Penilaian Kinerja Peksos Supervisor

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Peraturan Mendiknas Nomor: 20 Tahun 2007 tentang
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PANDUAN.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
TUGAS ARSP DIAN FEBRINA ANGGRAINI IKMA 2011.
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS
Pendampingan PKH.
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Evaluasi Pembelajaran (2 SKS)
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PENGADUAN Pengaduan.
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
PENDAMPINGAN KURIKULUM SMP
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
KEBIJAKAN TEKNIS PERSIAPAN UPDATING DATA
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
SOSIALISASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH (UAM) MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Tahun Pelajaran
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN Sekretaris Daerah Prov. Jatim
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
SOSIALISASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH (UAM) MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Tahun Pelajaran
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kementerian PPN/ Bappenas
ADMINISTRATOR DATABASE DAN PENGENALAN BASIS DATA TAHUN 2018
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PENDAMPINGAN PKH TAHUN 2018.
PEKERJA SOSIAL SUPERVISOR
MONITORING DAN EVALUASI PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 2018.
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
BimbingaN Teknis APLIKASI E-PKH TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penilaian Kinerja Peksos Supervisor Sesi 6 Penilaian Kinerja Peksos Supervisor dan Pendamping

PENILAIAN KINERJA PEKSOS SUPERVISOR PKH Kinerja Peksos Supervisor PKH dilakukan Korwil dan Dinas Sosial Kabupaten Kota Penilaian kinerja Peksos Supervisor PKH mencakup: Indikator Kinerja Operasional Indikator Kinerja Kompetensi Penilaian kinerja Peksos Supervisor PKH dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun Hasil penilaian kinerja akan diberitahukan kepada Peksos Supervisor

INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL Monitoring P2K2 Pelaksanaan Manajemen Kasus Penanganan Pengaduan Media Informasi dan Promosi

INDIKATOR KINERJA PERSONAL Kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal Orientasi terhadap kualitas Kemampuan analisis dan penyelesaian masalah Pengendalian diri Ketaatan dan disiplin kerja

INDIKATOR KINERJA SUPERVISI Pelaksanaan fungsi administrasi Pelaksanaan fungsi pendidikan Pelaksanaan fungsi dukungan

TOOLS YANG DIGUNAKAN PENILAIAN PEKSOS SUPERVISOR Instrumen Penggunaan Instrumen Output Form Penilaian Kinerja Peksos Supervisor yang mencakup kinerja operasional, personal, dan supervisi Diisi oleh Korwil dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota minimal 1 kali dalam 1 tahun Ditandatangani oleh kedua belah pihak Form yang terisi Form tersebut dikirimkan ke Korwil untuk dikompilasi

PENILAIAN KINERJA PENDAMPING SOSIAL Penilaian pendamping mengacu pada Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia PKH dan Juknis Penilaian Kinerja SDM Pelaksana PKH Secara umum penilaian pendamping dilakukan oleh Korkab/Korkot Peksos Supervisor berkontribusi melakukan penilaian terhadap pendamping dalam pelaksanaan P2K2 Penilaian Supervisor disampaikan kepada Korkab/Korkot

Penilaian Kinerja…(1) Aspek/Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan bisnis proses: validasi, penyaluran bansos, P2K2, verifikasi, pemutakhiran data, transformasi kepesertaan Administrasi dan Pelaporan kegiatan Kinerja Aspek/Indikator Penilaian Perilaku Komunikasi dan Hubungan interpersonal Orientasi terhadap kualitas Analisis dan penyelesaian masalah Pengendalian diri Ketaatan dan disiplin kerja Perilaku

Penilaian Kinerja…(2) Aspek Penilaian Kinerja Kinerja SKALA DEFINISI 1 Tidak mampu,selalu gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,serta tidak ada upaya perbaikan kinerja 2 Kurang mampu,sering gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kurang ada upaya perbaikan kinerja 3 Cukup mampu,cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta ada upaya perbaikan kinerja 4 Mampu, pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja 5 Sangat mampu,pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan sangat baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja Kinerja Aspek Penilaian Perilaku SKALA DEFINISI 1 Tidak mampu,selalu menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja selalu bermasalah 2 Kurang mampu,sering menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja sering bermasalah 3 Cukup mampu,cenderung menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja tidak bermasalah 4 Mampu, selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif 5 Sangat mampu,selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif Perilaku

Penilaian Kinerja…(3) “Periode Penilaian Kinerja dan Perilaku bagi SDM Pelaksana PKH dilakukan pada semua jenjang jabatan minimal sekali dalam setahun” Pihak yang Menilai pada semua jenjang jabatan (atasan langsung) Dinas Sosial Kab/Kota; Dinas Sosial Provinsi; Dit JSK Korkab/Kota; Korwil; Dit JSK Standar Passing Grade Hasil Penilaian Kinerja (Gabungan penilaian atasan langsung) Sangat Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai lebih besar dari 45, sangat layak dilanjutkan kontrak kerjanya. Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 36 - 45, layak dilanjutkan kontrak kerjanya. Cukup Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 26 - 35, dipertimbangkan dilanjutkan kontrak kerjanya. Buruk, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai 25 - 0, tidak layak dilanjutkan kontrak kerjanya.

Sanksi Pengakhiran Kerja Mendapat SP-3 Wanprestasi Teguran lisan Tidak tertib/terlambat masuk kerja Tidak mengikuti pertemuan/rapat rutin Penyerahan laporan tidak sesuai ketentuan Tidak masuk kerja/meninggalkan tugas tanpa ijin Tidak berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Mendapat SP-3 Wanprestasi Terlibat Kasus Hukum Mengundurkan Diri Menginggal Dunia Force Majeur Passing grade penilaian kinerja kurang dari 26 Teguran Tertulis (SP) SP-1 Mendapat teguran lisan lebih dari dua kali SP-2 (Pelanggaran Sedang) Lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban utama Tidak masuk kerja lebih dari tiga hari tanpa ijin/keterangan SP-3 (Pelanggaran Berat) Melanggar hukum/norma yang berlaku dimasyarakat Melakukan pelanggaran kode etik (moral hazard); mark-up data, penyalah gunaan dana, terlibat partai dan pemilu, dobel job.

INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL PENDAMPING DALAM P2K2 Pelaksanaan tugas-tugas pendamping dalam P2K2 Frekuensi pendamping dalam pelaksanaan P2K2 Ketepatan pendamping dalam menyampaikan langkah-langkah pada setiap sesi dalam P2K2 Jumlah kelompok yang melaksanakan P2K2 Persentase kehadiran KPM yang mengikuti P2K2 Kreativitas dan Inovasi pendamping dalam penyampaian sesi P2K2 Jumlah keluhan dan pengaduan dari KPM terkait P2K2

TOOLS YANG DIGUNAKAN PENILAIAN PENDAMPING DALAM P2K2 Instrumen Penggunaan Instrumen Output Form Penilaian Pendamping dalam P2K2 Diisi oleh pendamping minimal 1 kali dalam 1 tahun Diverifikasi dan diberikan penilaian oleh Peksos Supervisor Ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah disetujui bersama Form yang terisi Form tersebut dikirimkan ke Korkab/Korkot untuk dikompilasi