AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
STANDAR 2.
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA DAN PROFESIONALISME
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
ASSALAMUALAIKUM Wr.. Wb...
KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Badan Diklat Prov. Sumut
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
ETIKA DAN PROFESIONALISME
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
SRI SULASMIYATI, S.Sos, M.AP
ETIKA DAN PROFESIONALISME
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLIKASI ETIK DARI TEKNOLOGI INFORMASI
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Ethical Implications of Informations Technology
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Keuangan Sekolah/Madrasah
09 Etika Bisnis dan Profesi Kode Etik Profesi Akuntansi
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Unggul Profesional Islami
STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Akreditasi institusi.
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Akreditasi Institusi.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
AKUNTABILITAS PNS. BIODATA SINGKAT Nama: Vivie Vijaya Laksmi Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya TTL: Jakarta, 13 Juni 1964 Alamat: Batu Bata Indah No. 25.
Transcript presentasi:

AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : 1 Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi 2 Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis 3 Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 4 Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?

5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas 1 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) 2 Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) 3 Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 4 Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 5 Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Septiana Dwiputrianti, Ph.D Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? Septiana Dwiputrianti, Ph.D

Mengapa Akuntabilitas Penting? 1 Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) 2 Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 3

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?

Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas?

Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Kewajiban Pertanggungjawaban yang harus dicapai 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas : 1. Sebuah hubungan 2. Berorientasi pada hasil 3. Membutuhkan adanya laporan. 4. Memerlukan konsekuensi 5. Memperbaiki Kinerja Mengapa Akuntabilitas Penting? Sebagai prinsip dasar bagi organisasi organisasi sebagai suatu kewajibanyang berlaku pada setiap level/unit

Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? 1. Perencanaan srtategi 2. Kontrak kerja 3. Laporan kinerja Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? 1. Kepemimpinan 6. Kepercayaan 2. Transparasi 7. Keseimbangan 3. Integritas 8. Kejelasan 4. Tanggungjawab 9. konsistensi 5. Keadilan Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?

Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas?

Akuntabilitas dalam Konteks Transparansi dan Akses Informasi Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Penggunaan Sumber Daya Milik Negara Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah Konflik Kepentingan

Transparansi dan Akses Informasi perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang: Adanya peluang Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan erilaku curang

Penggunaan Sumber Daya Milik Negara Setiap PNS harus memastikan bahwa: Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti) serta comparable (dapat diperbandingkan)

Konflik Kepentingan Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Konflik kepentingan dapat terjadi: Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Menjadi PNS yang Akuntabel Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) 1. Perilaku Individu (Personal Behaviour) 2. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka 3. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat 4. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif

Menjadi PNS yang Akuntabel Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) 1. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain 2.PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya

Menjadi PNS yang Akuntabel Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) 1. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi 2. Penipuan merupakan kegiatan yang tidak j ujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut 3. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup 4. PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik dalam profesinya dan/atau organisasinya

Menjadi PNS yang Akuntabel Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) 1.PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi 2. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara benar sesuai peruntukannya dan efisien 3.PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan 4. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis

Menjadi PNS yang Akuntabel Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information) 1. PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi 2. PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia 3. PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan semua data dan informasi rencana masing- masing agenda dan komitmen yang telah ditetapkan secara internal maupun eksternal 4. PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreatifitas

Menjadi PNS yang Akuntabel Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) Bagaimana Mengambil Keputusan yang Akuntabel bagi PNS? PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak 2. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik & kepentingan pribadi atau personal , PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati- hati untuk kepentingan umum

Contoh Kasus Mengenai Pelanggaran Akuntabilitas Dari Berbagai Surat Kabar Dari Sumber Video Dari kasus kerusuhan yang terjadi di Tarakan akhir tahun 2012 antara Suku Tidung dengan Suku Bugis Septiana Dwiputrianti, Ph.D