STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

HAK PEKERJA.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Hak Atas Pelayanan Publik
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Konsep pelayanan publik
ASSALAMUALAIKUM Wr.. Wb...
Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area
ETIKA PROFESI KEGURUAN
Kode Etik Akuntan Publik
PENTINGNYA STANDAR ETIKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PEJABAT OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCAPAIAN.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
STUDI PELAYANAN PUBLIK
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
TM – 9 MSDM KOMPENSASI Oleh : Drs.Raswan Udjang, MSi
MANAJEMEN PELAYANAN RS
Manajemen Pelayanan Prima
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
Manajemen Perpustakaan dan Organisasi Lembaga
Pelayanan Kesehatan Bermutu
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
Konsep pelayanan publik
Negara, Agama dan warga Negara
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Negara, Agama dan warga Negara
Pengukuran Kinerja Pelayanan
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Service Excelence.
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
PERATURAN TENTANG NAKES NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Mengukur Kualitas Pelayanan
Etika Pelayanan Publik
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
DINAMIKA KELOMPOK & PELAYANAN PUBLIK
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM PERTEMUAN 13 NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM PRODI MIK, FIKES

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menguraikan studi kasus pelayanan prima di pelayanan publik

Matrik Penilaian Pelayanan Tingkat Kesulitan Provider di dalam mengevaluasi kualitas Tingkat kesullitan pengguna didalam mengevaluasi kualitas Rendah Tinggi Mutual Knowledge Provider Knowledge Consumer Knowledge Mutual Ignorance

Hakekat Pelayanan Umum Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasilguna. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Unsur-Unsur Dasar Pelayanan Publik Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.

Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan , kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Kendala Dalam Pelayanan Publik Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

7 Hal yang harus dihindari oleh pemerintah dalam pelayanan publik Apatis Menolak berurusan Bersikap dingin Memandang rendah Bekerja bagaikan robot Terlalu ketat pada prosedur Seringnya melempar urusan kepada pihak lain.

Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; c. santun dan ramah; d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. profesional; f. tidak mempersulit; g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewe~langany ang dimiliki; n. sesuai dengan kepantasan; dan o. tidak menyimpang dari prosedur.

Penyebab buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah Gaji rendah Sikap mental aparat pemerintah Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.

Kualitas layanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka pelayanan tersebut sudah dikatakan memuaskan.

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth).