Visi Indonesia 2030: Menuju Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

SOSIOLOGI PEDESAAN (KPM 230)
Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
Tugas kelompok Ekonomi
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Bahan Kuliah Pembangunan Pertanian
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Faktor Eksternal Kebijakan Fiskal Faktor Internal Output
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Berita Resmi Statistik
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Hasil Permodelan Tahap I
STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Studi Kasus Upah Minimum
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
INFLASI.
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Studi Kasus Upah Minimum
Pengangguran Pertemuan 9.
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Kerangka Rencana Pembangunan Wilayah
IKHTISAR PEREKONOMIAN 2010 DAN PROSPEK 2011
PENGANGGURAN DAN INFLASI
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEMISKINAN.
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kebijakan moneter.
ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
PERSPEKTIF KUALITAS PELUANG DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
Faktor Eksternal Kebijakan Fiskal Faktor Internal Output
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PEREKONOMIAN INDONESIA
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
(Makroekonomi) Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
PERSPEKTIF KUALITAS PELUANG DAN TANTANGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
Pertemuan 10 Pembangunan Ekonomi Daerah
Jateng outlook Angelina Ika Rahutami
Transcript presentasi:

Visi Indonesia 2030: Menuju Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan Hendri Saparini, Ph.D ECONIT – Independent Think Tank in Economic Industry & Trade Jakarta, Indonesia saparini@econit.co.id Diskusi Ahli – Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Jakarta, 29 Oktober 2012

Kritik Atas Visi dan Strategi Pembangunan Indonesia Jangka Panjang Sangat banyak Rencana Strategi Pembangunan baik pemerintah maupun lembaga masyarakat, ISNU tidak boleh terjebak dalam kesalahan yang sama Kritik atas Pendekatan Strategi Pembangunan Pemerintah: RPJM RPJP MP3EI

MP3EI : Enam koridor ekonomi Sumatera Corridor: “Center for Production and Processing of Natural Resources and As Nation’s Energy Reserves” Kalimantan Corridor: “Center for Production and Processing of National Mining and Energy Reserves” Sulawesi Corridor: “Center for Production and Processing of National Agricultural, Plantation, Fishery, Oil & Gas, and Mining” Papua – Maluku Islands Corridor: “Center for Development of Food, Fishery, Energy and National Mining” Mega economic centers Java Corridor: “Driver for National Industry and Service Provision” Economic centers Bali – Nusa Tenggara Corridor: “Gateway for Tourism and National Food Support”

MP3EI Penting MP3EI penting karena ekonomi Indonesia : Indonesia perlu percepatan pertumbuhan ekonomi Ekonomi belum mengalami pertumbuhan sesuai potensinya. Semestinya ekonomi Indonesia mampu tumbuh double digit. Indonesia perlu sumber-sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah khususnya IBT Jawa-Bali masih mendominasi PDRB nasional (60 persen tahun 2010) meski menurun dibanding tahun 1980an. Bila potensi luar Jawa Bali dioptimalkan maka porsi luar Jawa-Bali atas PDB nasional akan meningkat.

MP3EI bukan strategi percepatan pembangunan yang tepat karena: MP3EI Berorientasi Membesarkan Kue Ekonomi, Tidak Dikaitkan Dengan Penyelesaian Masalah Struktural MP3EI bukan strategi percepatan pembangunan yang tepat karena: Hanya berorientasi pada membesarkan kue ekonomi (PDB) di wilayah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru (indikatornya pertumbuhan PDB, PBD/kapita, pertumbuhan ekspor). Tidak memiliki perencanaan bahwa MP3EI juga harus menyelesaikan masalah struktural Indonesia seperti berbagai kesenjangan (wilayah, kelompok, individu) dengan strategi sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi dan daerah.

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja (2010): 70% paling tinggi lulus SMP Source: Central Bank of Indonesia

Visi Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pertumbuhan ekonomi inklusif vs. pertumbuhan ekonomi eksklusif ( pembangunan fisik rakyat Indonesia) Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi yang luas (baik orang maupun sektor), baik dalam produksi (menciptakan pertumbuhan ekonomi) maupun konsumsi (menikmati pertumbuhan ekonomi ) Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pengalokasian sumberdaya secara tepat sehingga menjamin setiap kelompok masyarakat memperoleh peluang manfaat yang sama (akses, standar hidup, dll) Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan link antara makroekonomi dan mikroekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Saat Ini Eksklusif … Pertumbuhan Ekonomi Saat Ini Eksklusif …. Kesejahteraan rakyat dan buruh masih rendah Lebih dari separuh total propinsi menghadapi angka kemiskinan tinggi (bahkan 3 kali lipat nasional) padahal pertumbuhan relatif stabil Jumlah orang miskin dan mendekati miskin tidak menurun secara signifikan. Jumlah orang mendekati miskin sangat besar Kemiskinan semakin terkonsentrasi di pedesaan, padahal desa memiliki banyak sumber daya Orang miskin dan mendekati miskin menghadapi inflasi yang lebih tinggi dibanding inflasi nasional, bisa 2-3 kalinya (BPS) Kesejahteraan buruh tetap rendah berdasarkan Regional Minimum Wage (RMW - 2011), ada 27 propinsi yang UMR perkapita dibawah garis kemiskinan. Di semua propinsi UMR/kapita di bawah pengeluaran regional (CBS)

Indonesia, China dan India Tumbuh Positif (2009): Konsumsi Swasta Tinggi & Net Ekspor Rendah Source: ADB

Propinsi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Namun Kemiskinan dan Pengangguran Juga Tinggi (2010)

Menciptakan Masalah Kemiskinan: Lebih separuh propinsi, menghadapi kemiskinan tinggi Percent National poverty Provinces Source: Central Bank of Indonesia

Kesalahan Strategi Pembangunan: Menghasilkan kemiskinan semakin menumpuk di desa Desa: village Kota: Urban Sumber: CBS

Daya Beli & Kesejahteraan Tidak Membaik upah buruh nominal meningkat tetapi riil stagnan (IHK 1996=100) Sumber: BPS, diolah

Kegagalan Menstabilkan Harga-Harga Inflasi makanan tertinggi (Sep Sumber: BI, diolah

Masalah Dalam Upah Minimum Regional Beberapa UMR < garis kemiskinan Expenditure per Poverty Surplus/   2011 Family Member*) Line Deficit Bengkulu 815,000 195,000 286,334 (91,334) Lampung 855,000 191,875 295,095 (103,220) Jawa Barat 732,000 167,875 331,169 (163,294) DKI Jakarta 1.290.000 279,502 201,138 78,364 Banten 1.000.000 238,825 208,023 30,802 Jawa Tengah 675,000 165,000 192,435 (27,435) Yogyakarta 808,000 186,424 224,258 (37,835) Jawa Timur 705,000 157,500 199,327 (41,827) Bali 890,000 207,329 208,152 (823) Kalimantan Barat 802,500 185,250 189,407 (4,157) Kalimantan Timur 1,084,000 250,500 285,218 -(34,718) *) Average family member 4,1 person Source: CBS and Others

Membandingkan Indonesia dan China: Strategi pembangunan China berhasil mengurangi kemiuskinan secara ceppat Lower Middle (US$ 2-4) 29.9% Middle (US$ 4-10) 9.7% Poor (< US$ 2 ) 59.2% Rich (>US$ 20) 0.2% Upper Middle (US$ 10-20) 1.0% Poor (< US$ 2 ) 7% Lower Middle (US$ 2-4) 23% Rich (>US$ 20) 4% Middle (US$ 4-10) 47% Upper Middle (US$ 10-20) 19% CHINA (2007) 66% of population included in middle and upper middle classes INDONESIA (2009) 10,7% of population included in middle and upper middle classes Source: ADB

Kelas Menengah Indonesian dan China: China menciptakan kelas menengah baru di desa . 20 40 60 80 100 Poor (< US$ 2 ) Lower Middle (US$ 2-4) Middle (US$ 4- 10) Upper middle (US$ 10-20) Rich (>US$ 20) Million people Cities Villages 50 100 150 200 250 300 350 Poor (< US$ 2 ) Lower Middle (US$ 2-4) Middle (US$ 4- 10) Upper Middle (US$ 10-20) Rich (>US$ 20) Million people Cities Villages INDONESIA (2009) middle and upper middle classes people only in cities CHINA (2007) middle and upper middle classes are more in villages Source: ADB

Harus Ada Reorientasi Strategi Pembangunan Perubahan paradigma: strategi & kebijakan dan keberpihakan yang tegas pada kepentingan nasional: Paradigma pembiayaan pembangunan (tabungan, investasi atau utang) Paradigma kekayaan sumber daya alam baik energi maupun non enegi, Politik sektor dan pengelolaan sektor strategis: Pangan serta kebutuhan dan pelayanan dasar lain Sektor strategis lain seperti perbankan Perdagangan dan industri, termasuk kajian atas mega proyek MP3EI

Harus Ada Reorientasi Strategi Pembangunan Paradigma dalam koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan kebijakan sektor riil Pelurusan politik anggaran: baik dalam belanja, penerimaan maupun defisit. Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur Penerimaan pajak dan non pajak Defisit dan pembiayaan defisit

Dorong Industri Manufaktur China & India berhasil menciptakan daya saing tinggi Sumber: WDI (2011)

Realisasi FDI Menurut Sektor Source: Investment Board

Top 10 Indonesia Komoditas Ekspor: Komprehensif strategi perdagangan dan industri No Products Billions USD Contribution 1 Coal; briquettes, ovoids & similar solid fuels manufactured from coal 18.17 11.5% 2 Petroleum gases 13.67 8.7% 3 Palm oil & its fraction 13.47 8.5% 4 Crude petroleum oils 10.40 6.6% 5 Natural rubber,balata,gutta-percha etc 7.33 4.6% 6 Copper ores and concentrates 6.88 4.4% 7 Coconut (copra),palm kernel/babassu oil & their fractions 2.29 1.5% 8 Refined copper and copper alloys, unwrought 2.26 1.4% 9 Petroleum oils, not crude 2.19 10 Uncoated paper for writing, printing etc. 2.07 1.3% Total 10 products 78.74 50% All products 157.78 100.0% Source: ITC