Pengembangan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja 31/01/20191.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PENYELARASAN SOP SOP 07 : PENELAAHAN MUTU.
PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
STANDAR 2.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
STANDAR BAN PT.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Oleh: Asep Hidayatullah (071187).  Total manajemen mutu adalah seperangkat prinsip yang mendorong budaya organisasi dan partisipasi dari semua anggota.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
SISTEM PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Universitas Gunadarma
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
ANALISIS PROSES BISNIS 10 The first step in quality … is to know the requirements of the customer or consumer; not only external customers, but also.
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS SECARA PROFESIONAL
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR NASIONAL INDONESIA
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
MANAJEMEN MUTU.
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Sistem Manajemen Mutu (SMM) III
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
KONSEP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
AUDIT SISTEM KEPASTIAN KUALITAS
RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN RKS SSN 2010
APLIKASI TOTAL QUALITY MANAJEMEN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN
STANDAR PENGELOLA PKBM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
BAB III. Kebijakan Strategis
Unit Informasi & Teknologi Perguruan YPI Al Azhar Jatim
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
THE MAN BEHIND THE GUN.
PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN TA. 2018
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SENTRALISASI PELATIHAN
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
RAPAT KERJA PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

Pengembangan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja 31/01/20191

6.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Umum Personnel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk harus memiliki kompetensi (shall be competent) atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang sesuai. Catatan : Kesesuaian terhadap persyaratan produk dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh personel yang melaksanakan tugas dalam sistem manajemen mutu.

Which objectives will ensure learners are competent to meet business needs? Which knowledge, skills and attitude will enable performance to meet business needs What performance will meet business needs? What is the challenge / opportunity? Business Needs Perfor- mance Competen- cies Learning Goals / Outcomes Knowledge Skills Attitude

Training need assessment yang memadai Ada standar kompetensi dan output pelatihan yang jelas Tim intala yang kompeten Sistem mutu dan pendokumentasian yang memadai Rekrutmen dan seleksi peserta yang memadai Sarana prasarana yang memadai (termasuk lingkungan belajar) Sistem penilaian yang kredibel Fleksibel, inovatif, akuntabel

7. Pendekatan pembelajaran yang interkultural; 8. Rekrutmen dan seleksi peserta yang memadai; 9. Penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran; 10. Dokumentasi yang memadai; 11. Ada prosesi evaluasi yang memadai; 12. Lingkungan kerja/belajar yang mendukung; 13.Sarana prasarana yang memadai; 14. Kemampuan untuk mempertahankan kelayakan dan terus berinovasi 31/01/20195

 Penyelenggaraan pelatihan yang lebih baik –Program yang terstandar dan terorganisir dengan baik –Meningkatkan kepekaan dan tanggungjawab –Praktek pembelajaran/pelatihan menjadi lebih efektif –Menjaga konsistensi dalam kurikulum –Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pelatih dan tenaga administrasi 31/01/20196

Memberikan pemahaman dan menumbuhkan “sense of quality” –Learn by example –Learn by doing Memberikan nilai tanbah bagi peserta Meningkatkan kepuasan peserta 31/01/2019

Penyebab rendahnya mutu 31/01/20198

Rendahnya motivasi, takut, stress Overload (beban pekerjaan terlalu banyak), jumlah personil kurang memadai Kualifikasi/kompetensi kurang memadai Personil sering melakukan “jalan pintas”.....perlu adanya SOP 31/01/20199

Low grade material Unspecified material Variation 3. Method Metode kerja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 31/01/201910

Lack of capability Lack of maintenance Non availability of spares Wear and tear Improper setup/calibration Outdated technology 31/01/201911

Kemampuan penganggaran tidak memadai/tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran pelatihan.....(untuk membiayai pelatihan dan pendukungnya) 31/01/201912

Tidak ada visi, misi dan sitem nilai yang jelas Gagal dalam mengidentifikasi/memahami keinginan pelanggan dan pihak yang berkepentingan Perencanaan yang kurang akurat Hanya berorientasi jangka pendek Insentif dan sistem penghargaan yang kurang memadai Favoritism Pengawasan dan monitoring kurang memadai Sikap terhadap perubahan Kurangnya kemampuan komunikasi & pengambilan keputusan Kurangnya pemahaman terhadap proses dalam pekerjaan Pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada fakta 31/01/201913

31/01/201914

1.Fokus pada pelanggan 2.Kepemimpinan yang visioner 3.Keterlibatan personil 4.Pendekatan proses 5.Manajemen berbasis sistem 6.Peningkatan berkelanjutan 7.Pengambilan keputusan berbasis fakta 8.Kerjasama dengan mitra 31/01/201915

1.Creating learner value (diukur dari tingkat kepuasan) 2.Fokus pada nilai-nilai sosial Bagaimana peserta memiliki etika, keselamatan dan konservasi lingkungan 3.Gesit (agility) Tanggap dan tangkas dalam menyikapi perubahan dalam tuntutan dunia pelatihan 4.Autonomy Selalu introspeksi diri sendiri untuk peningkatan berkelanjutan 31/01/201916

Pedoman Tata Kelola LPK merupakan seperangkat peraturan dan praktek yang menjadi dasar atau acuan bagi LPK dalam mengelola lembaga. Panduan Tata Kelola tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dianut. Pedoman tata kelola dalam implementasinya diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan lembaga. 31/01/201917

Terima kasih atas perhatiannya Selamat bekerja dan sukses selalu ! Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Direktorat Jenderal Binalattas Telpun : Fax. : /01/201918