PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Informasi, Organisasi, Manajemen, & Strategi
Advertisements

Ilmu Politik.
KESIMPULAN Tiadanya koherensi-konsistensi kebijakan, dan tidak adanya leading sector agency implementasi kebijakan saling berseberangan menimbulkan pemaknaan.
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
Teori Komunikasi Organisasi
BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah.
Hukum internasional PENGERTIAN : Hukum Internasional :
Birokrasi dan Pelayanan Publik
KONSEP ADMINISTASI SEBAGAI PHILOSHOPY IN ACTION
KELOMPOK I RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ( MODEL UMUM ) RUDOLF ( ) ABD RAHMAN R ( ) ………………………………..
Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Post-Behavioralism.
Metodologi Penelitian Hukum
Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari
METODE DAN PENDEKATAN DALAM STUDI FILSAFAT POLITIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
MENDESKRIPSIKAN TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK (BERSIKAP MEMENTINGKAN KEPENTINGAN BANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOK)
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Good Governance Etika Bisnis.
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK
EPISTEMOLOGI ADMINISTRASI
MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA
Pertemuan ke-7 Etika utilitarianisme dalam bisnis
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pengertian politik.
ADOPSI atau PENGANGKATAN ANAK
KELEMBAGAAN PERTANIAN
Budaya Politik.
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
hukum administrasi (negara)
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
ETIKA PROFESI.
PENATAAN DAERAH OTONOM
POLITIK STRATEGI NASIONAL
EKONOMI Kelas / Semester : X / 1 Permasalahan Ekonomi.
ANALISIS PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Berkelas.
KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN
EKONOMI Permasalahan Ekonomi.
Oleh : Teori Konstitusi Oleh :
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
POLITIK HUKUM.
Power, Authority and Leadership
BAB III. PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM
KONSEP ETIKA DAN ETIKET
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
CHAPTER 1 PENGENALAN TEORI AKUNTANSI KELOMPOK 1 1.SUKMA OKTAVIANINGSARI NIKEN SUSANTI
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
ADOPSI atau PENGANGKATAN ANAK
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
CIVIL SOCIETY DAN INTEGRASI DALAM KONTEKS DEMOKRASI
Pendekatan Pasar, Anti Perencanaan dan Perencanaan Demokratik
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
B Y C HANDRA S ETIAWAN. Pendapat para ahli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya politik adalah pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
Transcript presentasi:

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Mengapa perlu perbandingan SAN??? Masalah utama a.n: Jika kebijakan harus dijalankan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, maka cara apakah yang paling efektif sehingga sumberdaya yang ada dapat mencapai tujuan negara yang seluas-luasnya? Ingat tujuan perbandingan SAN!

Kita tidak dapat membuat analisa terhadap sebuah sistem a Kita tidak dapat membuat analisa terhadap sebuah sistem a.n tanpa adanya `model` tentang bagaimana sebuah sistem administrasi itu berjalan Model adalah gambaran abstrak yang kita anggap memiliki kesamaan dengan dunia nyata Model diperlukan untuk menjelaskan fenomena kajian

Model dasar administrasi menganggap bahwa perbedaan struktur a Model dasar administrasi menganggap bahwa perbedaan struktur a.n ikut ditentukan oleh konstitusi dan kontrol lembaga-lembaga politik Konstitusi dan lembaga-lembaga politik akan menentukan `hukum` dan `aturan` bagi a.n.

Di bawah kontrol lembaga-lembaga politik a. n Di bawah kontrol lembaga-lembaga politik a.n./birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan2 yang telah ditetapkan oleh lembaga politik (catt: ingat dikotomi politik dan a.n) Oleh karena itu wilayah kajian PSAN perlu memperhatikan aspek-aspek di luar SAN

Sebelum menganalisis sebuah SAN, perlu dipahami model adm substantif dan model adm formal teori deskriptif dan preskriptif SAN merupakan sebuah sistem

Model Administrasi Model administrasi subtantif mengandaikan wujudnya proses-proses administratif tanpa mensyaratkan wujudnya lembaga-lembaga adm formal (ex: Kelurahan, Kecamatan, Departemen dll) Model administrasi formal Mengandaikan wujudnya proses administratif yang dijalankan oleh lembaga-lembaga adm formal yang selama ini dikenal (catt: ingat konsep birokrasi rasional weber)

Masyarakat dapat memiliki perilaku-perilaku administrasi (adm subtantif) seperti kerjasama, gotong royong, mengatur komunitas, menciptakan keadilan dalam komunitas dll, tanpa perlu memiliki biro/ lembaga-lembaga administratif formal Masyarakat bisa hidup tanpa adanya a.n tetapi tidak bisa hidup tanpa administrasi subtantif

Setiap masy/ negara punya sistem adm masing-masing Kekurangan atau ketiadaan suatu lembaga administrasi formal dalam suatu masy bukan berarti masy tsb memiliki kelemahan pada administrasi subtantif (ex. Tidak adanya Undang-Undang dalam suatu masy tradisional tidak berarti hilangnya perlindungan hukum bagi masy yang telah memiliki hukum adat yang sejenis. Atau tidak dimilikinya sertifikat tanah bukan berarti menghilangkan hak ulayat yang dimiliki seseorang atas tanah leluhurnya) Maka dalam konteks PSAN, persoalannya bukan perbandingan administrasi birokrasi vs administrasi tradisional tetapi adalah bagaimana memahami SAN yang benar-benar ada (administrasi substantif) di dalam suatu negara?

Untuk memahami sistem administrasi sebuah negara kita perlu pahami praktek-praktek a.n yang berlaku di negara tsb, bukan mengandaikan wujudnya model administrasi formal seperti yang ada di negara2 barat ke dalam setiap negara yang dikaji

Teori2 Dalam Administrasi Negara Teori preskriptif Toeri deskriptif Sebagian teori administrasi negara lebih menekankan pada aspek preskripsi daripada deskripsi. Ex: teori2 administrasi formal mensyaratkan wujudnya efisiensi pelaksanaan kebijakan sebagai tujuan normatif, atau kekuasaan harus sesuai dengan tanggungjawab, komunikasi harus dua arah, dll Teori preskriptif tidak hanya menjelaskan apa yang sekarang ada tetapi juga apa yang seharusnya ada

Padahal sebenarnya kita tidak dapat membuat penilaian tentang apa yang seharusnya dilakukan tanpa memiliki analisis dan pemahaman deskriptif yang menyeluruh tentang apa yang terjadi sekarang (teori deskriptif) Kecenderungan untuk menerima teori2 preskriptif tersebut karena kurangnya model-model atau teori2 alternatif (perlunya pengembangan teori2 deskriptif)

Dalam masy prismatik kita berupaya menemukan dua struktur Dalam masy prismatik kita berupaya menemukan dua struktur. Strukutr dengan fungsi manifes dan struktur dengan fungsi laten Pada masy prismatik sering ditemukan gerak adm yang plin-pan. Struktur adm adalah baru (adopsi dari luar) tetapi proses2 adm yang ada ternyata dijalankan oleh struktur2 yang lama