KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
Advertisements

SUDIN DIKMEN JAKARTA UTARA. 1. Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional.
BMPS PROVINSI JAWA BARAT
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Website Dindik
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
PENILAIAN KINERJA GURU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
SMK Negeri 4 Banjarbaru Present Cara Melakukan Penilaian Kinerja Guru Beserta Pembahasannya Berdasarkan Widyaswara : Rr. Sri Sukarni Katam Watiningsih,M.Pd.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
______ ____ ___________
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2017
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
PENILAIAN KINERJA GURU
PENILAIAN KINERJA GURU (Performance Appraisal)
REKRUITMEN PENGAWAS SEKOLAH
PENILAIAN KINERJA GURU
SINKRONISASI PROGRAM TENAGA KEPENDIDIKAN
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
Oleh : Drs. H. Handarlin Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI GURU
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI SUATU PROFESI
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
LANDASAN HISTORIS & landasan YURIDIS
Disampaikan Oleh: SUPARDI Bidang BIMTEK KANREG IV BKN MAKASSAR
Biodata Nama : Rr. Sri Sukarni Katam Watiningsih,M.Pd.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
PENILAIAN KINERJA GURU PAI
PENILAIAN KINERJA GURU
EVALUASI DIRI KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA GURU PAI
Drs. H. LEKSONO, M.Pd.I Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
EVALUASI DIRI KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA GURU PAI
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
YES or NO YES! NO!.
Walter Marianus Simarmata. Angka kredit minimal UNSUR III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e UTAMA Pendidikan PBM Keprofesian.
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG KEBIJAKAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS PAI OLEH : DRS. H. SUHAILI, M.AG KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

VISI - MISI 1. Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 2. Misi Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

5 BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA INTEGRITAS PROFESIONALITAS INOVASI TANGGUNG JAWAB KETELADANAN

Penghargaan dan Kesejahteraan Regulasi Rasio Pengawas PAI dengan Guru Binaan Daya Dukung Tugas Penghargaan dan Kesejahteraan BEBERAPA MASALAH PENGAWAS PAI Beban Kerja Pengawas Pengembangan Karir dan Jabatan Kualifikasi Akademik Pemberdayaan

Landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Lanjutan... Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah; Peraturan Menteri Agama Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

  Tujuan Membekali Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah binaan, sehingga mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan, mencakup; Penyusunan program pengawasan pada sekolah binaan; Pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan; Evaluasi program pengawasan pada sekolah binaan; Membimbing dan melatih profesional Guru PAI.

B. Manfaat memudahkan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas pengawasan Pendidikan Agama Islam di sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengawasan dan serta membimbing dan melatih profesional Guru PAI

JENJANG JABATAN, BIDANG KEPENGAWASAN, TUGAS POKOK, BEBAN KERJA DAN ORGANISASI PENGAWAS PAI Jenjang Jabatan Pengawas PAI Pengawas Sekolah Muda (Golongan III/c-III/d), Pengawas Sekolah Madya (Golongan IV/a-IV/c), dan Pengawas Sekolah Utama (Golongan IV/d-IV/e).   B. Bidang Kepengawasan Pengawas PAI   Pengawas Pendidikan Agama Islam pada TK dan SD. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMK.

  c. Tugas Pokok Pengawas PAI   penyusunan program pengawasan PAI; pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi Guru PAI; pemantauan penerapan standar nasional PAI; penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan PAI; dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan PAI.

D. Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas PAI peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada TK, SD/SDL:B, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK 2. Wewenang a. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;

 Lanjutan wewenang pengawas PAI... b. Memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; c. melakukan pembinaan terhadap Guru PAI; d. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas Guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan e. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.

E. Beban Kerja Pengawas PAI Beban kerja Pengawas PAI merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@60 menit) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan Guru PAI di sekolah binaan. Beban kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mencapai 37,5 jam per minggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka

F. Organisasi Pengawas PAI Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pengawas PAI pada Sekolah, serta efektifitas pengawasan dibentuk Kelompok Kerja Pengawas PAI (POKJAWAS PAI). POKJAWAS PAI terdiri dari Pokjawas Tingkat Kabupaten/Kota, Pokjawas Tingkat Provinsi, dan Pokjawas Tingkat Nasional

PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Pengawas dan Kepengawasan PAI Prinsip-prinsip Pengawasan PAI Sasaran Pengawasan PAI Kompetensi Pengawas PAI

KEGIATAN PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kegiatan Pengawasan PAI Melaksanakan Pembinaan Melaksanakan Penamtauan 8 SNP Melaksanakan Penilaian Kinerja Pembimbingan Pelatihan Profesional Guru PAI

B. Tahapan Kegiatan Pengawasan PAI Membuat perencanaan Melaksakan program pengawasan Evaluasi pelaksanaan program pengawasan Melaksanakan program bimbingan dan pelatihan profesional GPAI Evaluasi Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan profesional GPAI

TERIMAKASIH