Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Opini LKPD Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Paparan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto., Ak., MBA., CFrA., CA., CRMA., QIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bandung, 12 Desember 2017

KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA RPJMN 2015 – 2019 KEBIJAKAN NASIONAL Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP (PP 71/2010) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi % Opini WTP K/L KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR SASARAN 2019 95 % % Opini WTP Provinsi % Opini WTP Kabupaten % Opini WTP Kota 85 % 60 % 65 %

Opini BPK terhadap LKPD No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 LKPD 2016*) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48,00% 312 57,56% 378 70% 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46,67% 196 36,17% 141 26% 3. TW 7 1% 6 11 2% 4 0,57% 0,74% 0% 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4,76% 30 5,53% 23 4% JUMLAH 523 100% 524 538 100,00% 542 Dari 378 WTP, 304 pemda dengan SIMDA (80,00%) Provinsi Pemda WTP SIMDA 2015 2016 Bali 10 9 100% Kalsel 14 NTB 11 Dari 141 WDP, 113 dengan SIMDA (81,00%) Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

STATUS OPINI LKPD Tahun Anggaran 2016 No PEMDA JUMLAH PEMDA Naik Tetap Turun Baru JUMLAH WTP WDP TW TMP 1 Aceh 24 2 - 20 Sumatera Utara 34 6 16 3 Sumatera Barat 5 13 4 Riau Kepulauan Riau 8 Jambi 12 7 Sumatera Selatan 18 Bangka Belitung 9 Bengkulu 11 10 Lampung DKI Jakarta Jawa Barat 28 Banten 14 Jawa Tengah 36 19 15 DI Yogyakarta Jawa Timur 39 25 17 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 21 Kalimantan Utara 22 Sulawesi Utara 23 Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 26 Sulawesi Barat 27 Sulawesi Tenggara Bali 29 NTB 30 NTT 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Papua Barat TOTAL 542 85 294 106

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERMA- SALAHAN OBRIK TEMUAN SPI GG SMT I HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI thd K/L/D/BUMN/ BUL TB 2016 696 10.918 15.568 49% 51% SMT II 604 5.810 7.594 18% 82%

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI thd K/L/D/BUMN/ BUL TB 2017 OBRIK TEMUAN PERMA- SALAHAN SPI GG SMT I 687 9.729 14.997 49% 51%

Ketidakpatuhan thd peraturan perundangan Kelemahan ICS terbesar Ketidakpatuhan thd peraturan perundangan Ketidak - Ekonomisan – Efisien – Efektifan Penyimpangan Administratif PENYEBAB UTAMA 80 % masalahnya di PBJ dan Pelayanan Perijinan

MODUS KORUPSI PEMDA PBJ 148 kasus Pungutan 21 kasus Perizinan 20 kasus Pencucian Uang 17 kasus

PERINGKAT KORUPSI DI PEMDA Korupsi di Pemerintah Kabupaten 219 kasus Korupsi di Pemerintah Kota 73 kasus Korupsi di Pemerintah Desa 62 kasus

SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Penganggaran Pelaksa-naan Anggaran Panata-usahaan Pelapo-ran Moni-toring dan Evaluasi PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Peran APIP yang Efektif (Consulting & Assurance) 10

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH PP 60/2008 SPIP APIP MEMPERKUAT MENUNJANG MATURITY LEVEL CAPABILITY LEVEL S a f e g u a r d i n g PERUMUSAN KEBIJAKAN - PERENCANAAN - PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PELAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (KEUANGAN & KINERJA) KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hasil Level >3 Per 1 Des 2017 Capaian atas Target level 3 PERKEMBANGAN PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP TAHUN 2014 S.D. 8 DESEMBER 2017 No Instansi Pemerintah Populasi Target Level 3 Hasil Level >3 Per 1 Des 2017 Capaian atas Target level 3 2017 2019 1 Kementerian/ Lembaga 87 IP 32% 28 IP 85% 75 IP 8 IP 28,57% 10,67% 9,20% 2 Pemerintah Provinsi 34 IP 30% 10 IP 29 IP 6 IP *) 60,00% 20,69% 17,65% 3 Pemerintah Kab/Kota 508 IP 20% 102 IP 70% 356 IP 39 IP *) 38,24% 10,96% 7,68% Jumlah 629 IP 22,00% 140 IP 73,00% 460 IP 53 IP 37,86% 11,52% 8,43% *) Dalam Proses masih terdapat kesenjangan/deviasi yang besar atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 dengan target tahun 2017 dan 2019

PROVINSI DENGAN MATURITAS LEVEL 3 NO INSTANSI LEVEL KEMATANGAN SPIP SKOR 1 Provinsi DI Yogyakarta 3 3,3900 2 Provinsi Gorontalo 3,1500 Provinsi Jawa Timur 3,0682 4 Provinsi Jawa Tengah 3,0230

