SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
DADANG PRIYONO Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKPPD KABUPATEN CIREBON.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PENSIUN TERPADU
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS-2015)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
SSCN 2018 KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN KANREG IX BKN JAYAPURA
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.
Contoh penyusunan skp.
PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015 Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

LATAR BELAKANG Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara Elektronik Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-30/V77-4/99 Tgl. 27 Juli 2015 tentang Implemetasi e-PUPNS 2015

Tahapan Implementasi Penunjukan user admin PUPNS instansi oleh BKN atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian akan mengirim surat edaran kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian

Tahapan Implementasi (cont) Setting PUPNS admin oleh user admin PUPNS di instansi Admin PUPNS melakukan setting PUPNS antara lain : Setting user verifikator (SKPD/UPT/Satker & BKD/Ropeg) Setting petugas Help Desk System (HDS) di BKD/Ropeg, BKN Melengkapi data unit organisasi Melengkapi data fasilitas kesehatan Melengkapi data fasilitas pendidikan Setting verifikasi pendaftaran PUPNS Setting mulai dan selesai pendataan PUPNS Setting Verifikator level 1 di aplikasi unor https://hr.bkn.go.id

Tahapan Implementasi (cont) Pelaksanaan PUPNS 2015 Dilaksanakan setelah admin PUPNS selesai melakukan setting Dibentuk petugas HDS (BKD, Kanreg, BKN Pusat) yang akan menyelesaikan dan menjawab permasalahan melalui Help Desk System (HDS) Dibentuk Tim Verifikator di BKD, Kanreg, BKN Pusat

Tahapan Monitoring Implementasi Penyelesaian Data Yang Bermasalah PNS menyampaikan permasalahan melalui HDS Petugas HDS menjawab permasalahan yang masuk ke inbox PNS dapat mengawasi progress PUPNS-nya User Executive dapat memantau proses PUPNS dan Permasalahan

SANKSI BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI PUPNS 2015 Tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian Dinyatakan berhenti / pensiun

PNS BKD SKPD BKN Pusat / Kanreg GRAND DESIGN INTEGRATED CIVIL SERVANT CENSUS 2015 KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BKN DB PUPNS DB SAPK No. register 2 NIK, NIP, password dan alamat email 1 Data masuk ke inbox SKPD SKPD melakukan verifikasi data PNS 5 PNS login dan melakukan entri PUPNS 4 Portal PUPNS https://pupns.bkn.go.id PNS BKD memverifikasi pendaftaran 3 BKD SKPD PNS dapat memonitoring prosesnya Data masuk ke inbox BKD BKD melakukan verifikasi data PNS 6 Data masuk ke inbox BKN Pusat/Kanreg BKN melakukan verifikasi data PNS 7 6 BKN Pusat / Kanreg Jika data MS : Data SAPK akan berubah sesuai PUPNS Jika data TMS : Data akan tetap sesuai SAPK Verfikator

Kewenangan Kantor Regional Admin Kanreg : Membuat User verifikator, petugas Help Desk System (HDS) Verifikasi level 3 Penyelesaian data yang bermasalah melalui HDS: Pindah instansi Pensiun Beda nama Export Data PNS di wilayah Kerja Kanreg

Kewenangan BKN Pusat Direktorat Status : Verifikasi level 4 - tanggal lahir Direktorat Pengadaan dan KP : Verifikasi level 3 Petugas HDS Pindah Instansi Direktorat Pensiun : Petugas HDS untuk Pengaktifan Pensiun Biro Kepegawaian : Verifikasi Level 2 untuk PNS BKN Deputi SINKA : Penyelesaian data yang bermasalah melalui HDS: Tabel Referensi: JFT, JFU, Pendidikan, Lokasi Luar Negeri, Bidang Spesialis, Matpel, Diklat Fungsional, TDB karena tidak ikut PUPNS 2003 TDB karena Pemberhentian Beda Nama

Kewenangan BKD/ Instansi Admin Instansi : Memonitoring Pendaftar Mengubah password Pendaftar (jika dibutuhkan) Setting verifikasi pendaftaran PUPNS Setting mulai dan selesai pendataan PUPNS Membuat User Verifikator Memberikan kewenangan: Operator Export Data, Verifikasi Registrasi, Operator Helpdesk Instansi , untuk permasalahan Unit Organisasi

Perlakuan khusus Untuk eselon I dan 2 yang akan memverifikasi langsung oleh Verifikator level 2 Turun Status hanya dapat dilakukan jika data masih dalam verifikator level 1 untuk diturunkan dan di-edit kembali oleh PNS ybs

Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS-2015) Badan Kepegawaian Negara Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS-2015)

Konsep e-PUPNS Badan Kepegawaian Negara Instansi Pusat/Daerah PNS

Coverage Data PUPNS 2015 others Data Pokok Kepegawaian (Core Data) Data Riwayat (Historical Data) Kepangkatan, Pendidikan formal dan non formal, Jabatan struktural dan fungsional tertentu Keluarga (spouse dan anak) Data Sosial Ekonomi PNS (Kesejahteraan) Pendidikan anak Perumahan dll Self assessment Competency and potency  competency based others

Infrastruktur e-PUPNS Hardware Web Application Server Database Server (Data Mart) Load balancing Storage Server (SAN) Software Oracle database engine e-PUPNS webbased application dan portal aplikasi Networking dan Security Internet connection Security Socket Layer (SSL)  DigiCert Certification MCDN (Multi Content Delivery Network) Data PNS Terkoneksi dengan database PNS di NCSIS (SAPK) Membangun Data Mart e-PUPNS

Database Flow Internet Publik NCSIS Application (ASN) ePUPNS Application Database NCSIS Database ePUPNS Materialized View Dataware house BKN Schedule Updated

T e r i m a k s h