Kebijakan PTA Surabaya 1. Dalam Pengawasan dari aspek hakim : Hakim Tinggi memilih berkas secara acak, melakukan bedah berkas dan kemudian melakukan evaluasi.

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Jenis-jenis Surat/Dokumen
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Menulis Surat Dinas.
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
KEWENANGAN.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Drs. H. MUKLAS, M.SI Kassubbag Ortapeg
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
AUDIT FUNGSI PEMBELIAN
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
PROGRAM KERJA BIDANG TATA USAHA TAHUN ANGGARAN 2014
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Implementasi Aplikasi Pengolah Data Tak Terstruktur
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Tata Persuratan.
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIN DAERAH
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI
Pertemuan 18 SISTEM AKUNTANSI PENGUPAHAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI I
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Sistem Aplikasi Pengambilan Cuti Kepegawaian Pada Kantor Pusat PT
1.JELASKAN YANG ANDA KETAHUI MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.SEBUTKAN HAL-HAL PENTING YANG ADA DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG ADA.
DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (AUDIT WORKING PAPERS)
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN