HUKUM KEPEGAWAIAN.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Administrasi Kepegawaian Kota Serang
OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
PENGADAAN PEGAWAI Endah Setyowati.
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
KARTU PEGAWAI ( KARPEG )
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
PENGANGGARAN (EKMA4570) TUTORIAL KE EMPAT
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
DEFINISI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
CONTOH PERUMUSAN NAMA JFU
Perekrutan dan Seleksi
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
PENEMPATAN DAN PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN Sekretaris Daerah Prov. Jatim
Tata Cara Pemberian Cuti PNS :
Organ, Pegawai, Perencanaan, Operasional, dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI
MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Penyimpanan Dokumen Kepegawain
Pengadaan Pegawai (Rekrutmen)
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
This presentation uses a free template provided by FPPT.com PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH H.M. JUPRI RIYADI, S.Pd, SH Kepala.
BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan