EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

disampaikan pada acara DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Maksud  Menyampaikan informasi yang aktual secara langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Tentang Keuangan Negara
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
PENGERTIAN KOPERASI.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
Tentang Keuangan Negara
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
A P B N.
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Bantuan likuiditas bank indonesia
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
“Konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri Pasca Terbitnya Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014” Disampaikan.
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Pengelolaan Hibah Daerah
EVALUASI TARGET DAN KINERJA TAHUN 2018
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA PENYALURAN DANA FLPP TAHUN 2019 HOTEL GRAND SAHID JAYA, 9 OKTOBER 2018

EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA PENYALURAN DANA FLPP TAHUN 2019 BUDI HARTONO DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 9 Oktober 2018

BACKLOG PERUMAHAN DI INDONESIA 3

dan Kawasan Permukiman PROGRAM SEJUTA RUMAH BAPAK PRESIDEN TELAH MENCANANGKAN PROGRAM SEJUTA RUMAH PADA TANGGAL 29 APRIL 2015 UUD 1945 Ps. 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan UU No.39/ 1990 tentang Hak Asasi Manusia Ps. 40 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak UU No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah Ps. 121 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan & kawasan permukiman 4

permasalahan PEMBIAYAAN PERUMAHAN 5

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) SKEMA PEMBIAYAAN PERUMAHAN Subsidi Selisih Bunga (SSB) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Subsidi, Belanja / Hibah Dana Bergulir 6

e FLPP Rekonsiliasi Host to Host Pelaksanaan KPR SEJAHTERA FLPP A. SERVICES & AKUNTABILITAS 1 e FLPP 2 Rekonsiliasi 3 Host to Host 7

Pelaksanaan KPR SEJAHTERA FLPP B. EFEKTIF & EFISIEN 1 43 BANK PELAKSANA BANK UMUM NASIONAL (11) BANK PEMBANGUNAN DAERAH (32) 2 Monev Ketepatan Sasaran 3 Kualitas Bangunan 4 Evaluasi Target 8

JUMLAH RUPIAH: 7,1 Triliun RENCANA ANGGARAN DAN DIPA FLPP TA. 2019 JUMLAH UNIT: 68.618 JUMLAH RUPIAH: 7,1 Triliun DIPA Rp. 5,2 Triliun Pengembalian Pokok Rp. 1,9 Triliun 9

TERIMA KASIH