Di Susun Oleh : ANNISAA IKAWATI (A ) / A

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PENGANTAR PERPAJAKAN Arum Saraswati.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PAJAK KOMPETENSI DASAR:
Magister Administrasi Publik
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009
Pertemuan 01 Pengertian Pajak Dan Fungsinya
EKONOMI PUBLIK.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PAJAK DAERAH.
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
Perpajakan Fiki andika A
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DASAR DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL.
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Peranan dan Fungsi Pajak
HUKUM PAJAK Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
PERPAJAKAN.
KEBIJAKAN FISKAL.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO
PAJAK Kelas X Semester 2 Hery Budiantoro A
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Niken Rahajeng Lestari A
BAB 13 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Pengantar Perpajakan.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
KONTRAK BELAJAR Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc
A P B N.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Transcript presentasi:

Di Susun Oleh : ANNISAA IKAWATI (A210140016) / A PAJAK Di Susun Oleh : ANNISAA IKAWATI (A210140016) / A

pengrtian PAJAK Pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari Negara dan dapat dipakai untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemrintah guna mencapai kemakmuran rakyat.

peran Peranan Pajak antara lain : Berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan Negara dari pajak akan meningkatkan tabungan. Pembangunan segala bidang oleh Pemerintah. Kelangsungan pembangunan Indonesia.

fungsi Fungsi Utama ada 2 yaitu : Sumber Keuangan Negara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai kegiatan Pemerintah. Pengatur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Fungsi Stabilitas untuk menjaga kestabilitas perekonomian. Fungsi Redistribusi Pendapatan untuk membiayai semua kepentingan umum.

manfaat Pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan, sekolah, rumah sakit. Pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Kelestarian lingkungan hidup, budaya. Dana pemilu, transportasi massal dan lain-lain.

TERIMA KASIH