PERIZINAN DAN TATA RUANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Advertisements

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
Hal-Hal yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Aktif dalam Kebijakan Publik (Faktor Eksternal) Nama : Dimas Adi Putra Elina Natalia Farhan Marsha.
Disampaikan pada acara :
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Keterbukaan Informasi Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL (ASPEK PENGADAAN TANAH
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
Kelembagaan Lingkungan Hidup
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Kawasan Permukiman Kumuh
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERMUKIMAN.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
PEREKONOMIAN INDONESIA
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Konsep pelayanan publik
Manajemen Pengelolaan Sampah Mandiri berbasis Ekonomi Kerakyatan
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Apa dan Mengapa Demokrasi?
ANALISIS PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN OLEH PEMERINTAH
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
Hak-hak Pekerja Disampaikan pada Pendidikan Organiser
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
(sebagai urusan pemerintahan)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PENGARUH BANJIR BANDANG TERHADAP AREA PEMUKIMAN
KEBIJAKAN RTH REVITASLISASI PERMASALAHAN HUTAN MALABAR MALANG
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Media Massa Untuk Menyelamatkan Lingkungan
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
WORKSHOP DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD DIY TENTANG
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PERIZINAN DAN TATA RUANG RUJAK CENTER FOR URBAN STUDIES Restoran Bumbu Desa 9 November 2011

Penataan Ruang Penataan ruang : sebuah sistem proses perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang  meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Tujuan besar UU No. 26 Tahun 2007 : mereformasi seluruh proses dan praktek penataan ruang di Indonesia. Agenda reformasi : melibatkan secara aktif seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penataan ruang

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Terlibat dalam tiga tahapan proses penataan ruang, pertama partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, kedua partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan ketiga partisipasi dalam pengendalian penataan ruang (pengawasan) – Pasal 65 UU no. 26/ 2007 Hak Akses  hak kita untuk memperoleh akses terhadap informasi, partisipasi dan keadilan  dijamin oleh Pasal 60 UU no 26/2007, pasal 28F UUD 1945, UU NO. 39/1999 tentang HAM, UU No. 14/2008 tentang KIP

Demand Group dan Masalah terkait Tata Ruang Pembangunan SPBU di pemukiman Pembangunan warnet di pemukiman

Jalan layang non tol Antasari Banjir di perumahan Kedoya Utara Jalan layang non tol Antasari

Penebangan pohon untuk pembangunan halte busway Pembangunan Mall di Jakarta

Pola - Pola Permasalahan Demand Group Tidak adanya pelibatan warga dalam perencanaan dan pemberian izin bangunan  penolakan warga tidak diindahkan Ketidakjelasan Informasi  sulitnya mengakses informasi Komunikasi yang bersifat satu arah antara warga dengan pemerintah Keberpihakan pemerintah kepada Investor/pihak swasta

Perizinan Bagaimana prosedur perizinan dilaksanakan? Bagaimana proses pengawasan dilakukan terhadap izin yang telah dikeluarkan? Bagaimana mengimplementasikan peran masyarakat dalam penataan ruang (partisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang) ?