INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN Disampaikan pada Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Jakarta, 31 Mei 2018 Oleh : Mohamad Hardi, Ak. Mprof Acc, CA Inspektur 1 Kemenristekdikti

LATAR BELAKANG Peran APIP selaku aparat pengawas harus bisa membantu pimpinan K/L/D dalam menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan informasi sebagai feedback atas pelaksanaan suatu kebijakan, program dan kegiatan, atau adanya potensi penyimpangan. Informasi tersebut tentunya harus didukung bukti atau pun data yang relevan dalam rangka membantu pelaksanaan evidence-based policy.

Kegiatan reviu yang merupakan kolaborasi APIP K/L/D dan BPKP dilakukan secara triwulanan diharapkan bisa memberikan informasi awal yang bermanfaat bagi pimpinan K/L/D untuk mengoptimalkan peran APIP dalam early warning system.

TUJUAN REVIU 1. Meningkatkan peran pengawalan pengelolaan anggaran termasuk kualitas belanja, PNBP dan PAD, PBJ serta kepatuhan atas P3DN dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi debottlenecking yang efektif kepada pimpinan K/L/D. 2. Mengidentifikasi kepatuhan dan meningkatkan perhatian (awareness) K/L/D untuk melaksanakan program P3DN dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah. 3. Mendorong kepatuhan bendahara pada Pemerintah Daerah untuk memungut dan menyetorkan PPN dan PPh. 4. Mendorong terbangunnya sistem pengendalian pengelolaan anggaran termasuk kualitas belanja, PNBP dan PAD, PBJ, dan penerapan P3DN.

SASARAN REVIU 1. Mengidentifikasi kualitas belanja pada masing-masing K/L/D. 2. Mengetahui jumlah dan posisi PBJ yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2018. 3. Mengetahui jumlah dan nilai paket melalui penyedia yang mensyaratkan TKDN dalam RUP

4. Memperoleh informasi pembentukan Tim P3DN di masing-masing K/L/D. 5. Mengetahui nilai TKDN yang tercantum dalam seluruh kontrak yang melalui penyedia. 6. Mengetahui nilai PPN dan PPh yang dipungut dan disetor dari belanja Pemerintah Daerah. 7. Mengidentifikasi hambatan/ permasalahan dan memberikan saran perbaikan atas kualitas belanja dan realisasi pendapatan, pelaksanaan PBJ, Kepatuhan atas P3DN, serta realisasi PPN dan PPh dari belanja Pemda.

RUANG LINGKUP REVIU DAN BATAS TANGGUNGJAWAB APIP 1. Reviu Kualitas Belanja 2. Reviu Realisasi Pendapatan 3. Realisasi PPN dan PPh yang dipungut dan dipotong pada Belanja Pemerintah Daerah 4. Reviu Pelaksanaan PBJ melalui Pelelangan 5. Reviu Kepatuhan atas P3DN

RUANG LINGKUP REVIU Reviu K/L Pemda Kualitas Belanja Pendapatan PBJ Alokasi, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas belanja K/L/D Pendapatan PNBP: PNBP Fungsional PNBP Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PBJ Jumlah, nilai dan status PBJ yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui proses pelelangan P3DN Informasi ada/tidaknya nilai TKDN pada Dokumen Pengadaan/ Kontrak/Surat Perintah Kerja atas seluruh pengadaan (tidak hanya lelang) melalui penyedia (yang diisi hanya yang ada informasinya). Informasi RUP yang mensyaratkan TKDN dan Informasi pembentukan Tim P3DN di masing-masing K/L/D (bila ada revisi dari isian Triwulan sebelumnya) Realisasi PPN dan PPh   PPN dan PPh dari kegiatan yang dibayar dengan SP2D LS

METODE REVIU Pengumpulan data dan informasi. Analisis perbandingan data dan informasi. Wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target dan penetapan solusi.

GAMBARAN UMUM REVIU KUALITAS BELANJA kualitas belanja sebagai belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel Variabel, Indikator dan Bobot Penilaian Reviu kualitas belanja oleh APIP dilakukan terhadap 5 (lima) variabel sebagai berikut: Alokasi dan Realisasi Belanja Ketepatan Waktu Transparansi dan Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas

Reviu kualitas belanja oleh APIP dilakukan terhadap 5 (lima) variabel sebagai berikut: No Variabel Indikator Bobot 1 Alokasi dan Realisasi Belanja Alokasi dan realisasi per jenis (K/L dan Pemda) dan fungsi (khusus Pemda) belanja 20 2 Ketepatan Waktu Ketepatan penetapan anggaran dan realisasi anggaran 15 3 Transparansi dan Akuntabilitas Tersedianya media informasi anggaran dan terselenggaranya e-procurement 4 Efisiensi Efisiensi dari sisi belanja 5 Efektivitas Efektivitas dari sisi output 25   Total 100 Hasil perhitungan/skoring akan dikonversi sebagai berikut: No Skor Uraian 1 86 s.d. 100 Sangat Baik 2 71 s.d. 85,99 Baik 3 56 s.d. 70,99 Cukup 4 <55 Kurang baik

TERIMA KASIH Selamat Melaksanakan Penelitian Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc. CA. QIA. Contact: HP. 08159906542 Email: hardi1964@yahoo.com