STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Hesti D. Nawangsidi Oktober 2014
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Disampaikan Oleh : Marsaulina FMP, ST, ME
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI
HASIL STUDI EHRA ( Environmental Health Risk Asessment ) KAB
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Suharsono Adi Broto, ST, MM Kepala Subdit Pengelolaan Air Limbah
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
Kementerian PPN/ Bappenas
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
KAJIAN SANITASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI UNTUK CAPAIAN LAYANAN SANITASI MENYELURUH DI JAWA TENGAH MENUJU UNIVERSAL.
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). MDGs 2015 RPJMN SDGs – 0 – % Akses Air Minum 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Sanitasi.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP

100 % CAPAIAN AKSES SANITASI DI INDONESIA SUB SEKTOR2013Sumber Air Limbah60,91%BPS, 2013 Persampahan79,80%Riskesdas, 2013 Drainase HaBPS & MP SUB SEKTORSistemTargetTotal Air Limbah SPAL setempat95% 100% SPAL Terpusat5% Persampahan Pengurangan Sampah dari Sumber (3R) 50% 100% Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) 50% DrainasePengurangan Genangan100% EKSISTING TARGET

LINGKUP DAN INDIKATOR AKSES UNIVERSAL SANITASI 2019 PERSAMPAHAN : 100% Penduduk memperoleh Akses Pengelolaan Persampahan AIR LIMBAH : 100% Penduduk memperoleh Akses Pengelolaan Air Limbah DRAINASE PERKOTAAN : 0% Genangan Kawasan Permukiman Perkotaan Dasar Acuan : Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) : 1.Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2.Memorandum Program Sanitasi (MPS) (catatan: s.d th 2014 sudah 441 Kab./Kota masuk dalam Program PPSP; 345 Kab./Kota sudah menyusun SSK)

PRAKARSA 100 – AIR MINUM KUMUH SANITASI %% 61, ,91 % % % 3 % 40 % MDG’S 2015 EKSISTING

TANTANGAN MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS Terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi target universal access di tahun 2019 Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah (rata- rata alokasi anggaran sanitasi <1% APBD) Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (ketersediaan dok. perencanaan : Masterplan & DED, kesiapan lahan, kelembagaan, dll) Terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah dalam pembangunan Sanitasi. Terbatasnya SDM di bidang pengembangan sanitasi baik di Pusat, Pemda dan Penyedia Jasa

National Platform PROGRAM Pembinaan & Pengembangan SPAL Setempat STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SPAL-S SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH SETEMPAT (TARGET : 95%) 1. Pembangunan Tangki Septik Individual 2. Pembangunan Tangki Septik Komunal / SANIMAS 3. Penyediaan Truck Tinja 4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAL Setempat 6. Pengembangan Kapasitas SDM (Operator dan Regulator SPAL Setempat) 6 1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pemicuan (agar masyarakat mau membuat tangki septik aman secara mandiri) 2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemda untuk membangun SPAL komunal berbasis masy. 3. Peningkatan Pengelolaan SPAL Setempat 4. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola SPAL komunal berbasis masyarakat 5. Peningkatan kapasitas IPLT lama dan pembangunan IPLT baru 6. Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja secara terjadwal ke IPLT (regular desludging) 7. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L lain terkait penanganan air limbah (pemicuan dengan Kementerian Kesehatan, kelembagaan dengan Kemendagri) 8. Prioritasi daerah rawan sanitasi air limbah dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai sasaran utama pengembangan SPAL Setempat National Platform STRATEGI Pembinaan & Pengembangan SPAL Setempat

National Platform PROGRAM Pembinaan & Pengembangan SPAL Terpusat STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SPAL-T SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT (TARGET: 5%) 7 1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pemicuan agar mau menyambung ke jaringan pipa eksisting 2. Peningkatan pengelolaan SPAL Terpusat 3. Peningkatan kapasitas Pemda (operator) dalam pelaksanaan pengelolaan SPAL Terpusat 4. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L lain di bidang air limbah (pemicuan dengan Kementerian Kesehatan, kelembagaan dengan Kemendagri) 5. Prioritasi daerah rawan sanitasi air limbah dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai sasaran utama pengembangan SPAL Terpusat (dengan sasaran utama kota dengan kepadatan penduduk tinggi) National Platform STRATEGI Pembinaan & Pengembangan SPAL Terpusat 1. Program Lanjutan Pengembangan Jumlah Sambungan Rumah 3. Pengembangan Jaringan Perpipaan 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAL Terpusat 6. Pengembangan Kapasitas SDM (Operator dan Regulator SPAL Terpusat)

National Platform PROGRAM Pengurangan Sampah dari Hulu STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGURANGAN DARI HULU (TARGET : 50%) 8 1.Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah mulai dari sumbernya 2.Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai ekonomis sampah melalui penerapan bank sampah 3.Peningkatan pengelolaan persampahan 4.Pelaksanaan sistem pengangkutan sampah terpilah 5.Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemda untuk membangun sistem 3R skala komunal/kawasan serta ITF 6.Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L lain di bidang persampahan (peningkatan kesadaran masyarakat dengan Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup, kelembagaan dengan Kemendagri) 7.Peningkatan peran swasta dalam industri sampah National Platform STRATEGI Pengurangan Sampah dari Hulu 1. Pengelolaan sampah Individual khususnya bagi Masyarakat Perdesaan 2. Pemilahan dan Pengumpulan Sampah 3. Pengembangan Program 3R 4. Pengembangan Bank Sampah 5. Pengembangan TPS 3R dan ITF 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sampah 7. Pengembangan Kapasitas SDM (Operator dan Regulator Pengelolaan Sampah)

