PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Disampaikan Oleh : Marsaulina FMP, ST, ME
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
RPIJM DAN KPJM Bidang Cipta Karya
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Suharsono Adi Broto, ST, MM Kepala Subdit Pengelolaan Air Limbah
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Materi Peraturan Pemerintah No
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
RPIJM DAN KPJM Bidang Cipta Karya
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
Kementerian PPN/ Bappenas
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI

TARGET PEMBANGUNAN SANITASI Komitmen Ditjen Cipta Karya dalam pemenuhan target akses universal RPJMN 2015-2019 100 % Pelayanan Air Limbah 100 % Pelayanan Sampah 100 % Pelayanan Drainase Lingkungan Tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun * 85% AKSES LAYAK 80% PENANGANAN 15% AKSES DASAR 20% PENGURANGAN Ket : * Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017

76,91% 60,63% 58,85% CAPAIAN AKSES SANITASI NASIONAL SAAT INI * 60,63% ** 58,85% *** rumah tangga memiliki akses sanitasi rumah tangga perkotaan memiliki akses persampahan rumah tangga memiliki akses ke saluran drainase 9,37% akses dasar 90% TPA dioperasionalkan secara open dumping 67,54% akses layak 23,09% BABS CAPAIAN AKSES SANITASI NASIONAL SAAT INI Ket : BPS, 2017 ** Susenas MKP, 2016 *** BPS & MP, 2015

CAPAIAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH MASIH TERDAPAT 21,03% PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI AKSES SANITASI Ket : BPS, 2017

CAPAIAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Ket : BPS, 2016

DARI PERENCANAAN KE IMPLEMENTASI RPJMN 2010-2014; PPSP-1 RPJMN 2015-2019; PPSP-2 Tujuan Menyiapkan lingkungan yang mendukung bagi pembangunan sanitasi di daerah Menguatkan perencanaan strategis  penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sanitasi Tujuan Dari perencanaan  implementasi Mencapai universal access sanitasi pada 2019 Menyediakan payung hukum untuk pengembangan layanan sanitasi Menciptakan lingkungan bagi pelibatan berbagai stakeholder Mendorong komitmen kepala daerah

TAHAPAN IMPLEMENTASI M4 Perluasan Layanan Skala Penuh M2 Penetapan Aplikasi Model Secara Penuh M4 Perluasan Layanan Skala Penuh Wilayah/kominitas terbatas M2 Penetapan Kebijakan Peningkatan Demand/ akses  Utilisasi Infrastruktur Pemodelan Layanan - Skenario Multiaspek Implementasi Peningkatan Akses Pengembangan Layanan Sanitasi Berkelanjutan M1 Komitmen Bupati/ Walikota Aplikasi Model Secara Terbatas: kewilayahan atau masyarakat Persamaan Persepsi Pokja M3 Ujicoba Model Layanan Dukungan Kepala OPD Peningkatan Demand/akses  Utilisasi Infrastruktur Komitmen Bupati/Walikota Monitoring dan Perbaikan M1–M3: tahun pertama M4: tahun kedua

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Penguatan regulasi & kelembagaan Penyiapan perencanaan melalui SSK Advokasi & promosi sanitasi lintas sektor Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (KPBU, PHLN, CSR, dana desa, ZISWAF) AKSES UNIVERSAL 2019 100% Akses Sanitasi di Tahun 2019 1 2 SDG 2030 GOALS 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 3 4

DUKUNGAN NON TEKNIS KEMENTERIAN PUPR DALAM PEMBANGUNAN SANITASI TUJUAN : Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Fisik Infrastruktur BENTUK KEGIATAN PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN Pengawasan dan Evaluasi Penerapan dan pengembangan NSPK bidang Sanitasi Fasilitasi penyusunan Ranperda Fasilitasi penyusunan SSK Fasilitasi penyusunan rencana induk dan rencana detail Fasilitasi penguatan kelembagaan Peningkatan kemitraan Kampanye dan edukasi

DUKUNGAN TEKNIS KEMENTERIAN PUPR DALAM PEMBANGUNAN SANITASI TUJUAN : Stimulus bagi pemda untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri 1 AIR LIMBAH PUSAT DAERAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Regional Skala Permukiman Skala Kawasan Khusus Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2. Jaringan pipa retikulasi dan induk 3. SR maksimal 1000 SR untuk SPALD-T skala regional/kota 4. Pilot SR maks. 10% dari rencana pelayanan untuk SPALD-T skala permukiman 5. Bangunan IPLT Lahan Bangunan pendukung (kantor, rumah pompa, pagar, hangar peralatan, dll) Sambungan Rumah (SR) Biaya OM Penyadaran masyarakat Sarana pengangkutan dan penyedotan lumpur tinja (truk/mobil tinja)

DUKUNGAN TEKNIS KEMENTERIAN PUPR DALAM PEMBANGUNAN SANITASI 2 PERSAMPAHAN PUSAT DAERAH 1. Sel TPA Sanitary Landfill sebagai percontohan 2. Jalan operasional di TPA 3. Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) 4. Hanggar TPS 3R 5. Peralatan pengolah sampah (komposter) 6. Motor sampah 7. Bangunan TPST Lahan Jalan akses ke TPA 3. Sarana pengumpulan dan pengangkutan Biaya OM TPA, TPST, TPS 3R Pemberdayaan masyarakat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional/Kota Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3 DRAINASE 1. Saluran drainase lingkungan sebagai percontohan di segmen tertentu 2. Kolam retensi skala permukiman 1. Lahan 2. Saluran sekunder dan primer 3. Biaya OM Drainase lingkungan

