FAUZAN JONI FEZA DESSY KUNTUM APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahu nan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.IndonesiaDewan Perwakilan Rakyat APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan

UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, dan apabila DPR tidak menyetuj ui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah melaksanakan APBN ta hun sebelumnya. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 (sesudah diamandemen) inti yg berisi : 1.APBN ditetapkan setiap thn dg UU 2.Rancangan APBN dibahas di DPR dg memerhatikan pendapat Dewan Perwaki lan Daerah 3.Apabila DPR tdk menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai apbn tahun lalu - UU No. 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara - keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan apbn Landasan hukum

Struktur 1.Pendapatan dan Hibah Pendapatan diperoleh dari sumber pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cuk ai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Buk an Pajak diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN, penerimaan instansi pemerinta h yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi semisal biaya pembuatan SIM di Kepolisian, biaya nikah di KUA dan pendapatan lain-lain. Hibah adalah pemberian oleh negara lain kepada negara yang tidak perlu dikembalikan lagi, dapat ber upa uang maupun barang. 2. Belanja Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan instansi pemerintah, pengeluaran rutin adalah pengeluara n yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun misalnya gaji, pembelian alat tulis pakai h abis, dsb. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun a set tetap dan tidak dilaksanakan secara rutin misalnya pembangunan jalan, jembatan dsb.

3. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pr ogram desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan d ana alokasi khusus. 4. Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan den gan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masal ah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyar akatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya. 5. Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi pen erimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

6. Keseimbangan Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan k eseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran b unga, sedangkan keseimbangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran te rmasuk pembayaran bunga 7. Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang p enting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset da n privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

FUNGSI FUNGSI APBN 1. Fungsi alokasi Dana yang ada dalam APBN bisa di pakai untuk mengatur dana yang ada dari selur uh pendapatan negara pada pos pos belanjaan yang berguna untuk mengadakan b arang-barang serta berbagai jasa public yang sudah beroperasi. Selain itu juga berg una untuk pembiayaan adanya pembangunan yang bersifat milik pemerintah 2. Fungsi distribusi Berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehin gga kelas social dan geps antara rakyat satu dengan lainnya akan terkurangi. Selain itu, dana juga di gunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain, misal nya subsidi, beasiswa, dana pension, serta yang lainnya. Bentuk dana dari bagian in i akan bersifat seperti payment transfer, yakni pengalihan pembiayaan yang berasal dari satu sector ke pada sector lainnya.

3. Fungsi stabilitas Sedangkan di tinjau dari fungsi stabilitas negara, seperti ketika terjadi ketidak seimbangan antar a masyarakat yang bersifat ekstrem karena pengaruh globalisasi, maka pemerintahlah yang ak an menangani. Yakni dengan mengembalikan melalui intervensi sehingga keadaan akan kemba li ke posisi semula atau normal. Kemudian APBN dalam menjaga stabilitas juga termasuk sebag ai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi.globalisasi 4. Fungsi Regulasi APBN yang sudah ada dan di laksanakan berguna sebagai alat yang mampu mendorong kebut uhan ekonomi negara, yang mana dalam jangka akhirnya bisa meningkatkan kemakmuran raky at. Bagaimana caranya? Yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. 5. Fungsi pengawasan Dana APBN yang di jalankan oleh pemerintah juga berguna sebagai bentuk pengawasan. Hal in i berkaitan dengan control pihak legislative pada pihak eksekutif mengenai dana yang di gunaka n karena banyak politik luar negeri Indonesia yang menggunakan APBN. Sebab jika perhitunga n dana yang keluar tidak sesuai dengan anggaran yang sudah di rencanakan, di khawatirkan te rjadi korupsi.politik luar negeri Indonesia 6. Fungsi perencanaan Perencanaan yang berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke depannya. Rencana ini di gunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfoku s pada bagian mana. Misalnya saja ingin lebih memajukan bagian pendidikan, maka pemerinta h bisa mencanangkan anggaran beasiswa lebih besar dari sebelumnya.

thanks