Peran pemerintah dalam perekonomian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

1. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
FUNGSI PEMERINTAH.
Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan
TEORI PENGELUARAN NEGARA
KEBIJAKAN PUBLIK.
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM
RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO; MASALAH DAN KEBIJAKAN
BAB IV PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK, BARANG KLUB, PILIHAN PUBLIK, PROSES POLITIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEGAGALAN PEMERINTAH.
REVIEW ON PUBLIC FINANCE
Permintaan Agregat I: Membangun Model IS-LM Oleh: Muhammad Iqbal Wati Nursila.
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Assalamualaikum Wr.Wb KELOMPOK 3.
Pendahuluan: Pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
Perekonomian Indonesia
Sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah
Pengantar Ekonomi Mikro
EKONOMI PUBLIK.
PERANAN EKONOMI MIKRO DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA
TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
EKONOMI Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro.
Tugas Media Pembelajaran Berbasis Tik Dosen Pengampu: Bpk
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
FUNGSI PEMERINTAH.
Ekonomi Makro.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FUNGSI PEMERINTAH.
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
EKONOMI PUBLIK Fungsi Pemerintah
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Perekonomian Indonesia
Makroekonomi Nama anggota kelompok: Adi Riyanto Sulistiyono
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
GENERAL EQUILIBRIUM PERTEMUAN 11.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
INDIVIDU DAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Peran pemerintah dalam perekonomian

Nama Kelompok : Pancarani Deasy A (125030100111074) Indah Setyo (125030100111082) Erissa Khaerani (125030100111149) Yuli Susantini (125030101111031) Hidayatul Munawaroh (125030107111004) Rhisna Dyah Aliska D (125030107111129) Lutfianah Lail (135030101111163) Nurul Hidayah Z (135030101111176)

Peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.

FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi

Fungsi alokasi Terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi disaat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Dalam peran alokasi, pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi alokasi sumber daya.

Fungsi distribusi Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah.

Fungsi stabilisasi Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem (Balassa 1982). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya.

Kebutuhan barang publik Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.

KLASIFIKASI BARANG PUBLIK

Peran Pertumbuhan dan Pembangunan Pemerintah Memelihara jasa publik. Mempengaruhi masyarakat. Memperbanyak institusi ekonomi Mempengaruhi penggunaan sumber daya. Mempengaruhi distribusi pendapatan. Mengatur jumlah uang beredar. Mengatur fluktuasi. Mempengaruhi tingkat investasi.

KESIMPULAN Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan sistem perekonomian. Selain itu peranan pemerintah didalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai fungsi pengawas, pemerintah juga dapat melakukan kegiatan ekonomi sendiri.