National Platform PROGRAM Pengelolaan Akhir Sampah STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH (TPA). (TARGET: 50%) 9 1.Peningkatan pengelolaan akhir sampah (kelembagaan, optimalisasi proses pengelolaan kompos, pengolahan lindi, penanganan gas methan) 2.Peningkatan kapasitas Pemda (operator) dalam melaksanaan pengelolaan akhir sampah 3.Peningkatan prasarana/saran pemrosesan akhir sampah (rehabilitasi/pembangunan baru) 4.Peningkatan peran swasta dalam industri sampah National Platform STRATEGI Pengelolaan Akhir Sampah 1. Sistem Transportasi/ Pengangkutan Sampah 2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Akhir Sampah 4. Pengembangan Kapasitas SDM (Operator dan Regulator Pengelolaan Akhir Sampah)

National Platform STRATEGI Pengembangan Sistem Drainase Permukiman STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE PENGURANGAN GENANGAN AKIBAT LIMPASAN AIR HUJAN (TARGET: 100%) 1.Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran/badan air 2.Peningkatan kapasitas saluran drainase sesuai dengan kebutuhan penanganan 3.Peningkatan kapasitas pemda dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran drainase 4.Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L lain di bidang drainase (peningkatan kesadaran masyarakat dengan Kementerian Kesehatan, kelembagaan dengan Kemendagri) 5.Prioritasi penuntasan area genangan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai sasaran utama pembangunan drainase permukiman 10 National Platform PROGRAM Pengembangan Sistem Drainase Permukiman 1. Normalisasi Saluran 2. Pembangunan Saluran 3. Pengadaan Pintu Air 4. Pembangunan Kolam Retensi 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Drainase 6. Pengembangan Kapasitas SDM (Operator dan Regulator Pengelola Drainase

PENDEKATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN Lingkungan Skala Kawasan dan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional Berbasis InstitusiBerbasis Masyarakat Skala Penanganan Pendekatan 1.Kota metropolitan & besar : Off site /sewerage system 2.Kota sedang/kecil: Fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) 3.Kota/kawasan baru:  Pembangunan IPAL Kawasan  Mendorong pembangunan sistem terpusat untuk kota baru melalui investasi swasta 1.Kota metropolitan & besar : Off site /sewerage system 2.Kota sedang/kecil: Fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) 3.Kota/kawasan baru:  Pembangunan IPAL Kawasan  Mendorong pembangunan sistem terpusat untuk kota baru melalui investasi swasta IPAL Regional 1 Perdesaan :  Tangki septic individual  Model STBM (kerjasama Kemkes untuk kampanye PHBS) 2. Perkotaan :  Model SANIMAS 1 Perdesaan :  Tangki septic individual  Model STBM (kerjasama Kemkes untuk kampanye PHBS) 2. Perkotaan :  Model SANIMAS

PENDEKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional Berbasis InstitusiBerbasis Masyarakat Skala Penanganan Pendekatan  TPA  TPS 3R  ITF (Intermediate Treatment Facility)  SPA (Stasiun Peralihan Antara)  TPA  TPS 3R  ITF (Intermediate Treatment Facility)  SPA (Stasiun Peralihan Antara)  TPA Regional  TPS 3R

PENDEKATAN PENGELOLAAN DRAINASE Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional Berbasis Institusi Skala Penanganan Pendekatan  Daerah flat/datar:  Muka air lebih rendah dari muka air laut: -Sistem polder -Kolam detensi -Normalisasi saluran  Muka air lebih tinggi dari muka air laut: -Normalisasi saluran -Kolam retensi dan sistem pompa  Daerah berbukit: -Normalisasi saluran -Kolam retensi  Daerah flat/datar:  Muka air lebih rendah dari muka air laut: -Sistem polder -Kolam detensi -Normalisasi saluran  Muka air lebih tinggi dari muka air laut: -Normalisasi saluran -Kolam retensi dan sistem pompa  Daerah berbukit: -Normalisasi saluran -Kolam retensi -Normalisasi sungai -Tanggul -Normalisasi sungai -Tanggul  Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain)

NoProgramKebutuhan Investasi (Rp) Perkiraan Kemampuan Infrastruktur APBN PU-PERA (Rp) 1 Air Limbah 202,4 Trilyun16,35 Trilyun 2 Persampahan 25,20 trilyun7,5 Trilyun 3 Drainase 46,5 Trilyun4,65 Trilyun Total 273,7 Trilyun28,5 Trilyun NoSumber Pendanaan Kebutuhan Investasi (Rp) Keterangan 1 APBN 142 Trilyun PU-PERA, Kemkes, Kemdagri, Kehutanan-LH, KKP 2 APBD 58 TrilyunProvinsi & Kab/Kota 3 Lainnya 73 TrilyunMasyarakat, swasta Total 273,7 Trilyun ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS  Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk menutupi gap kebutuhan pembangunan sanitasi

Sumber: UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sub UrusanPemerintah PusatDaerah ProvinsiDaerah Kab/ Kota Air Limbaha.Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. a.Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional. Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik regional Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/ kota. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM (1)

Sub UrusanPemerintah PusatDaerah ProvinsiDaerah Kab/ Kota Persampahana.Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b.Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. Sumber: UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM (2)

Terima kasih