AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SIKLUS HIDUP PROYEK dan MANAJEMEN

Advertisements

DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010

PENERAPAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM Linda Mega Sari,

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016

Perekonomian Indonesia

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK

e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.

RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

based of Pengertian LPS

Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo

KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA

PROBITY DAN KONSOLIDASI

ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA Fachmy Syahtiadi

ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH

Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SIKLUS HIDUP PROYEK dan MANAJEMEN

PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.

Perekonomian Indonesia

MEMBUAT WEBSITE PORTAL UMKM DENGAN MENGGUNAKAN Muhamad Nur Arianto

KELOMPOK 2: Jessyka Meilinda Sari (18) Kholif Putri Budi P (19)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BARANG/JASA PEMERINTAH

Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:

Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4

PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan

MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)

MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :

TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGENDALIAN KONTRAK.

PENGADAAN BARANG/JASA

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:

Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI

PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Transcript presentasi:

AGENDA

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah 02. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan 03. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 04. Keputusan Presiden No. 11 tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 05. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

POKOK PERUBAHAN

POKOK PERUBAHAN

STRUKTUR PERPRES NO 54/2010

12 PENGATURAN BARU

PENGATURAN BARU 01 TUJUAN PENGADAAN

PENGATURAN BARU 02 PEKERJAAN TERINTEGRASI

PENGATURAN BARU 03 PERENCANAAN PENGADAAN

PENGATURAN BARU 04 AGEN PENGADAAN

PENGATURAN BARU 05 KONSOLIDASI PENGADAAN

PENGATURAN BARU 06 SWAKELOLA

PENGATURAN BARU 07 REPEAT ORDER Dapat digunakan: untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, contohnya pekerjaan audit. desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain-lain.

PENGATURAN BARU 08 E-REVERSE AUCTION

PENGATURAN BARU 09 PENGECUALIAN

PENGATURAN BARU 10 PENELITIAN

PENGATURAN BARU 11 E-MARKETPLACE

PENGATURAN BARU 12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

PERUBAHAN ISTILAH

PERUBAHAN ISTILAH

PERUBAHAN ISTILAH

PERUBAHAN DEFINISI

PERUBAHAN DEFINISI

PERUBAHAN DEFINISI

PERUBAHAN DEFINISI

19 PERUBAHAN PENGATURAN

PERUBAHAN PENGATURAN 01 TUGAS PPHP/PJPHP

Alur Serah Terima Pekerjaan LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF dokumen program/penganggaran surat penetapan PPK dokumen perencanaan pengadaan RUP/SIRUP dokumen persiapan pengadaan dokumen pemilihan Penyedia dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dokumen serah terima hasil pekerjaan.

PERUBAHAN PENGATURAN 17 UKPBJ

PENUTUP