Globalisasi Indonesia Meratifikasi Putaran Uruguay, GATT 1994 disahkannya Undang- Undang No. 14 Tahun 1994, fakta ini memberikan arah tegas kepada aspek.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pokok – Pokok Pengaturan RUU Pendidikan Tinggi
Advertisements

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSI KOERASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA
o j k Otoritas jasa keuangan
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
KOPERASI DI ERA GLOBAL.
Politik Luar Negeri Indonesia
copyright by Elok Hikmawati
STATUTA PERGURUAN TINGGI
& Globalisasi Pendidikan Pancasila.
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Strategi Pembangunan Asia
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
SISTEMEKONOMI INDONESIA
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
GATS ikaningtyas.
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Copyright by dhoni yusra
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PERDAGANGAN PANGAN.
By : Koperasi By :
BADAN-BADAN USAHA AMALUDIN, SIP, MM.
BISNIS GLOBAL.
PENJAMINAN MUTU DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI
Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL.
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
Copyright by dhoni yusra
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Tugas Manajemen dan Kepemimpinan 3
LIBERALISASI PERBANKAN
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
Fungsi dan peranan koperasi
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
PENGANTAR KEPERAWATAN PROFESIONAL (Bagian Ke-2)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP MEA
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
Assalamu’alaikum Wr. Wb
BADAN USAHA MILIK NEGARA
By : Koperasi By :
AKUNTABILITAS KINERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Otoritas Jasa Keuangan
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Program Studi Ilmu Keperawatan
HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Analisis Kebijakan Penggunaan Mata Uang Tunggal di ASEAN
Pergertian Globalisasi
DEPARTEMEN KEPERAWATAN DASAR
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
LEGAL OPINION Pokok-pokok materi bahasan “Legal Opinion”, disampaikan pada Acara Pelatihan Legal Opinion dengan Tema “Membangun Daya Kritis Mahasiswa dalam.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
Transcript presentasi:

Globalisasi Indonesia Meratifikasi Putaran Uruguay, GATT 1994 disahkannya Undang- Undang No. 14 Tahun 1994, fakta ini memberikan arah tegas kepada aspek jasa hukum di Indonesia menghadapi perubahan globalisasi ekonomi. Perkembangan Hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan kesepakatan Internasional (collective commitments) yang dilahirkan oleh WTO sebagai penggerak globalisasi perekonomian dunia

Sub Sektor Jasa hukum (Legal Service) GATS Mencakup beberapa unsur artikel I ayat (7) a. From the territory of one member into the terrority of any other member; (dari wilayah satu Negara anggota ke wilayah Negara anggota lainnya). b. In the territory of one member to the service consumer of any other member; (dalam wilayah suatu Negara untuk konsumen jasa dari Negara anggota lainnya). c. By a service supplier of one member, through commercial presence in the territory of any other member; (oleh penyedia jasa suatu Negara anggota, melalui keberadaan usaha pemasok jasa di wilayah Negara anggota lain). d. By service supplier of one member, through presence of natural person of a member in the territory of any other member; (oleh penyedia jasa suatu Negara anggota, melalui keberadaan “Natural Person” di wilayah Negara anggota lain)

Terwujudnya masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia Sebagai pendiri ASEAN ASEAN Economic Community (“MEA”) ASEAN Vision 2020 Dijabarkan ASEAN Blueprint (2015) Indonesia akan terus maju dalam pelaksanaan MEA pada akhir tahun 2015 Presiden Jokowi Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandung

Peran Pemerintah Indonesia Mengatur Regulasi untuk mengantisipasi Sebagai Katalisator dari kepentingan pelaku ekonomi Kerja sama dengan sektor swasta agar proses percepatan Terintegrasinya Ekonomi ASEAN segera terlaksana Sistem Pasar yang didukung Regional dan Global

Peran PERADI Sebagai Organ Negara Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) Pasal 36 UUD 1945, UU 18 tahun 2003 Mempunyai Hak “Konstitusional Important” mengatur ± 45.000 anggota PERADI 102 cabang dan 57 PBH Advokat dan Peningkatan mutu pelayanan hukum Mengatur pengabdian Advokat Indonesia Advokat Asing Menjalin kerjasama dalam dan Luar Negeri

VISI dan MISI 2015 - 2020 VISI MISI “Mewujudkan Profesi Advokat yang berkualitas dan bermartabat demi tegaknya hukum dan keadilan” MISI Mewujudkan kualitas pelayanan jasa hukum yang profesional berkeadilan dan bermartabat. Terciptanya tata kelola management Organisasi yang memberi pelayanan dan merespon terhadap kebutuhan anggota PERADI

Aspek Pembinaan Anggota Kerjasama PERADI dengan Microsoft, untuk mempersiapkan persiapan Kantor Advokat Hukum Modern, mengedepankan produktivitas mobile yang terkoneksi. Teknologi Microsoft , menghadapi Legal Techt. Recruitment keanggotaan melalui persyaratan UU Advokat 18 tahun 2003, melalui penerimaan Ujian dengan Standart Lulus Nilai (7). Mengelola Rekomendasi Advokat Asing Berkerjasama dengan pemerintah. Pemberdayaan dan Kerjasama Pendidikan Untuk mendapat Lulusan Perguruan Tinggi Hukum yang terbaik. Aktif sebagai anggota IBA dipertemuan Internasional dan menjalin kerja sama dengan organisasi advokat luar negeri. Misal : Australia, Jepang, Malaysia, Hongkong dll. Mengirimkan Advokat muda untuk proses pembelajaran dinegara-negara, seperti Jepang.