DUKUNGAN PEMBANGUNAN SANITASI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SPALDT-SKALA KOTA SPALDT-SKALA KAWASAN SPALDT-SKALA KOMUNAL IPLT 3 kab/kota 1 kab/kota 72 kawasan 8 kab/kota Rp. 139 M Rp. 21 M Rp. 41 M Rp. 31 M INFRASTRUKTUR DRAINASE INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TPA TPST TPS-3R 28 ha 10 kab/kota 1 kawasan 40 kawasan Rp. 164 M Rp. 2 M Rp. 21 M Rp. 131 M

PENINGKATAN KINERJA TPA SUKOHARJO KABUPATEN PATI Tahun Konstruksi : 2017 Biaya Pelaksanaan : Rp 14.785.210.000

OPTIMALISASI TPA PEGONGSORAN KABUPATEN PEMALANG Tahun Konstruksi : 2016-2017 Biaya Pelaksanaan : 2016  Rp 13,365,154,000 2017  Rp 1.498.726,000

PEMBANGUNAN TPS3R KAB. PATI PEMBANGUNAN TPS3R KAB. GROBOGAN PEMBANGUNAN TPS3R KAB. BOYOLALI PEMBANGUNAN TPS3R KAB. MAGELANG

OPTIMALISASI IPLT KOTA MAGELANG Tahun Konstruksi : 2016 Biaya Pelaksanaan : Rp 1.851.916.000

PEMBANGUNAN SANIMAS KAB. MAGELANG PEMBANGUNAN SANIMAS KOTA MAGELANG PEMBANGUNAN SANIMAS KOTA PEKALONGAN PEMBANGUNAN SANIMAS KAB. TEMANGGUNG

PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Tahun Konstruksi : 2017 Biaya Pelaksanaan : Rp 4.300.692.000

SIPPA DIPA SSK RPIJM ALUR PENGANGGARAN APBN Input : RPJMN, RPJMD, Rensta OPD, Visi Misi Kab/Kota SIPPA Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran Bidang Cipta Karya DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 1 4 SSK Dokumen Acuan Sanitasi Kab/Kota 2 3 Keterangan Proses : Penyusunan SSK oleh Pokja Sanitasi Sinkronisasi SSK dengan RPIJM oleh Pokja & OPD Dinas PU Cipta Karya Sinkronisasi ke dalam SIPPA oleh OPD Dinas PU Cipta Karya Penajaman usulan daerah oleh Direktorat PPLP, usulan siap akan terbit dalam DIPA RPIJM Dokumen Anggaran Bidang Cipta Karya

PRIORITASI DUKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Kab/Kota Yang: 1 Memiliki SSK 2 Memiliki RPIJM 3 Memenuhi Readiness Criteria Kab/Kota Prioritas Kriteria Prioritas Lainnya : Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kawasan Rawan Stunting Sasaran Padat Karya Pemerintah Readiness Criteria (RC): Surat Peminatan Kesiapan Lahan Kesiapan Rencana Induk dan Detail Kesiapan Institusi Pengelola dan Anggaran Pengelolaan Kesanggupan Menerima Hibah

KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERMEN PUPR NO. 04/PRT/M/2017 PENGOLAHAN SETEMPAT PENGANGKUTAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA SISTEM SETEMPAT Individual Komunal INDIVIDUAL TANGKI SEPTIK KOMUNAL (2-10 KK) MCK KENDARAAN PENGANGKUTAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA PELAYANAN PENGUMPULAN PENGOLAHAN IPALD Skala Kota (> 20.000 jiwa) IPALD Saka Permukiman (50 – 20.000 jiwa) IPALD Skala Kawasan Tertentu (rusun) SISTEM TERPUSAT Pipa air kotor, pipa air cuci (grey water), penangkap lemak, pipa persil, pipa servis, bangunan inspeksi Pipa retikulasi, pipa utama termasuk manhole, stasiun pompa, dll

Pengangkutan Langsung Pengangkutan Tidak Langsung KONSEP PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA PERMEN PUPR NO. 03/PRT/M/2013 PEMILAHAN, PEWADAHAN & 3R RESIDU PENGOLAHAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR TPA Kertas dll Pengangkutan Langsung Gelas dll Organik TPS TPS 3R SPA/ITF Residu Bahan Beracun Berbahaya Pengomposan Pengangkutan Tidak Langsung Waste to Energy Plastik Methan Pengelolaan B3 Kompos Energi RDF, Incenerator Circular Economy

KONSEP PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN SKALA PERSIL SKALA LINGKUNGAN SKALA KAWASAN BADAN AIR PENCEGAHAN PENANGANAN Rooftop Greening Penampungan Air Hujan Sumur Resapan Air Hujan Saluran Porous Grass Block Biopori Saluran Drainase Tanggul persil darurat Subreservoir Air Hujan Saluran Lingkungan Pompa dan pintu air Kolam retensi mini DRAINMAS Tanggul darurat Pompa mobile Pompa tetap Kolam Rentensi Saluran Utama Parit Tampungan Wet Land Kolam Detensi Terpadu Tanggul darurat Pompa mobile Pompa tetap SUNGAI LAUT SITU/DANAU DRAINASE LINGKUNGAN