MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB VI ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA PADA UUD 1945
Advertisements

Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
TEORI ASAL MULA DAN TERJADINYA NEGARA
TEORI PERILAKU MENYIMPANG KONTEMPORER (Teori Labeling & Konflik)
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
KI kd/indikator materi pustaka
Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal yaitu:
Pendidikan Kewarganegaraan
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
KONSEP KEBAIKAN BERSAMA
Perkembangan Ekonomi Indonesia
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
SISTEM POLITIK INDONESIA
Anang Zubaidy Yogyakarta, September 2013
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Pertemuan 13 POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA
liberalisme dan sosialisme
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
HAM Oleh Kelompok 1.
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
AUDITA NUVRIASARI, SE, MM
IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PENDIDIKAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL
TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 7
Universitas Sumatera Utara Medan
Sistem Bisnis Ideologi Arti penting ideologi bisnis:
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Demokrasi Pengertian Demokrasi
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
Teori-teori Sosial (Social Theories)
Dosen Filsafat dan Pancasila Universitas PGRI Semarang
assalamu’alaikum wr.wb
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
PENGANTAR Perkembangan budaya Politik masyarakat bergantung pada pendidikan kewargaan dalam sistem politik Ini karena dalam budaya politik terdapat norma,
Demokrasi.
KEPENTINGAN, TEKANAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Ekonomi Media Pokok Bahasan: Sumber-sumber Ekonomi Media
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Berkelas.
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
Iklim dan Lama Terjadinya Perubahan
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
ILMU NEGARA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
PPT PKn.
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
MENJELASKAN TENTANG BERBAGAI CIRI DAN KEBIJAKAN EKONOMI KAPITAL,DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA SEBUKAN CONTOH KEBIJAKANNYA DI INDONESIA.
Transcript presentasi:

MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7

Pengantar Media, negara dan pasar adalah tiga entitas yang tidak terpisah. Cara kita memandang media dalam interelasinya dengan negara dan pasar, akan ditentukan oleh perspektif kita tentang negara dan pasar. Posisi media akan ditentukan oleh bagaimana negara dan pasar memainkan perannya.

Perspektif dalam Membaca Negara Negara leviathan – Thomas Hobbes ; * Pandangan klasik, negara adalan bentuk kontrak sosial dan perjanjian antar individu & masyarakat. * Negara dipandanga sebagai entitas yang berdiri otonom. Sebagai puncak tertinggi, tentu tak ada kekuatan di atasnya yang mengatur negara

John Locke : * Manusia terlahir dan tergerakkan oleh hukum natural alam. * Manusia punya kehendak & kebutuhan yang sama. * Tapi saat sudah ada sistem ekonomi, keadaan alami secara natural menghilang. Ruang proses konflik & perang memiliki peluang untuk saling melenyapkan manusia lain. * Kondisi ini bisa idiredam, melalui bentuk perjanjian. Negara adalah representasi perjanjian & kontrak bersama tersebut.

Lanjutan… * Menurut Locke, kekuasaan politik negara amat ditentukan oleh sejauh mana kehendak rakyat harus diwujudkan. * Masyarakat bisa memperingatkan jika melenceng dari kehendak rakyat. * Untuk membatasi kemungkinan absolutisme, maka berbagai kelembagaan dibentuk. * Pemikiran Locke jadi cikal bakal kekuasaan politik demokratis.

Jean Jacques Rousseau : * Ciri khas alami manusia = kebebasan. * Kekhawatiran akan perang dan ancaman pada kebebasan, mendorong manusia untuk mengadakan ikatan bersama dalam bentuk perjanjian kontrak. * Kehendak umum atas kontrak inilah yang melahirkan sosok negara. * Negara diberi mandat untuk mengayomi, melindungi dan menjamin kebebasan dan keamanan harta milik rakyat.

