KELOMPOK/GOLONGAN KEPENTINGAN KELOMPOK/GOLONGAN PENEKAN Dr. Indah Adi Putri, M.Si.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

PARTAI POLITIK.
KELOMPOK SOSIAL Adalah : kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat.
KOMUNIKASI LINGKUNGAN
Sistem Politik di Indonesia
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
OPINI PUBLIK DAN POLLING OPINI PUBLIK
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
ARTI AROFAH Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
HUBUNGAN SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN
Ruu Ormas Kembalinya Rezim Represif Ala Orde Baru.
SOSIALISASI POLITIK DAN KEHIDUPAN BERPOLITIK
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Budaya Politik di Indonesia
Good Governance Etika Bisnis.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
STRATEGI DALAM PROMOSI KESEHATAN NURUL AINI
ELEMEN-ELEMEN DEMOKRASI
Sistem Pemerintahan Indonesia
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Partai Politik & Pemilu
PENGENDALIAN SOSIAL.
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Definition and Approach
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PR PEMERINTAHAN By: Reni Fitriani.
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
PEMBAGIAN SISTEM POLITIK
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
Budaya Politik.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
KEKUASAAN DAN WEWENANG
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
ADVOKASI KESEHATAN INTRODUCTION.
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
Perilaku Politik Partisipasi Politik
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Kembalinya Rezim Represif
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
KELAS X SMA KD: Mensistesiskan kewenangan lembagaa-lembaga Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun Devi Aryani, S.Pd.
PARTAI POLITIK (Kelas B)
TUGAS KOMUNIKASI PUBLIK “The Presentation of Self In Everyday Life”
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 7
PPT PKn.
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Indra Pahlawan,Sip.MSi (indra.pahlawan
ADVOKASI Oleh : Julio Belnanda Harianja/ Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Bem Km Unnes 2016 Kabinet Ngabekti.
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
PARTAI POLITIK.
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
INPRASTRUKTUR DAN SUFRASTRUKTUR POLITIK
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

KELOMPOK/GOLONGAN KEPENTINGAN KELOMPOK/GOLONGAN PENEKAN Dr. Indah Adi Putri, M.Si

Kelompok /Golongan Kepentingan  Merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung.  Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.  Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Gabriel A. Almond  mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan ; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.  Hubungan pribadi ; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal.  Perwakilan langsung ; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan- kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut.  Saluran formal dan institusional lainnya ; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.

Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok : (1) Interest Group Asosiasi  Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas.  Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll (2) Interest Group Institusional  Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok yang berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan.  Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya. (3) Interest Group Nonasosiasi  Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak.  Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll. (4) Interest Group Anomik  Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama.  Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional.

 Merupakan kelompok yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa.  Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain, dengan tujuan membuat perpolitikan maju.  Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.  Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu : a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan, c. Organisasi Kepemudaan, d. Organisasi Lingkungan Hidup, e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya. Kelompok / Golongan Penekan (Pressure Group)