BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Advertisements

DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
PMK NOMOR 4/PMK.06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
INVENTARISASI PRASARANA DAN SARANA SMA DAN SMK NEGERI SE JAWA BARAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN.
Kantor Regional XII Pekanbaru
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENGANGGARAN SANITASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Kebijakan Penyelenggaraan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
Transcript presentasi:

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P3D) TINDAKLANJUT IMPLEMENTASI UU 23/2014 DARI KAB/KOTA KEPADA PEMPROV SEMARANG, 28-29 AGUSTUS 2018 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DASAR HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG PEMERINTAH DAERAH SURAT EDARAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI NOMOR No 120/5935/SJ TANGGAL 16 OKTOBER 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN SAP DI PEMERINTAH DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KAB/KOTA KE PROVINSI SUB URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN DIKMEN TERMINAL TIPE B PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIKLAT PENYULUHAN & PEMBERD MASY HUTAN PENGELOLAAN PEJABAT PENGAWAS TAMBANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

CAPAIAN progres peralihan sma/smk DARI 35 KAB/KOTA PASCA TL LHP BPK-RI TA.2016 & SEMESTER I TA.2017 SE SEKDA NO.910/0004852 TGL 16 MARET 2018 6 KAB/KOTA BLM MENYERAHKAN DOKUMEN SERTIFIKAT  KOTA TEGAL, SURAKARTA, MAGELANG, KAB. SUKOHARJO, BREBES, KRANYAR 6 KAB/KOTA BLM MENYERAHKAN DOKUMEN BPKB  KOTA SMG, SALATIGA, MAGELANG, KAB.SUKOHARJO, BREBES, KRANYAR DITINDAKLANJUTI DENGAN  SE SEKDA NO………. TGL 16 AGUSTUS 2018 3 KAB/KOTA BLM MENYERAHKAN DOKUMEN SERTIFIKAT  KOTA TEGAL, KAB. SUKOHARJO, KRANYAR 2 KAB/KOTA BLM MENYERAHKAN DOKUMEN BPKB  KOTA MAGELANG, KAB. BREBES

CAPAIAN progres peralihan pelabuhan perikanan pantai ASET YG HRS DISERAHKAN 9 PPP 3 PPI 1 KAPAL PENGAWAS YG SDH DISERAHKAN 4 PPP SENILAI Rp. 96, 61 M YG BLM DISERAHKAN MELIPUTI : PPP TEGALSARI, KOTA TEGAL PPP TAWANG, KAB.KENDAL PPP BAJOMULYO, KAB.PATI PPP TASIK AGUNG, KAB.REMBANG

CAPAIAN progres peralihan TERMINAL TIPE B DARI 20 KAB/KOTA SENILAI Rp. 142,12 M 28 TERMINAL …… SDH DISERAHKAN MELIPUTI : KOTA ………. (2 TERM) KAB……......... KAB……….. KAB. DST…… …BLM DISERAHKAN MELIPUTI : KOTA….., KAB…..

Permasalahan………. BUKTI KEPEMILIKAN DIPERKIRAKAN HILANG PENYERAHAN ASET HANYA GEDUNG, TANAH TDK DISERAHKAN KDO MASIH DIBUTUHKAN LOKASI YG AKAN DISERAHKAN TELAH DIBANGUN PRASARANA GEDUNG DGN DANA APBD KAB/KOTA PRASARANA DIMAKSUD MERUPAKAN PENUNJANG APBD TERDAPAT TUMPANG TINDIH KEWENANGAN  MISAL TPI ASET MASIH DIPAKAI BERSAMA/BLM DIPISAH/SPLITSING DALAM PENGUASAAN OLEH PIHAK LAIN

SOLUSI REVIEW ASET YG AKAN DI SERAHKAN  REVISI BAST PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KPD KAB/KOTA TERKAIT PELAKSANAAN PENYERAHAN P3D PPP KOORDINASI DGN KAB/KOTA PERIHAL PERMASALAHAN YG TIMBUL PENYERAHAN ASET DIIKUTI DGN PELAPORAN AKUNTANSI DAN MUTASI ASET

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH