URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
laporan keuangan kEmDIKNAS
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
APLIKASI SIMAK BMN 2013.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
UMUM Menu Aplikasi SAKPA terkait SKPA dibagi menjadi tiga, yaitu: Administrator, Operator Penerbit SKPA, dan Operator Penerima SKPA. Satker Penerbit SKPA.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Telaah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
Latihan soal akuntansi 2015
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sistem Aplikasi Rekonsiliasi Internal (SARI) SIMAK BMN dan SAIBA
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Akuntansi Operasi Kantor Cabang
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Akuntansi Operasi Kantor Cabang
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengelolaan BMN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
t e l a A h laporan keuangan
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
Proses Akuntansi Purnama Sari, SE, M.Si.
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
Simulasi Reviu atas Mekanisme Take Out
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
TATA CARA REKON BAIK DAN BENAR 1. PASTIKAN SP2D SUDAH MASUK KE SPM SESUAI BULAN YANG BERSANGKUTAN YANG DI AMBIL DARI OMSPAN 2. MASUK SAIBA TERIMA SP2D.
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Semester I Tahun Anggaran 2019
Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
SAKTI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENKES
Transcript presentasi:

URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018

EVALUASI JURNAL KOREKSI BPK Uraian Jurnal Koreksi 2015 Jurnal Koreksi 2016 Jurnal Koreksi 2017 Jumlah Jurnal Koreksi 78 43 36

EVALUASI JURNAL KOREKSI BPK TAHUN 2017 19 Jurnal dari SAIBA 18 Jurnal karena Kesalahan pencatatan Transaksi Akrual 1 Jurnal karena Kurang Input 20 Jurnal dari BMN

EVALUASI JURNAL KOREKSI 2017 Nomor Jenis Transaksi Akrual Yang Mengakibatkan Terjadinya Jurnal Koreksi 1 Pencatatan LPJ Banpem Belum Memadai 2 Pengungkapan Carry Over Tunjangan Profesi dan Dobel Catat Belum Memadai 3 Terdapat Setoran PNBP Yang Belum Disetorkan ke Kas Negara yang Tidak Dicatat di Laporan Keuangan 4 Saldo Kas yang Belum Dicatat secara Memadai 5 Kesalahan dalam melakukan Jurnal Balik

EVALUASI SDM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN Kelebihan Kekurangan Tingkat ketelitian dalam penginputan transaksi sudah sangat baik Komunikatif dan sangat responsif Penguasaan terhadap penggunaan aplikasi sudah sangat baik Masih minimnya pengetahuan mengenai tata cara pencatatan transaksi akrual Masih kurangnya pengetahuan terhadap program dan kegiatan Satker sehingga sulit mengungkapkan dalam CaLK

4 Langkah Peningkatan Kualitas LK Bimtek Modul LK Bimtek peningkatan kompetensi kepada Penyusun LK akan terus dilaksanakan Telah disusun 2 Modul LK untuk membantu proses penyusunan LK. Modul ini akan terus berkembang sesuai kebutuhan Satker Asistensi Blog LK Asistensi LK berdasarkan pembagian wilayah melalui telepon, sms, email dan grup WA Telah dibuat blog apkgtk.info untuk berbagi info dan sharing ilmu terkait Laporan Keuangan

Target Peningkatan Kualitas LK Tahun 2018 NO ASPEK KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 2016 2017 2018 1 Tidak ada Selisih pada E-Rekon √ 2 Tidak ada Selisih pada Rekonsiliasi SAK-SIMAK 3 Tidak ada Pagu Minus 4 Tidak ada saldo Akun Tidak Normal 5 Tidak ada Pengembalian Belanja yang melebihi realisasi x 6 Tidak ada Selisih pada Monitoring Supend Pajak 7 Tidak terdapat Belanja Barang yang menjadi Aset 8 Tidak terdapat Belanja Modal yang tidak menjadi Aset 9 Pengungkapan CaLK yang memadai 10 Pengisian Capaian Output secara rutin setiap bulannya 11 Penurunan Jumlah Jurnal Koreksi BPK tiap tahunnya