTUK MEMUNGUT PAJAK MAUPUN PUNGUTAN LAINNYA DARI MASYARAKAT, DI LAIN PIHAK. ASAHI MARET

TERBATAS DENGAN BERBAGAI INSTRUMEN (ASSET) TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POKOKNYA SEBAGAI OTORITAS. 46ASAHI MARET 2015 DARI SUDUT OBYEK

DIKAITKAN DENGAN PERAN PEMERINTAH SELAKU OTORITAS YANG BERWENANG MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA, YANG DALAM HAL INI ADALAH KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER. 47ASAHI MARET 2015 SUDUT TATA KELOLA

DARI SUDUT TUJUAN : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA 48ASAHI MARET 2015

SESUAI KONSEP YANG TERKANDUNG DALAM UUKN, DITINJAU DARI SEGI TUJUAN MAUPUN TATA KELOLANYA, KERUGIAN DI BUMN/ BUMD TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN KORUPSI 49ASAHI MARET 2015 KESIMPULAN

NAMUN, DI LUAR TATA KELOLA YANG HARUS DINILAI BERDASARKAN PROFESIONAL JUDGEMENT, BERKURANGNYA ASSET NEGARA DALAM LEMBAGA TERSEBUT YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEJABAT/ ORANG2 TERTENTU HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN KORUPSI. 50ASAHI MARET 2015

Terima kasih 51ASAHI MARET 2015 BLOG : KEUANGANPUBLIK.COM HP. :