INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Pertemuan 5 APBN & APBD.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Pembangunan Ekonomi yang tumbuh, stabil dan menyejahterakan, Sumbangan Islam untuk Indonesia Postur APBN Negara Kapitalis dan Problem Anggaran APBN Indonesia.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
Pembangunan Berkelanjutan
Pembiayaan Pembangunan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Pengelolaan Keuangan Negara
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
RENCANA PEMBIAYAAN.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
KEBIJAKAN FISKAL.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Pembiayaan Pembangunan
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
Kardina Tria Lestari A
RISIKO, ASURANSI, DAN MANAJEMEN ASURANSI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
FINANSIAL DAN NON FINANSIAL Sesi 5
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
RISIKO, ASURANSI, DAN MANAJEMEN ASURANSI
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL RISIKO AKTIVA RIIL INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Pengantar Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Kepastian pelaksanaan pembangunan Rencana Kerja Kebijakan nasional Kepastian pelaksanaan pembangunan Berkesinambungan Rencana Kerja pemerintah pada intinya adalah memuat arah kebijaksanaan nasional satu tahun yang merupakan komitmen/ janji pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan, mengacu pada tiga agenda pembangunan Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Tiga agenda pembangunan, yaitu: Menciptakan Indonesia yang aman dan damai Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis Meningkatkan kesejahteraan rakyat Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Skala Prioritas Pembangunan Urutan skala prioritas pembangunan Penanggulangan kemiskinan Peningkatan ksesempatan kerja, investasi dan impor Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik Mitigasi dan penanggulangan bencana Percepatan pembangunan infrastruktur Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

APBN Pelaksanaan APBN oleh seluruh tingkatan pemerintahan Pemerintah (Menkeu) menyusun RAPBN DPR mengesahkan UU APBN Pelaksanaan APBN oleh seluruh tingkatan pemerintahan Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Manajemen Risiko pada Organisasi Pemerintahan RISIKO FISKAL RISIKO INFRASTRUKTUR Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Tiga agenda pembangunan, yaitu: Menciptakan Indonesia yang aman dan damai Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis Meningkatkan kesejahteraan rakyat RISIKO TIDAK PERNAH JADI KENYATAAN Tercapai tapi terlambat dari jadual Kualitas di bawah standar Biaya boros Gagal sama sekali R E N C A N A RISIKO Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

(interaksi dan sistem terbuka) INPUT PROCESS (interaksi dan sistem terbuka) OUTPUT (tujuan) Dalam mencapai tujuan “masyarakat adil makmur yang berkelimpahan material dan spiritual” RI wajib melaksanakan manajemen risiko Minimal bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Risiko Fiskal Angka pada APBN setiap tahun adalah rencana (target) yang ingin direalisasirisiko realisasi item pendapatan dan belanja yang direncanakan menyimpang dari yang diharapkan Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Untuk minimalkan risiko fiskal, setiap organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab: Menghasilkan dana (penerimaan pajak, maupun non pajak) perlu menerapkan manajemen risiko Belanja negara (rutin dan pembangunan), pemerintah pusat maupun daerah Asumsi-asumsi yang digunakan dalah penyusunan APBN juga dihadapkan risiko  asumsi makro harus bijak Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Dirjen Pajak RI bertanggung jawab menerima Rp 50,5 triliun. Kasus 1: Dirjen Pajak RI bertanggung jawab menerima Rp 50,5 triliun. Untuk memastikan target penerimaan itu tercapai, organisasi harus melaksanakan manajemen risiko penerimaan pemerintah dalam negeri melalui pajak Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Kasus 2 Untuk mencapai tujuan utama pembangunan, pemerintah harus mendanai infrastruktur. Proyek infrastruktur harus dikelola manajemen risikonya supaya selesai tepat waktu, hasil sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Risiko Infrastruktur Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur Isinya menyangkut transaksi proyek pembangunan infrastruktur Isu kebijakan, rencana tindak, keluaran, waktu penyelesaian dan penanggung jawab Contoh matriks Paket Kebijakan Infrastruktur 2006 (Depkeu mengelola risiko pembangunan proyek infrastruktur 2006) Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Pengadaan Infrastruktur Opsi dan tujuan Strategi Kriteria keputusan Prosedur pengambilan keputusan Pemantauan terhadap utang proyek External advice Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Sumber Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi, Hinsa Siahaan, PT Elex Media Komputindo, 2009 Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013

Diskusi kasus Pada artikel yang pertama www.djkn.depkeu.go.id buat kesimpulan tentang artikel tersebut dalam perspektif manajemen risiko Pada artikel kedua (Republika, 17 Mei 2013), kaitkan rencana pemotongan anggaran oleh pemerintahan dengan penerapan manajemen risiko di birokrasi! Resista Vikaliana, S.Si. MM 5/17/2013