MANAJEMEN BIROKRASI BAGI PERUSAHAAN SWASTA EVA WIDYA MAHANA TRISANTHI MARHENDRA PUTRI EKA PUTRI AQ ROSYIDAH

Bagaimana Campur Tangan Pemerintah dan Penurunan Laba yang mendorong Bisnis menuju Birokratisasi Perusahaan swasta tidak akan pernah menjadi mangsa dari metode birokrasi dari sebuah manajemen jika tujuan utama dari sistem pengoperasiannya untuk memperoleh keuntungan. Parpol dan pemerintah cemas bagaimana cara menghapus keserakahan para pimpinan yang seharusnya memberikan "layanan" dari sudut pandang manajemen birokrasi yang sebenarnya.

Lanjutan . . . Nazi telah berhasil sepenuhnya menghilangkan motif keuntungan dari perilaku bisnis. Mereka tidak lagi bebas beroperasi, mereka terikat dalam sebuah aturan yg harus ditaati yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Manajemen Produksi. Pemerintah tidak hanya menentukan harga dan suku bunga, tapi juga ketinggian upah dan gaji, jumlah produksi dan metode yang akan diterapkan dalam produksi. Setiap manajer diberikan gaji tetap, sehingga statusnya hampir sama dengan PNS yang memiliki gaji tetap.

Gangguan Pada Tingginya Keuntungan Metode yang digunakan pemerintah untuk membatasi keuntungan swasta: Perusahaan swasta bebas menentukan batasan wewenang. Perusahaan mempunyai hak bebas menentukan bebas tarif untuk komoditas penjualan/pelayanan. Perusahaan tidak boleh menentukan biaya lebih terhadap komoditas penjualan/pelayanan dari biaya sebenarnya. Perusahaan swasta bebas menempati pasar. Tetapi pajak disesuaikan oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

Pada umumnya, perusahaan swasta tidak lagi berorientasi meningkatkan laba karena adanya batasan dari pemerintah terhadap perusahaan swasta. Jadi, perusahaan swasta kehilangan insentif untuk menurunkan harga dan kinerjanya secara efektif karena batasan yang ada.

Gangguan Dalam Pemilihan Pegawai Pemerintah selalu ikut camur dalam setiap urusan bisnis perusahaan swasta sehingga melumpuhkan insiatif swasta dan melahirkan birokratisme. Dengan meningkatnya campur tangan pemerintah dalam bisnis, timbul kebutuhan untuk menunjuk eksekutif yang bertugas melancarkan hubungan antara swasta dengan pejabat.

Terbatasnya Ketergantungan dari Pejabat Birokrasi Pada sistem ini pemerintah memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menghancurkan atau memberikan bantuan kepada perusahaan. Pemerintah menentukan ketinggian tarif dan memberi/ menolak izin impor ekspor. Dalam keadaan seperti ini pengusaha harus menempuh dua cara, yaitu: Diplomasi dan Penyuapan.

SEKIAN TERIMA KASIH

PERTANYAAN Naufal Rangga (Kelompok 6) Aditya Afif P. (Kelompok 1) Apa dampak kepada perusahaan swasta dengan adanya batasan dari pemerintah? Aditya Afif P. (Kelompok 1) Pengusaha menempuh 2 cara yaitu melalui 2 cara dengan diplomasi dan penyuapan Mareta T. (Kelompok 7) Bagaimana cara mengatasi gangguan dalam pemilihan pegawai?