PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Materi 9- Sosialisasi SPM 2013
STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
STANDAR PEMBIAYAAN SDLB
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Rencana Sosialisasi Program Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Kurikulum Satuan Pendidikan Temu-6. KTSP ?  KTSP adalah kurikulum operasional (UUSNP no.20 pasal 1 ayat 15 th. 2003): 1) PKTSP berdasarkan SKL BSNP,
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PENGELOLAAN KURIKULUM
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
Direktorat Pembinaan SMA Jakarta
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
MATERI-2 EVALUASI PEMBELAJARAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI
Biaya Pendidikan di Indonesia
PENYUSUNAN RK TK.
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
Untuk Orangtua Siswa SMA
Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI
BIAYA PENDIDIKAN.
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Penyaji: Momon Sulaeman
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN (SMK)
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
PANDUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Sesi 5 Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sesi 6 Perumusan RKT dan RKAS/M
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PEDOMAN PEMINATAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENYEMPURNAAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
PENGERTIAN Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah.
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Transcript presentasi:

PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan FGD Mendiskusikan kebutuhan biaya nonpersonalia yang dibutuhkan untuk mendidik siswa dalam satu tahun pembelajaran berdasarkan Kelompok peminatan/Kompetensi Keahlian, yang meliputi : 1.Jenis- jenis pembiayaan yang diperlukan 2.Kebutuhan biaya nonpersonalia yang dibutuhkan

Landasan Hukum Yang Menjadi landasan Hukum dalam penyusunan biaya nonpersonalia adalah : 1.UU Sisdiknas no 20 tahun UU No. 23 Tahun PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 4.Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang biaya operasi nopersonalia tahun Pergub No.12 tahun 2017

PP 48 tahun 2008, Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Biaya Operasional Nonpersonalia Pasal 4 (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1)Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. (2)Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembiayaan Nonpersonal 1.ATS ( alat tulis sekolah 2.Bahan praktik habis pakai 3.Alat praktik habis pakai 4.Pemeliharaan dan perbaikan, 5.Daya dan jasa, 6.Transportasi 7.Konsumsi, 8.Uji Kompetensi 9.Prakerin bagi SMK 10.Ekstrakurikuler ( Pramuka, Olah raga, Seni, Pencita Alam, PMR, KIR, Krenova, dll) 11.Pelaporan

Langkah dan Strategi Langkah-langkah dan strategi dalam dalam penyusunan meliputi : 1.Sosialisasikan kepada warga sekolah 2.Inventarisasi usulan pembiayaan dari masing-masing guru Mapel dan pembina ekstrakurikuler. 3.Susun kebutuhan berdasarkan jenis pembiayaan 4.Hitung kebutuhan pembiayaan untuk per sekolah, per rombel dan per siswa berdasarkan Kelompok peminatan atau kompetensi keahlian( didahului dengan survey harga pasar) 5.Presentasikan kepada tim manajemen sekolah dan Komite sekolah. 6.Penyusunan

Simulasi Perhitungan Berdasarkan Permendiknas 69 th 2009 Indeks tahun 2009 : Inflasi : 10 tahun x 5,5 % = 55 % Indeks tahun 2019 : x 155 % =