Karl Marx ; * Negara adalah sarana atau alat yang muncul karena adanya kontradiksi kelas. * Sarana ini dipakai oleh kekuatan dominan untuk meredam kontradiksi tersebut. * Dalam tindakan negara, sebenarnya bukan untuk kepentingan kehendak umum. Tapi kehendak dari segelintir kelas penguasa untuk melindungi diri dari ancaman kelas yang lain. * Institusi kelembagaan dan produk kebijakan negara, untuk membangun “mesin” bagi berkuasanya kelas penguasa.

Pergeseran Makna Negara Makna negara ---berkembang dalam seluruh interkoneksi & interelasi dengan berbagai keuatan global. Negara tidak bisa lagi dipahami terbatas teritori tertentu. Perubahan besar negara dipicu oleh kekuasaan ekonomi global melalui kebijakan ‘pasar bebas’.

Kekuatan global melalui korporasi mampu mendesakkan segala kepentingan, dalam sektor strategis di negara tertentu. Nalar kekuatan pasar ; tak lagi penting ada pembatasan dan regulasi yang mengikat. Negara bermetamorfosis dan menyesuaikan diri dengan kepentingan yang ada. Negara berorientasi dan memilih menghamba para pemodal dan kekuatan kapital.

Ciri utama sebagai pemegang kedaulatan (sovereignty) dan pelindung warga – lenyap. Bentuk kekuasaan global : IMF, PBB, World Bank, WTO, dll. Kata kunci kekuasaan : pasar bebas, perdagangan, pajak rendah, privatisasi dan deregulasi. Negara hanya minimal state yang bertugas melindungi kepentingan penguasaha dan pemilik modal

Media dalam Ketegangan Negara & Pasar Contoh : Rezim Orba yang totaliter. Dari sistem kelola komunikasi politik dan pengaturan kebijakan media. Kekuasaan sentralistik- kebijakan media diarahkan dan selalu berorientasi pada kepentingan negara. Rezim “bureaucratic politics”

Orba secara praktek membelenggu ‘kebebasan dan kemerdekaan pers”. Pers bergerak lambat untuk jadi kekuatan demokratis. Pengetatan surat ijin terbit. Sistem ini tidak memungkinkan oposisi dan kelompok media alternatif hidup

Media & Era Kebebasan Neoliberal Pasar Vedi Hadiz : “Indonesia tidak sedang dalam transisi politik. Format demokrasi yang sekarang ditegakkan adalah sebuah sistem yang ditandai oleh praktik-praktik politik uang dan kriminalitas politik, dimana kepentingan-kepentingan dominan yang terdapat di berbagai lapisan dalam sistem patronase Orde Baru yang luas itu masih tatap bercokol.”

Reformasi & keterbukaan --- cenderung memberi peluang pada intervensi korporasi global “Penjajahan” bentuk baru --- kekuasaan modal besar media yang berkolaborasi dengan segala kepentingan industri global. Nalar kekuasaan, berpengaruh pada berbagai format, bentuk dan isi dalam media.

Selanjutnya berpengaruh terhadap konsepsi nilai, moralitas serta pandangan hidup masyarakat. Nalar pelayanan publik – pelayanan kapital – pemburuan terhadap logika modal Ancaman bahaya dari kondisi tersebut : 1. Media jatuh pada nalar instrumental sempit – memperhitungkan langkah efektif untuk tujuan tertentu

2. Masyarakat menjadi objek pasar --- seberapa manfaat masyarakat berkontribusi pada naiknya keuntungan pasar. 3. Diskursus dan agenda kepentingan media yang sudah terdistorsi oleh nalar modal. 4. Kebebasan dan demokratisasi pers sejatinya bukan berpuncak pada publik, tapi membuka kemungkinan seluasnya bagi berkuasa pasar pada lini apapun

DISKUSI KELOMPOK Berikan argumentasi Saudara bahwa ada relasi antara negara, media dan pasar ! Jelaskan contoh kasus konkrit dari argumentasi Saudara tersebut ! Dari kondisi pada kasus tersebut, rekomendasi solusi seperti apa yang bisa diberikan ? Jelaskan alasannya !