KAB/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 No INSTANSI LEVEL MATURITAS SPIP SKOR 1 Kota Surabaya 3 3,7227 2 Kota Tangerang 3,5600 Kab. Banyuwangi 3,4465 4 Kab. Lahat 3,3760 5 Kota Yogyakarta 3,3300 6 Kab. Sleman 3,2800 7 Kab. Tanah Datar 3,2400 8 Kab. Boyolali 3,2020 9 Kab. Kulon Progo 3,2000 10 Kota Surakarta 3,1250 11 Kab. Muara Enim 3,1195 12 Kab. Lombok Barat 3,1125 13 Kab. Serang 3,1100 14 Kab. Kudus 3,0950 15 Kota Padang 3,0810 No INSTANSI LEVEL MATURITAS SPIP SKOR 16 Kota Banjarmasin 3 3,0810 17 Kota Tangerang Selatan 3,0800 18 Kab. Pinrang 3,0470 19 Kota Balikpapan 3,0443 20 Kota Bontang 3,0386 21 Kab. Karanganyar 3,0200 22 Kab. Jembrana 23 Kab. Banjar 3,0060 24 Kab .Pringsewu 3,0010 25 Kab Kutai Kartanegara 3,2200 26 Kota Bitung 3,0390 27 Kab Timor Tengah Selatan 3,0650 28 Kota. Blitar 3,006 29 Kab. Bojonegoro 3,074 30 Kab. Bondowoso 31 Kab. Jombang 3,043 32 Kab. Lumajang 3,050 No INSTANSI LEVEL MATURITAS SPIP SKOR 33 Kota Mojokerto 3 3,006 34 Kab. Pacitan 3,029 35 Kab. Ponorogo 36 Kab. Probolinggo 3,074

Faktor-Faktor Keberhasilan SPIP Menjadikan SPIP sebagai suatu kebutuhan; Benchmarking penerapan SPIP; Menetapkan maturitas SPIP sebagai target RPJMD dan RKPD; Revitalisasi Satgas/Unit kerja pengelola SPIP; Pemanfaatan TI dalam penerapan SPIP; Menjadikan RB, SPIP, dan nilai2 lokal yg baik sebagai budaya organisasi.

KONDISI EXISTING AUDITOR APIP (per 31 Des 2016) 536 dari 632 APIP atau 84,81% yg menerapkan JFA: 60 dari 89 APIP Pusat 476 dari 543 APIP Daerah Kebutuhan Auditor sesuai beban kerja APIP secara ideal nasional jangka panjang yaitu 46.560, sedangkan ketersediaan auditor 13.210 orang atau 28,4% dari kebutuhan ideal, terdiri: 7.036 di APIP Pusat (4258 BPKP + 2778 KL) 6.087di APIP Daerah % 48,89 APIP K/L/P Belum memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas % 35,92 APIP K/L/P Memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas GAMBARAN KETERSEDIAAN AUDITOR PADA 84,81% APIP K/L/P YANG MEMILIKI AUDITOR

TARGET DAN CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP K/L: K. Keuangan K. Kelautan dan Perikanan K. ESDM K. Perhub K. Dikbud K. Huk dan HAM Bappenas BPKP PROVINSI: Sumbar Jawa Barat Jateng Kalsel Kep. Babel Gorontalo Sulbar Kaltara KABUPATEN: Lahat Bangka Bangka Tengah Banjar Lombok Barat Lombok Tengah Pinrang Kudus Sorong Tanah Datar Solok Gianyar KOTA: Banda Aceh Banjarmasin Makassar Surakarta Gorontalo 17

APIP YANG EFEKTIF memiliki kemampuan HARAPAN TERHADAP APIP Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah Assurance activities Anti corruption activities Advisory activities APIP YANG EFEKTIF memiliki kemampuan APIP BERPERAN DENGAN EFEKTIF (PASAL 11 PP NO. 60 TH 2008)

SHIFTING PARADIGM APIP Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (watchdog) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi assurance dan consulting Perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. Perluasan peran APIP di bidang Consulting a.l. asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Kurangnya pemahaman Pimpinan dalam memberdayakan APIP Kurangnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM APIP Sarana dan Prasarana belum memadai, terutama yang berbasis IT Ruang lingkup kegiatan pengawasan terbatas Perencanaan pengawasan belum berbasis risiko Standar audit, Kendali Mutu serta Telaah Sejawat belum sepenuhnya diterapkan 1 6 5 4 3 2

STRATEGI MENINGKATKAN KAPABILITAS APIP Menjadikan Level 3 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) APIP Meningkatkan Kompetensi SDM APIP Menambah kuantitas SDM APIP Memperbaiki pola rekrutmen SDM APIP Memperbaiki pola promosi, mutasi dan rotasi SDM APIP Memperbaiki tingkat kesejahteraan SDM APIP Menerapkan standar audit dan kendali mutu serta telaah sejawat Melaksanakan evaluasi atas kinerja APIP (Management Oversight) Sinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP Menerapkan audit berbasis risiko

SINERGI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN KOORDINASI EKSTERNAL Kantor Staf Presiden Program Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi program prioritas nasional yang dipantau secara terus menerus Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP KemenPAN-RB Menerbitkan kebijakan pembinaan SDM APIP terkait rekrutmen, mutasi, promosi, diklat, dan sertifikasi profesi yang kondusif bagi PK APIP Dewan Pengawas Wilayah (DPW) AAIPI Menyelenggarakan telaah sejawat antar APIP (pelaksanaan Quality Assurance Improvement Program QAIP) elemen Praktik Profesional Level 3

TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584863 Web: http://www.bpkp.go.id